Kementan Dapat Hibah Rp 1 Triliun Kembangkan Pertanian Dataran Tinggi

Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan dana hibah dari Lembaga keuangan internasional sebesar USD 66 juta, atau setara dengan Rp 1 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pengembangan pertanian di dataran tinggi (Upland).

oleh Liputan6.com diperbarui 28 Feb 2023, 22:58 WIB
Diterbitkan 28 Feb 2023, 22:58 WIB
Kementan Targetkan 8,2 Juta Hektare Sawah untuk 20 Juta Ton Beras
Petani menanam padi di persawahan di kawasan Tangerang, Kamis (3/12/2020). Kementerian Pertanian menargetkan pada musim tanam pertama 2020-2021 penanaman padi mencapai seluas 8,2 juta hektare menghasilkan 20 juta ton beras. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan dana hibah dari Lembaga keuangan internasional sebesar USD 66 juta, atau setara dengan Rp 1 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pengembangan pertanian di dataran tinggi (Upland)

Dana hibah tersebut bersumber dari beberapa Lembaga keuangan internasional, seperti USD 66 juta dari Lives and Livelihood Fund (LLF) Partners di antaranya Abu Dhabi Fund for Development, Bill and Melina Gates Foundation, King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, Islamic Solidarity Fund for Development, Qatar Fund for Development, Islamic Development Bank(IsBD). Sedangkan USD 50 juta bersumber dari pinjaman International Fund for Agriculture Development (IFAD).

Direktur Jendral Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, melalui pendanaan bantuan tersebut diharapkan juga bisa mendorong program pemerintah yaitu Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).

"Jadi ada beberapa Lembaga Keuangan dunia yang tadi datang ke Kementan, untuk membahas progres dari kegiatan yang saat ini sudah berjalan," ujar Prihasto dalam keterangan tertulis, Selasa (28/2/2023).

Adapun dana hibah tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, seperti pembangunan embung, irigasi, hingga memberikan pelatihan untuk para petani atau peternak terutama di dataran tinggi.

"Kegiatan ini dilaksanakan di 14 kabupaten 7 provinsi yang saat ini sudah berjalan yang dilaksanakan antara lain untuk tanaman pangan, holtikultura, ada perkebunan dan peternakan, sebuah konsep pertanian yang sifatnya terintegrasi," sambungnya.

Prihasto berharap, Upland mampu memperkuat posisi pertanian Indonesia agar tetap kokoh dan bisa bertahan dari berbagai goncangan krisis dunia. Karena itu, dia mengapresiasi projek Upland dalam mengoptimalisasi dataran tinggi Indonesia.

"Saya menyampaikan apresiasi dukungan LLF bersama lembaga mitra lainya melalui projek Upland untuk Optimalisasi dataran tinggi kita. Dan hasil rekomendasi ini akan kami tindaklanjuti," kata Prihasto.

 

Kegiatan Upland

Kementan Targetkan 8,2 Juta Hektare Sawah untuk 20 Juta Ton Beras
Petani menanam padi di persawahan di kawasan Tangerang, Kamis (3/12/2020). Kementerian Pertanian menargetkan pada musim tanam pertama 2020-2021 penanaman padi mencapai seluas 8,2 juta hektare menghasilkan 20 juta ton beras. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kegiatan Upland merupakan kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari dana hibah luar negeri dengan pemberi pinjaman yaitu Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Salah satu perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Salah Jalessi mengapresiasi terkait upaya pengembangan sektor pertanian di dataran tinggi. Kegiatan UPLAND sendiri memiliki jangka waktu 5 tahun yang dimulai, 2020 dan berakhir di akhir 2024 dengan fokus pengembangan pada 14 komoditas di 13 kabupaten.

"Manfaat dari kegiatan ini bagi masyarakat petani dan pedesaan sudah sangat dirasakan dan perlu perpanjangan waktu untuk dapat merealisasikan seluruh rencana program di mana dapat dilihat progress di lapangan dan program sudah berjalan sesuai perencanaan," tuturnya.

Cetak Pelatih Andal, Kementan Siap Dampingi Petani Akses Permodalan

Panen Raya Padi Ibu Kota
Petani saat menggiling padi di persawahan kawasan Rorotan, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Terdapat sekitar 270 petani yang menggantungkan hidup di sawah Rorotan, mereka rata-rata ialah pendatang dari Indramayu. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Badan Penyuluhan dan Pengembanga Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) terus berkomitmen melahirkan trainer (pelatih) yang andal dalam mendampingi petani dalam mengakses permodalan.

Hal ini sejalan dengan semangat Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, yang mendorong petani untuk bisa lebih masif mengakses permodalan, utama nya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pemerintah menyediakan plafon KUR sebesar Rp 450 triliun atau meningkat 20 persen dari tahun lalu sebesar Rp 373 triliun.

"Khusus KUR sektor pertanian ditargetkan bisa mencapai angka Rp 103 triliun di mana salah satu sasarannya adalah petani milenial," kata Mentan Syahrul.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan, petani harus memiliki kemampuan manajerial yang memadai, terlebih menyangkut keuangan.

"Untuk itu, segala sesuatunya harus dilakukan dan tercatat cermat," ucap Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menambahkan, pertanian modern memang membutuhkan pencatatan keuangan yang tersusun rapi. Tujuannya untuk memudahkan petani dalam melakukan evaluasi. Sebab, usaha pertanian memiliki fluktuasi dari waktu ke waktu.

"Hasil evaluasi tersebut sangat berguna untuk menentukan strategi usaha pada periode tanam di musim berikutnya. Dengan nilai bisnis besar, maka penguatan literasi keuangan petani harus diperkuat," tegas Dedi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya