Harga Pangan Biang Kerok Inflasi, Wagub Jabar: Pertanian Belum Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta Wakil Bupati Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum membeberkan penyebab tingkat inflasi daerah yang tak kunjung menemukan titik temu. Uu menyebut kenaikan harga pangan karena Pemerintah  kurang memberikan perhatian kepada sektor pertanian yang menjadi kunci pengendalian tingkat inflasi pangan. 

“Dalam skala prioritas pembangunan biasanya pertanian bukan skala prioritas yang  pertama atau kedua, malam menjad yang ke 5 atau 6,” kata Uu saat memberikan sambutan dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Kantor Bupati Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (5/4). 

Uu menuturkan, skala prioritas dalam program pembangunan sangat penting karena berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah. Makanya dia meminta para pemangku kepentingan menjadikan sektor ini sebagai prioritas.

“Sehingga anggaran buat pertanian ini bisa ditambah,” katanya. 

Uu menjelaskan para petani saat ini masih banyak yang menggunakan cara-cara tradisional, tanpa menggunakan teknologi. Sehingga hasil produksi pertanian belum optimal. Hal ini pun bisa berdampak pada tingkat inflasi pangan. 

“Kita dorong teknologi pertanian, jangan pakai cara tradisional,” kata dia.

Minta Pertanian jadi Perhatian

Makanya, dia meminta agar sektor pertanian menjadi perhatian pemerintah. Setidaknya memberikan bantuan teknologi kepada para petani. 

“Insan petani kalau perlu diberikan alat teknologi pertanian sehingga membuat mereka semangat buat bertani,” katanya. 

Dia pun meminta para Kepala Dinas Pertanian di daerah untuk memberikan perhatian kepada para penyuluh (PPL). Mengingat banyak PPL yang sudah memasuki masa pensiun namun pengangkatan honorer tidak semudah yang dibayangkan. 

“Insan-insan pertanian ini ada yang THL, PPL dan kepala dinasnya ini harus jadi perhatian. Jangan sampai PPL karena pensiun tidak bisa diganti karena mengangkat honorer susah. Jaadi ini bisa jadi perhatian,” pungkasnya. 

Kementerian Keuangan memastikan harga bahan pokok akan tetap terjaga stabil sampai hari lebaran yang jatuh pada pekan ketiga bulan ini. Hal ini tercermin dari berbagai upaya pemerintah yang telah berhasil menekan tingkat inflasi di bulan Ramadan sebesar 4,97 persen (yoy) di bulan Maret 2023 lalu. 

“Memasuki periode Ramadan 2023, inflasi dapat terkendali dengan baik. Laju inflasi Maret 2023 tercatat hanya mencapai 4,97 persen (yoy), menurun cukup signifikan dari bulan Februari yang tercatat sebesar 5,47 persen (yoy),” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (4/4).

Rendahnya inflasi di bulan Ramadan tersebut kata Febrio berkat berbagai upaya pengendalian harga pangan yang dilakukan Pemerintah dan terbukti cukup efektif menurunkan inflasi pangan. Menurutnya, peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam hal ini sangat krusial, terutama dalam memastikan kecukupan dan ketersediaan pasokan berbagai bahan pangan pokok. 

Inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mampu diturunkan secara signifikan dari sebelumnya 7,62 persen (yoy) pada bulan lalu, menjadi 5,83 persen (yoy) pada Maret 2023. 

Meskipun demikian, secara bulan ke bulan, terjadi sedikit kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan menjelang Ramadan seiring naiknya permintaan. Harga beras juga diharapkan akan melandai seiring masuknya periode panen raya yang mulai berlangsung sejak awal Maret lalu.

Selain dari sisi pangan, perlambatan inflasi secara umum juga didorong oleh melambatnya komponen inflasi inti, yaitu sebesar 2,94 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi inti Februari (3,09 persen). Perlambatan terjadi hampir di semua kelompok barang dan jasa seiring menurunnya tekanan harga komoditas global. 

Selain itu, inflasi kelompok harga diatur pemerintah (administered price) juga tercatat 11,56 persen (yoy). Angka ini mengalami melambat dari bulan Februari yang mencapai 12,24 persen (yoy), yang dipengaruhi  penurunan tarif air PAM.