Harga Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Naik Gila-gilaan Usai Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Housing Finance Center, lembaga riset milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. merekam per triwulan III/2023, harga rumah secara nasional mencatatkan kenaikan tertinggi sejak pandemi. Harga rumah di bawah Rp 2 miliar menjadi penyumbang terbesar kenaikan tersebut.

Dalam riset yang dirilis Housing Finance Center (HFC) menyebutkan indeks harga rumah (House Price Index/HPI) untuk triwulan III/2023 mencapai sebesar 211,9 atau mengalami pertumbuhan tertinggi setelah pandemi sebesar 8,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kenaikan didorong oleh rumah dengan ukuran besar atau Tipe 70 dengan harga berkisar Rp500 juta-Rp1 miliar yang mencatatkan kenaikan sebesar 12% yoy pada triwulan III/2023.

Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan kenaikan harga rumah tersebut menjadi menjadi refleksi peningkatan permintaan rumah di masyarakat.

“Kami menilai kondisi ini akan bertahan hingga akhir tahun sejalan dengan insentif PPN DPT dari Pemerintah untuk rumah di bawah Rp2 miliar. Kondisi ini tentunya menjadi momentum pertumbuhan positif bagi Bank BTN,” jelas Hirwandi di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Lebih lanjut, riset HFC BTN juga menyebutkan kenaikan harga rumah tersebut juga disumbang oleh rumah ukuran kecil atau tipe 36 dengan harga di bawah Rp350 juta. HFC mencatat harga rumah tipe 36 tumbuh 8,4% yoy.

Penyaluran KPR

Sementara itu, berdasarkan data Bank BTN, komposisi penyaluran KPR untuk harga di bawah Rp 2 miliar paling banyak di Provinsi Jawa Barat atau sekitar 44%.

Kemudian, penyaluran KPR terbanyak disusul Provinsi Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Untuk luar Pulau Jawa, pada pulau Sumatera, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Utara menduduki posisi tertinggi untuk penyaluran KPR di Bank BTN.

“Untuk provinsi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur,” rinci Hirwandi.

Hirwandi menambahkan, selama delapan bulan pertama tahun ini, Bank BTN juga telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baik Subsidi maupun Non-Subsidi sebesar Rp27,5 triliun atau tumbuh 17,9% yoy. Kenaikan tersebut tercatat masih berada di atas rata-rata industri.

Berdasarkan data Bank Indonesia, KPR secara nasional tumbuh 12,3% yoy di September 2023, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya atau per Juni 2023 sebesar 10.6% yoy.

Adapun, Kresna Hutabarat, analis Mandiri Sekuritas dalam risetnya mempertahankan rekomendasi beli untuk Bank BTN dengan target price Rp1.800. Kresna memproyeksikan laba bersih BBTN di tahun 2023 dapat menyentuh Rp3,37 Triliun atau tumbuh 10,7% dari periode tahun sebelumnya. Dengan asumsi tersebut, ROAE diperkirakan dapat mencapai 12% di tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri terkait mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan dengan agenda Kebijakan Insentif Fiskal Sektor Properti, Selasa (24/10/2023). Dalam rapat ini diputuskan agar dilakukan program PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk pembelian Rumah Komersial dengan harga di bawah Rp 2 miliar. 

Selain itu juga diputuskan, bahwa pemerintah untuk memberikan bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memberikan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebesar Rp 4 juta.

Menko Airlangga menjelaskan, ekonomi dunia yang masih mengalami pelemahan serta berbagai risiko dan ketidakpastian yang masih terus membayangi perekonomian global, mendorong Pemerintah untuk terus melakukan berbagai upaya guna menjaga resiliensi dan daya tahan perekonomian nasional. Salah satu yang menjadi fokus Pemerintah yakni Sektor Properti.

Selama periode 2018-2022, Sektor Properti (Konstruksi dan Real Estat) mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349 - Rp2.865 Triliun per tahun atau setara dengan 14,6%-16,3% terhadap PDB. Sektor Properti juga telah mampu menyerap 13,8 juta Tenaga Kerja per tahun atau sekitar 10,2% dari Total Lapangan Kerja pada tahun 2022.

Untuk mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi dunia dan mendorong peningkatan permintaan (demand) Perumahan, perlu disiapkan kebijakan stimulus fiskal untuk pembelian Rumah Komersil.

"Dalam rapat lanjutan yang terkait PPN untuk Perumahan, untuk mendorong Sektor Perumahan yang pertumbuhan PDB-nya rendah, Real Estat hanya tumbuh 0,67%, dan PDB Konstruksi hanya tumbuh 2,7%, diperlukan kebijakan untuk menggairahkan kembali Sektor Perumahan," ungkap Airlangga Hartarto.

Sektor Properti mempunyai sumbangan dan multiplier-effect yang besar dalam perekonomian nasional, di mana kontribusi terhadap PDB sebesar 14-16%, dan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan sekitar 9,3% atau sebesar Rp185 Triliun per tahun, serta menyumbang ke penerimaan daerah (PAD) sebesar Rp 92 Triliun atau sekitar 31,9% dari PAD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.