Sederet Jurus Pemerintah Tekan Kemiskinan: Bansos, Kartu Prakerja hingga Subsidi Listrik

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah optimis bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tangguh di tengah berbagai risiko global saat ini. Kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh solid sebesar 5,3 persen (yoy) di tahun 2022 dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Di tahun 2023, diperkirakan Indonesia kembali menghadapi tahun yang berat. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada 2023. Sedangkan, inflasi dunia di 2023 diperkirakan mulai melandai (6,6 persen) meski belum kembali ke tingkat prapandemi (1 persen - 2 persen).

Dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri 2023, Selasa (14/2/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual mengatakan bahwa dengan memperhatikan tantangan dan arah kebijakan yang disiapkan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 optimis akan tumbuh 5,3 persen dan terus meningkat pada 2024 di 5,4 persen.

“Dan ini implementasi dari transformasi ekonomi, antara lain Perpu cipta kerja, hilirisasi sumber daya alam, devisa hasil ekspor, dan kita juga mengalami bonus demografi dan juga kelanjutan dari Proyek Strategis Nasional termasuk IKN dan Kawasan Ekonomi Khusus,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum TPIP/TPID termasuk Polri.

“Dalam pengendalian inflasi nasional, kita melihat beberapa hal perlu diperhatikan terutama peran penting Polri dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” kata Menko Airlangga.

Daya Beli Masyarakat

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2023 sebesar Rp476 triliun. Arah kebijakan perlinsos difokuskan pada perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial, antara lain 3 bulan ke depan Pemerintah akan membagikan 10 liter beras untuk 21,6 juta penduduk melalui Perum Bulog dan juga berikutnya bantuan dalam bentuk daging ayam dan telur yang akan segera diumumkan 3 bulan kedepan dan ini melalui ID Food,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa dalam pengentasan kemiskinan, berbagai program Pemerintah masih berjalan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik.

Terkait keberlanjutan reformasi struktural, Pemerintah terus mendorong salah satunya dengan mengimplementasikan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan dengan pelarangan ekspor bijih mineral lainnya, terutama pada bijih timah, tembaga, dan bauksit.

Kemudian, Pemerintah mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi PP Nomor Tahun 2019. Untuk peningkatan Kapasitas SDM, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja, di tahun 2023, Pemerintah telah siap untuk menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan skill, baik itu melalui pelatihan luring, daring maupun bauran.

Terkait dengan Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa dukungan dari berbagai pihak termasuk Polri dibutuhkan untuk menciptakan situasi kemanan yang kondusif pada rangkaian Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023.

“Terkait tahapan pemilu, di tahun 2024 kontribusinya adalah 0,6 hingga 1,3 persen terhadap PDB. Dan tentu kami berharap bahwa tahapan pemilu yang aman akan meningkatkan kepercayaan terhadap investor. Karena ini membuktikan stabilitas politik yang terjaga dan berbagai faktor kunci mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Menko Airlangga.

Kementerian Keuangan bakal menggelontorkan anggaran Rp8,26 triliun untuk bantuan sosial pangan dalam rangka meredam kenaikan inflasi dalam waktu 3 bulan ke depan. Bansos pangan tersebut akan disalurkan dalam bentuk bantuan beras dan protein. 

“Tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan harga beberapa komoditas pangan yang di tingkat produsennya naik,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3). 

Pemerintah akan memberikan bansos berupa beras kepada 2,3 juta keluarga. Beras tersebut akan diberikan oleh Perum Bulog kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

“Setelah dibagikan Bulog mereka akan ditagihkan ke APBN sekitar Rp7,8 triliun termasuk untuk ongkos membagikannya,” kata Isa. 

Selain membagikan beras, Pemerintah juga akan membagikan telur dan ayam kepada keluarga yang memiliki balita yang berpotensi stunting. Bantuan berupa protein ini akan disalurkan kepada 2,1 juta keluarga. 

“Perkiraan sementara datanya dari BKKBN sekitar 2,1 juta keluarga yang terima bantuan ini,” kata dia. 

Tekan StuntingIsa menyebut penyaluran bantuan untuk anak berpotensi stunting ini diberikan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia memperkirakan Bapanas akan melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp460 miliar. 

“Nanti akan ditagihkan ke APBN buat ayam, telur dan distribusinya sebesar Rp460 miliar,” kata dia. 

Berbagai penyaluran tersebut akan diberikan dalam 3 bulan ke depan yakni pada Maret, April dan Mei. Sementara terkait penggunaan anggarannya, akan diberikan langsung menggunakan anggaran Kementerian Keuangan. 

“(Sumber anggaran) dari pengelolaan pangan, Kementerian Keuangan (saja),” kata dia mengakhiri. 

Sebelumnya, Pemerintah memastikan akan melanjutkan pemberian Bantuan Sosial atau bansos kepada masyarakat selama tiga bulan. Adanya kebijakan ini akan meringankan beban masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.

Pengamat ekonomi CORE, Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan ini diyakini dapat memastikan daya beli masyarakat terutama untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah.

"Hal ini karena kita tahu bahwa dalam periode sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan dalam hal ini lebaran, akan ada potensi terjadi peningkatan harga komoditas pangan," kata pengamat ekonomi CORE, Yusuf Rendy Manilet, Selasa (7/3/2023).

"Untuk memastikan bahwa kenaikan ini kemudian tidak akan memberatkan kelompok pendapatan menengah ke bawah ataupun masyarakat miskin makanya pemerintah menyalurkan bantuan ini dan saya kira karena bantuan ini," sambungnya.

Angkutan Mudik LebaranYusuf juga menilai kebijakan Airlangga dalam mengendalikan tarif angkutan jelang mudik lebaran merupakan suatu hal yang positif.

Menurutnya menjelang lebaran sektor transportasi menjadi sektor yang mendorong terjadinya kenaikan inflasi selain bahan pangan.

Kenaikan inflasi transportasi salah satunya disebabkan karena meningkatnya harga tiket secara signifikan karena permintaan terhadap tiket untuk kebutuhan mudik juga mengalami kenaikan.

"Sehingga rencana pemerintah untuk mengendalikan tarif angkutan merupakan suatu hal yang positif tidak hanya untuk menjaga agar kenaikan inflasi tidak terjadi secara signifikan namun juga untuk memastikan bahwa harga tarif angkutan terutama menjelang Ramadan dan setelah Ramadan nanti ini bisa terjangkau oleh seluruh kelompok golongan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Jelang Ramadan dan Idulfitri, Menko Airlangga Hartarto akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa komoditas pangan seperti beras, telur, dan ayam.

Bansos akan disalurkan selama tiga bulan, yakni pada Maret, April, dan Mei 2023. Rencananya, bansos pangan ini akan diberikan kepada penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).