Intip Daftar Instansi Pemerintah yang Ramai Pelamar pada Seleksi CPNS 2023

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan perkembangan statistik pelamar pada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2023.

Pengumuman seleksi CPNS tahun anggaran 2023 berlangsung pada 19-3 Oktober 2023. Sedangkan pendaftaran pada 20 September 2023-9 Oktober 2023.

Pada seleksi CPNS dan PPPK kadang ada sejumlah instansi pemerintah yang ramai diminati pelamar. Selain itu, ada juga yang sepi peminat.

BKN pun melaporkan update statistik pelamar SSCASN 2023 per 29 September 2023, hingga pukul 06.00 WIB. Berikut jumlah pelamar submit pada instansi yang membuka kebutuhan CPNS, dikutip dari instagram @bkngoidofficial:

1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 15.095

2.Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi: 11.534

3.Kejaksaan Agung: 8.605

4.Mahkamah Agung RI: 6.847

5.Sekretariat Jenderal DPR RI: 2.434

6.Badan Intelijen Negara: 1.659

7.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: 544

8.Kementerian Agama: 255

9.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 121

10. Kementerian Kesehatan: 59

11.Kementerian Perindustrian: 36

12.Badan Riset dan Inovasi Nasional: 20

13.Kementerian Dalam Negeri: 10

14.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: 1

Jumlah pelamar submit pada instansi dengan kebutuhan PPPK Guru:

Top 5

1.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 5.545

2.Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 4.592

3.Pemerintah Provinsi Jawa Barat: 4.133

4.Pemerintah Kab.Bima: 4.007

5.Pemerintah Provinsi Lampung: 3.706

Bottom 5:

1.Pemerintah Kab.Gorontalo: 1

2.Pemerintah Kab.Tapanuli Utara: 0

3.Pemerintah Kab.Membramo Raya: 0

4.Pemerintah Kab.Intan Jaya: 0

5.Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang: 0

Jumlah pelamar submit pada instansi dengan kebutuhan PPPK Nakes:

Top 5:

1.Pemerintah Kab.Manokwari Selatan: 127

2.Pemerintah Kab.Banyuasin: 123

3.Pemerintah Kab.Aceh Jaya: 121

4. Pemerintah Kab.Fak-Fak: 119

5. Pemerintah Kab.Sukabumi: 85

Bottom 5:

1.Pemerintah Kab.Boven Digoel: 0

2.Pemerintah Kab. Intan Jaya: 0

3.Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang: 0

4.Pemerintah Kab. Membramo Tengah: 0

5. Pemerintah Kab. Sorong Selatan: 0

Jumlah pelamar submit pada instansi dengan kebutuhan PPPK Teknis:

Top 5:

1.Kementerian Agama: 525

2.Kementerian Komunikasi dan Informatika: 375

3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: 249

4.Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 203

5.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: 177

Bottom 5:

1.Pemerintah Kota KotaMobagu: 0

2.Pemerintah Kab.Bantaeng: 0

3.Pemerintah Kab.Pangkajene dan Kepulauan: 0

4.Pemerintah Kab.Lingga: 0

5.Pemerintah Kab.Kepulauan Anambas: 0

Hingga 29 September 2023 pukul 06.00 WIB, ada sebanyak 484.845 pendaftar untuk kategori pelamar CPNS. Yang submit sebanyak 47.222.

Sedangkan kategori pelamar PPPK Nakes yang sudah mendaftar mencapai 164.828 dan yang submit sebanyak 5.462.

Untuk kategori pelamar PPPK Guru tercatat 313.277 pendaftar dan yang submit sebanyak 215.333. Sementara itu, pelamar PPPK teknik yang sudah mendaftar sebanyak 272.400 dan submit 10.502.

Sebelumnya,  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah berkolaborasi dan bersinergi mengawasi jalannya pengadaan sampai dengan pelantikan dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023.

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto menjelaskan, pengawalan tersebut tertuang dalam amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2017, BPKP merupakan salah satu unsur Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional (Panselnas). Adapun peran BPKP dalam panselnas adalah sebagai Tim Pengawas.

“BPKP berperan menjadi tim pengawas dengan tugas, mendesain pengawasan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan pengawasan terhadap tahapan pengadaan ASN yang berkoordinasi dengan Tim Audit Teknologi, Tim Quality Assurance (QA) serta APIP Kementerian, Lembaga dan Pemda,” kata Iwan dalam rapat koordinasi persiapan pengawasan pengadaan ASN tahun 2023, Jumat (22/9/2023).

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan BPKP mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengangkatan ASN. BPKP bersama dengan APIP di Kementerian, Lembaga dan Pemda melakukan consulting dan assurance guna menjamin akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan pengadaan ASN bagi instansi Kementerian, Lembaga dan Pemda sebagai pelaksana program dan masyarakat selaku penerima manfaat.

Di sisi lain, BPKP telah mengidentifikasi beberapa risiko dalam pengadaan ASN diantaranya, gangguan teknis seperti aliran listrik, sambungan internet, penggunaan joki dan masih lambatnya respon dari helpdesk terhadap permasalahan peserta.

Penerimaan CASN tahun ini dari data Kementerian PANRB berjumlah 72 Kementerian / Lembaga dan 524 Pemda. Oleh karena itu, diharapkan sebanyak 72 APIP Kementerian/Lembaga dan 524 APIP Pemda ikut melakukan pengawasan pengadaan ASN di lingkup masing-masing instansi.

BPKP telah menyediakan sarana pengawasan berupa pedoman pengawasan dan aplikasi pegawasan pengadaan ASN (SiPP ASN).

“BPKP bersama dengan APIP di Kementerian, Lembaga dan Pemda bersinergi, berkolaborasi dalam melakukan pengawasan agar menghasilkan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme," pungkasnya.