AS dan Eropa Butuh Ratusan Tahun Terapkan Jaminan Kesehatan Sosial, Indonesia Cuma 10 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti membeberkan bahwa kinerja dan performa BPJS Kesehatan sangat agresif dalam beberapa waktu ini. Ia pun mengklaim bahwa kinerja BPJS Kesehatan lebih baik dibandingkan jaminan kesehatan sosial yang ada di berbagai negara.

Ali pun menjabarkan, hingga 1 September 2023, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 262,74 juta jiwa atau 94, 6 persen dari total penduduk Indonesia. Meski jumlah tersebut tidak semua status kepesertaannya aktif.

"Yang jelas, bahwa dengan pencapaian ini, yang single skin terintegrasi merupakan yang tercepat dan terbesar di dunia untuk Indonesia luar biasa," kata Ali Ghufron, saat menyampaikan sambutan pada pertemuan nasional fasilitas kesehatan, di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Jika merujuk sejumlah jurnal internasional, beberapa negara di Eropa membutuhkan ratusan tahun untuk bisa menerapkan jaminan kesehatan sosial, begitu juga dengan Amerika Serikat. Hanya Korea Selatan yang tercatat menjadi negara tercepat, yaitu 12 tahun, disusul Indonesia selama 10 tahun.

"Paling cepat itu adalah Korea Selatan 12 tahun Indonesia 10 tahun sudah mencapai 94 persen," ungkapnya.

Dari pelaksanaan jaminan kesehatan sosial, sudah lebih dari 3.000 lebih rumah sakit dan fasilitas kesehatan, bekerjasama dengan BPJS.

Bahkan, Ali mengatakan banyak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengantre untuk bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, BPJS Kesehatan memastikan tetap menjaga arus kas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Salah satu upaya yang membantu FKTP adalah menaikkan nilai kapitasi.

"Sekarang, setiap hari kurang lebih 1,4 juta dalam satu tahun itu 500 juta lebih dan kami kuatkan promosi prevensi serta konsultasi dengan antrian online segala macam termasuk konsultasi, skrining, riwayat cleaning, itu sudah lebih dari 18 juta orang memakai," ucapnya.

Ali Ghufron juga menjamin atas kinerja positif yang berhasil dicapai, BPJS Kesehatan tidak memiliki utang terhadap rumah sakit.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 19.00 WIT, gawai milik Yandry Pamangin berdering kencang. Yandry merupakan salah satu dokter yang bertugas di Puskesmas Elelim di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.

Terdengar suara panik dari sang penelepon di seberang sana. Seorang laki-laki mengabarkan kepada Yandry jika istrinya perlu pertolongan segera. Sang istri melakukan persalinan di rumah.

Namun, proses melahirkannya sempat alami kendala. Yakni plasenta bayi masih tertinggal di dalam. 

"Aduh dok, tolong istri saya dok sudah melahirkan. Tapi adeknya orang sini sebut ari-ari itu dengan adeknya belum keluar. Sudah sekitar sejam," kata Yandry kepada Liputan6.com sambil menirukan suara sang penelepon.

Yandry langsung meminta agar pihak keluarga dapat membawa pasien ke Puskesmas tempatnya bertugas. Sebab malam itu tidak ada kendaraan ataupun ambulance yang berjaga. 

Sesampainya di Puskesmas dan mendapatkan penanganan darurat, kondisi pasien tak ada perubahan. Bahkan kondisi pasien semakin menurun.

Sempat Drop 

Segeralah Yandry mendampingi keluarga tersebut untuk melakukan rujukan ke RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

"Sempat drop kami pasang infus. Langsung kita bawa ke Wamena, ada beberapa jalan dilakukan penutupan dan jalan tidak bagus. Sempat pindah ke mobil sebelah, pasien diangkat, darah-darah semua itu," ujarnya.

Perjalanan yang ditempuh dari Yalimo sampai RSUD Wamena kurang lebih 5 jam. Sekitar pukul 01.00 WIT, ibu hamil tersebut langsung mendapatkan penanganan yang tepat. Sesampainya di RS, Yandry langsung menghubungi salah satu petugas untuk menanyakan data pasien. 

Dia memastikan jika nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pasien telah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Mengingat biaya yang akan dikeluarkan untuk tindakan lanjutan tidak sedikit.

"Langsung hubungi ke petugas BPJS ada yang saya kenal, tolong kak NIK dan nama coba cek di aplikasi kalian ada tidak, terdaftar tidak. Katanya ada jadi bisa dibantu untuk kartunya," ucap dia.

Yandry mengakui belum banyak masyarakat Yalimo yang memiliki kartu BPJS Kesehatan. Khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan. Seringkali dia mengingatkan para warga untuk membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK) setiap kali ingin berobat.

Kata Yandry, petugas BPJS Kesehatan berkantor di Dinas Kesehatan yang berlokasi samping Puskesmas. Hal tersebut mempermudah untuk pengecekan data dan pendaftaran untuk warga. 

Sebab beberapa nama telah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Biasanya kata Yandry, warga yang telah terdaftar hanya menunggu untuk pencetakan kartu.

"Kami dari Puskesmas kita minta KTP-nya atau KK nanti kami bantu ini antarkan ke petugas BPJS dan mereka cek siapa tahu juga nanti Pemda ada bantuan. Kalau belum terdaftar petugas BPJS juga membantu untuk dibuatkan," paparnya.

Lanjut Yandry, Puskesmas Elelim tempatnya bekerja merupakan pusat kesehatan yang berada di Yalimo. Tak hanya untuk berobat jalan, namun juga rawat inap. Karena itu dia selalu mengingatkan masyarakat untuk terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan agar tidak kesulitan dalam pembayaran biaya pengobatan.

"Untuk uang kan susah (di sini) kalaupun ada biasanya masyarakat langsung habis hari itu juga. Mereka harus kumpul (uang lagi) butuh waktu lagi, belum buat makan, perjalanan," Yandry menandaskan.