Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menyelesaikan masalah tenaga non- Aparatur Sipil Negara (ASN) atau biasa disebut tenaga honorer di 2024. Langkah ini merupakan mandat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.
Menteri PANRB menekankan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk merekrut talenta-talenta baru. Ia menyebut arah kebijakan pemenuhan ASN 2024 masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan.
Advertisement
Baca Juga
Ia menerangkan proyeksi kebutuhan ASN di 2024 diperuntukkan bagi Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Lulusan Sekolah Kedinasan.
Advertisement
"Kami tadi melaporkan perlunya fresh graduate yang lebih besar, tapi belum diputuskan, masih dikaji dalam minggu ini untuk didalami. Kami minta didalami berapa yang diperlukan mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut,” kata Anas dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).
Pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi salah satu fokus pengadaan di tahun depan. Pemerintah juga akan memberi afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Nantinya rekrutmen CASN tahun 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodir proyeksi sisa tenaga non-ASN termasuk eks THK2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Ia berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN.
“Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan kepada Presiden,” imbuhnya.
Ia bilang kebijakan rekrutmen pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital.
"Arah rekrutmen ASN talenta digital ini untuk berfokus pada menciptakan nilai tambah ekonomi," tutupnya.
Reporter: Siti Ayu Rachma
Sumber: Merdeka.com
1 Juta Guru Honorer Beres Diangkat Jadi ASN PPPK di 2024
Sebelumnya,Pemerintah menargetkan pada akhir 2024 akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim untuk mendetilkan upaya pencapaian target tersebut.
“Target 1 juta guru PPPK adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, di mana pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Hari ini saya bertemu dengan Mas Nadiem untuk mendetilkan terkait hal tersebut. Alhamdulillah, kami optimistis tahun 2024 target 1 juta guru PPPK bisa beres karena sekarang progresnya signifikan,” ujar Menteri Anas di Kantor Kementerian PANRB, dikutip Rabu (29/11/2023).
Menteri Anas mengatakan, pemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo. Rekrutmen 1 juta guru PPPK tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN (honorer) dan THK-II yang selama ini telah mengabdi.
“Indonesia Emas 2045 di mana negara ini akan masuk menjadi empat besar ekonomi dunia membutuhkan SDM unggul, dan bapak/ibu guru berperan sangat signifikan. Sehingga pemerintah mengebut rekrutmen 1 juta guru PPPK ini sebagai salah satu fondasi peningkatan SDM, yang tentunya nanti juga ditopang oleh kualitas infrastruktur pendidikan dan asupan gizi anak-anak kita,” ujarnya
“Mudah-mudahan pertemuan dengan Mas Nadiem ini akan menjadi formula yang baik, dan kita akan terus menyisir dan memastikan tidak ada yang tertinggal agar target pemenuhan kebutuhan 1 juta guru PPPK dapat terpenuhi,” imbuh Menteri PANRB.
Advertisement
Pemerataan Guru
Selain membahas pemenuhan kebutuhan guru, Menteri PANRB dan Mendikbudristek juga mendetilkan pola karir dan pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Pertemuan ini juga untuk memastikan karir guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling tertinggal dan terluar itu ada. Skema insentifnya ini kami detilkan dan nanti dituangkan di Peraturan Pemerintah. Insentifnya mulai dari sisi karir hingga insentif pendapatan, mudah-mudahan regulasinya bisa kita tuntaskan tidak lama lagi,” ujar Menteri Anas.
Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kolaborasi dengan Kementerian PANRB merupakan langkah untuk mengakselerasi pemenuhan 1 juta guru PPPK.