Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp 23,4 Triliun per 2 Desember 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) telah terealisasi Rp23,4 triliun atau 77,0 persen dari pagu Rp30,4 triliun.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja APBN ke KPPN DKI Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Adapun Menkeu melakukan kunjungan tersebut ketiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI.

"Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun," kata Sri Mulyani.

Anggaran Rp 20 triliun tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (i) pembentukan Badan Ad hoc; (ii) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (iii) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (iv) masa kampanye Pemilu; serta (v) pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain denganrealisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk (i) pengamanan Pemilu; (ii) pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu; dan (iii) diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Rp 70,6 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan Umum. Anggaran tersebut merupakan anggaran yang telah disiapkan dari tahun 2022 sampai 2024.

Menkeu, melaporkan pada (20/9/2023) realisasi belanja pemilu 2022 telah terealisasi Rp 3,1 triliun. Sementara, untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 30 triliun lebih dan akan berlanjut hingga tahun 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Kita akan terus berupaya mendukung pertumbuhan. Jangan sampai APBN menjadi sumber masalah," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Outlook Perekomonian Indonesia, di St. Regis Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Maka dari itu, Sri Mulyani menyiapkan sejumlah instrumen untuk mendorong kinerja ekonomi Indonesia di 2024 mendatang. Instrumen ini salah satunya mendukung sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

"Dalam jangka pendek, akan ada kebijakan counter cyclical," beber Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan pihaknya terus mengeluarkan insentif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Upaya lainnya adalah menjaga penerimaan pajak di tahun depan, serta memperbaiki kualitas belanja negara.

"Pada 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak masing-masing 35 persen dan 40 persen. Itu baseline yang sudah elevated sangat tinggi,” imbuhnya."(Sementara) untuk pembiayaan, pemerintah akan tetap berhati-hati. Apalagi dalam iklim suku bunga yang bertahan tinggi dalam waktu lama," pungkas Menkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti investasi dan kredit perbankan yang tumbuh baik tahun ini. Menkeu berharap, pencapaian tersebut dapat berlanjut tanpa adanya gangguan di 2024.

"Investasi tumbuh baik, credit growth perbankan juga cukup baik. Kita harap jangan sampai di 2024 ada sedikit rem," ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di St Regis Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Kredit perbankan tumbuh 9,74 persen secara tahunan (yoy) pada November 2023. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,99 persen (yoy).

"Kalau cash transfer untuk menengah ke bawah middle income kita support dari sisi consumption investor kita dorong dengan berbagai insentif untuk memperkuat fundamental kita," jelas Seri Mulyani.