2023 Diramal Resesi, Jokowi: Indonesia Harus Optimis!

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia harus tetap optimis pertumbuhan ekonominya bisa terus tumbuh positif, di tengah ekonomi global yang diprediksi 2023 akan bergejolak.

“Saya tidak ingin menyampaikan hal-hal yang menyebabkan kita pesimis, artinya saya tidak  ingin cerita lagi kalau dunia baru kena ini, baru kena itu. Memang itu betul, faktanya seperti itu. Tapi saya tidak akan cerita lagi, saya ingin cerita yang optimis-optimis,” kata Jokowi dalam Rapimnas Kadin, Jumat (2/12/2022).

Bahkan, managing IMF sendiri menyampaikan bahwa Indonesia ini adalah titik terang ditengah kesuraman ekonomi global.

“Hati-hati di tengah kesuraman ekonomi global Indonesia adalah titik terangnya. Dia yang ngomong seperti itu,” ujar Jokowi.

Alasan IMF menyebut ‘Indonesia titik terang di tengah kesuraman ekonomi global’, karena dilihat dari angka-angka pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dan positif dibanding negara lain.

“Apa alasannya dia berbicara seperti itu? karena dia baca angka-angka, coba dilihat inflasi kita terjaga 5,7 persen Dunia sudah di atas 10-12 persen bahkan ada yang sudah lebih dari 80 persen. Kenapa kita harus pesimis kalau angkanya terjaga seperti itu, kita harus optimis,” ujarnya.

Apalagi pada kuartal III pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,72 persen. Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi menjadi 3,2 persen, justru Indonesia masih tumbuh positif. Artinya, tidak ada alasan untuk pesimis di tahun depan.

“Kuartal ketiga kita tumbuh 5,72 persen. Proyeksi untuk dunia di Tahun 2022 3,2 persen, kita tumbuh 5,72 persen. Kenapa kita tidak optimis dengan angka-angka itu harus optimis,” ungkap Jokowi.

Bahkan Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia berada di level yang ekspansif, sedangkan semua negara PMI nya terkontraksi. Rata-rata dunia sudah di bawah level 50, tapi Indonesia PMI-nya di level 51,8.

“Masih di atas level 50 (PMI), kenapa kita tidak optimis dengan angka-angka level ekspansif seperti itu harus optimis ini kita baca angka terus,” ujarnya.

Kemudian neraca perdagangan Indonesia juga surplus 30 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Artinya ekspor kita lebih besar daripada impor.

“Kenapa kita tidak optimis kalau angka-angkanya menunjukkan seperti ini, harus optimis jangan sampai ada yang menyampaikan pesimisme baca angka-angka tadi harus optimis,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Indonesia sudah lama menyatakan sebagai negara dengan ekonomi terbuka. Namun terbukanya ekonomi Indonesia tidak boleh disalah artikan.

Sebab dia tak ingin Indonesia bernasib sama dengan Amerika Latin yang terjebak puluhan tahun menjadi negara berkembang.

"Sudah lebih dari 50, 60, 70 tahun negara mereka berkembang terus. Bukan berkembang terus, tapi menjadi negara berkembang terus," kata Jokowi pada acara Kompas 100 CEO Forum 2022 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12).

Negara-negara Amerika Latin kata Jokowi di tahun 1950 dan 1960 telah menjadi negara berkembang. Mereka juga membuka ekonominya dan menjadi negara berpendapatan menengah dalam beberapa waktu kemudian.

Hanya saja, mereka sangat membuka pintu yang lebar bagi para investornya. Cara ini memang benar tetapi perlu diwaspadai.

"Problemnya mengartikan keterbukaan itu membuka seluas-luasnya untuk investor. Ini bener. Ini betul. Tapi hati-hati, beda yang saya lihat di Taiwan dan Korea. Ini yang harus betul-betul di design secara konsisten dan harus kita lakukan terus," tutur Jokowi.

Caranya, dengan membuat negara lain bergantung kepada Indonesia. Beberapa kali Indonesia telah berhasil melakukannya. Ada beberapa negara yang memang sangat tergantung dengan komoditas unggulan Indonesia.

"Ini sudah beberapa kali saya cek. Siapa sih yang bergantung kepada kita. Ternyata banyak sekali. Begitu batubara kita stop dua minggu saja, yang telpon ke saya banyak sekali kepala negara, perdana menteri, presiden," tuturnya.

"Oh ini tergantung, tergantung, tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga," sambungnya.

Rupanya kata Jokowi, tidak hanya batu bara. Banyak negara yang juga sangat tergantung dengan CPO dari Indonesia. Bahkan ketika Indonesia melarang ekspor CPO, banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan tersebut.

"Begitu juga minyak, CPO. Begitu kita stop, ya karena saya harus stop. Banyak pertanyaan dari luar dari IMF dari Bank Dunia, kenapa stop," kata dia.

"Ya karena dalam negerinya ilang barangnya. Saya harus utamakan rakyat saya dulu," imbuhnya.

Kepada dunia, Jokowi menegaskan, Indonesia tidak bisa dengan mudahnya memberikan hasil produksinya ke negara lain sementara di negara sendiri kekurangan. Keputusan ini pun dianggap banyak pihak sebagai kekeliruan.

"Banyak yang menyatakan itu keliru, ya terserah enggak apa-apa, pendapat orang berbeda-beda. Saya utamakan rakyat saya," ungkapnya.

Hasilnya, lanjut Jokowi, kebijakan itu pun tidak salah langkah. Sebaliknya, hingga kini harga minyak goreng di dalam negeri sangat stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

"Bisa saya cek kemarin di dua pasar, baru sehari dua hari kemarin masih di Rp 14.000 dan sebagian di bawah Rp 14.000," kata dia.