Jokowi Pamer Rasio Utang Indonesia di Nota Keuangan, Paling Rendah di G20

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi menjawab keraguan sejumlah pihak yang menyoroti mengenai utang Indonesia. Dalam Nota Keuangan 2023, Jokowi menegaskan rasio utang Indonesia cukup rendah.

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal II 2023 tercatat sebesar USD 396,3 miliar, terpangkas dari USD 403,2 nimiar di akhir kuartal I 2023.

"Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN," kata Jokowi di gedung Parlemen, Jakarta (16/8/2023).

Dia menjelaskan, rasio utang Indonesia menurun dari 40,7 persen PDB di tahun 2021 menjadi 37,8 persen di Juli 2023. Sebagai perbandingan,rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.

Defisit Fiskal

Tidak hanya rasio utang yang rendah, Jokowi mengklaim kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal," tegas Jokowi.

Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar, seperti di India yang mencapai 9,6 persen PDB per tahun 2022, Jepang 7,8 persen, Tiongkok 7,5 persen, Amerika Serikat 5,5 persen, dan Malaysia 5,3 persen.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2023 turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Posisi Utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal II 2023 tercatat sebesar USD 396,3 miliar, terpangkas dari USD 403,2 nimiar di akhir kuartal I 2023.

Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,9 persen. (yoy).

"Kontraksi pertumbuhan utang luar negeri ini terutama bersumber dari penurunan utang luar negeri sektor swasta," ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Selasa (15/8/2023).

Erwin mengatakan, utang luar negeri pemerintah menurun dibandingkan dengan kuartal I lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar USD 192,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar USD 194 miliar dolar, atau secara tahunan tumbuh 2,8 persen (yoy).

"Penurunan posisi ULN pemerintah secara triwulanan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo. Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga," paparnya.

Menurut dia, utang luar negeri pemerintah diarahkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN. Tujuannya, untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0 persen ); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," kata Erwin.