PNS Lebih Untung jika Tunjangan Diubah dari Uang Jadi Beras

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan tunjangan beras untuk PNS dan TNI/Polri dalam bentuk fisik. Selama ini tunjangan yang diberikan ke PNS dalam bentuk uang. 

Budi Waseso  atau sering dipanggil Buwas menyampaikan, perubahan tunjangan ini untuk mengurangi beban finansial PNS dan TNI/Polri. Saat ini, nilai tunjangan beras 10 kilogram untuk TNI, Polri, dan PNS dalam bentuk uang sebesar Rp 72.420 per bulan. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan harga beras saat ini, yaitu sekitar Rp 8.000 per kilogram.

"Sekarang dia rugi dong, coba dicek PNS TNI Polri tunjangan gajinya untuk beli beras berapa nilainya? Rp7.200, sekarang ada tidak beras harga Rp7.200. Dia paling murah beli Rp8.500-Rp8.800 nombok dong dia, tapi enggak kerasa," ujar Buwas saat melakukan sidak di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (3/2/2023).

Dia memastikan, beras yang akan diterima TNI, Polri, dan PNS setiap bulannya berkualitas premium.

Mantan Kabareskim Mabes Polri itu kemudian menyampaikan, sejatinya tunjangan terhadap para abdi negara memang dalam bentuk beras. Hanya saja, saat itu, beras yang didistribusikan Bulog kepada para PNS berkualitas buruk.

Kondisi tersebut kemudian menjadi alasan pemerintah menkonversi tunjangan beras menjadi bentuk uang.

"Salahnya Bulog pada saat itu, Bulog memberikan beras dengan kualitas yang rendah. Saya termasuk yang ikut merasakan itu," ungkapnya.

Namun, dia mengatakan belum ada jumlah berat beras yang akan menjadi tunjangan TNI Polri, dan PNS. Kemudian, uang yang semula ditransfer kepada para PNS sebagai tunjangan akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Distribusi tunjangan beras juga akan dilakukan dengan skema door to door.

"Jadi kita hanya lihat data alamat rumah door to door," pungkasnya.

 Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, ia telah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan tunjangan beras untuk PNS dan TNI/Polri dalam bentuk fisik, bukan rupiah.

Adapun permintaan ini sudah beberapa kali ia utarakan, agar para abdi negara bisa memperoleh tunjangan yang lebih bermanfaat ketimbang sekadar uang tunai rupiah dengan nilai lebih kecil.

"Saya waktu itu sudah bicara langsung kepada bapak presiden, bilamana nanti MRMP (Modern Rice Milling Plant) kita sudah jadi, sudah diresmikan oleh beliau, sudah produksi, beliau akan membuatkan Perpres untuk itu," kata pria yang akrab disapa Buwas tersebut di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Sebagai catatan, pemberian tunjangan beras PNS dan TNI/Polri setiap bulannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Dalam kebijakan tersebut, pemberian tunjangan beras sebesar 10 kg atau uang untuk pembelian beras 10 kg dengan perhitungan Rp 8.074 per kg. Sementara jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarannya Rp 7.242 per kg. Tunjangan beras dalam bentuk uang tunai yang diterima PNS serta TNI/Polri per bulan sebesar Rp 72.420 per orang.

Buwas menilai, angka tersebut masih tergolong kecil dengan besaran harga beras saat ini. Namun, ia juga menyadari pemberian tunjangan beras juga butuh proses panjang, terlebih Bulog punya tugas untuk menuntaskan pembangunan MRMP.

"Karena itu kan butuh uang lagi. Aturan yang sekarang, beras ASN, TNI/Pro itu sudah masuk gaji. Kalau nanti ada aturan itu berarti ditarik kembali ke negara, jadi ada di Menkeu dan penerimaannya dalam bentuk beras utuh," ungkapnya.

Sebagai informasi, total pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern atau MRMP yang sedang dibangun Bulog berjumlah 10 unit. Menurut informasi Bulog kepada Liputan6.com, saat ini sudah terbangun 7 unit MRMP dan telah beroperasi.

Targetnya, keseluruhan MRMP ini akan rampung dan beroperasi pada pertengahan tahun 2023.

Lebih lanjut, Buwas mengutarakan, pemberian tunjangan beras PNS dan TNI/Polri juga bakal membantu tugasnya dalam menyalurkan beras hasil penyerapan dari petani.

"Ke depan kita juga enggak ketakutan untuk pasarnya. Artinya, kalau kita menyerap sebanyak mungkin, kita nanti akan menyalurkan sebanyak mungkin. Tidak hanya untuk operasi pasar, tapi nantinya untuk kepentingan ASN, TNI dan Polri," tuturnya.