Jangan Golput, Ada Diskon Belanja Menanti Saat Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) kembali mengadakan Klingking Fun, yakni pesta diskon spesial untuk masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan, program Klingking Fun juga merupakan upaya para pengusaha untuk mencairkan suasana di masyarakat yang semakin panas menjelang Pemilu 2024.

"Kita lihat belakangan ini semakin panas situasinya. Jadi, saya bilang sama teman-teman pengusaha kayaknya kita harus meredam suasana agar lebih hangat gak usah panas-panas lebih dingin, adem," kata Shinta dalam konferensi pers Program Klingking Fun: Pesta Diskon, Anti Golput, di kantor APINDO, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Inilah mengapa kita bersama-sama mencoba untuk menginsiiasi program yang memang lima tahun yang lalu sudah kita laksanakan bersama," sambungnya.

Lanjut, Shinta, pihaknya pun telah melapor kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengenai pelaksanaan program Klingking Fun: Pesta Diskon, Anti Golput.

"Kami juga sudah lapor ke Menparekraf Sandiaga Uno dan beliau mendukung full program ini, nanti beliau juga akan bantu promosikan, juga dengan institusi Pemerintah lainnya," ujarnya.

Klingking Fun

Adapun, melalui program Klingking Fun ini diharapkan angka golongan putih (golput) bisa berkurang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Pemilu 2014, jumlah pemilih golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22 persen.

Kemudian, pada Pemilu tahun 2019 ada 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Jumlah itu setara dengan 18,02 persen dari seluruh daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang sebanyak 192,77 juta orang. Jumlah pemilih golput pada Pemilu 2019 menurun 40,69 persen dibandingkan periode sebelumnya.

"Itu turunnya jauh sekali, keliatannya cukup berhasil. Harapan kami di tahun ini akan lebih turun lagi dan makannya kami Apindo, dan Hippindo, APPBI kembali mencanangkan Klingking Fun ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Lantas, apa langkah ini bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Negara?

Secara sederhana, kenaikan gaji PNS dinilai bisa meningkatkan kepercayaan atau dukungan kepada pemerintah. Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mencoba berkaca pada dampak positif di Turki.

Dia mengisahkan, menjelang kontestasi politik di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan pernah menaikkan gaji aparatur negara. Alhasil, elektabilitasnya meningkat.

"Dalam kasus di Turki, itu besar sekali efeknya itu. Di Turki itu Erdogan menaikkan gaji ASN sebelum pemilu sekitar 45 persen dan itu membuat Erdogan elektabilitasnya terkatrol," ujar Burhanuddin kepada Liputan6.com, seperti ditulis Kamis (1/2/2024).

Namun, Burhanuddin belum bisa memastikan apakah tren yang sama juga bisa berpengaruh terhadap kondisi di Indonesia. Secara teoretis, langkah itu dinilai bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Cuma untuk kasus Indonesia saya belum tahu, teorinya sih punya efek secara elektoral, tetapi seberapa besar saya tidak tahu karena belum ada datanya," jelas dia.

Informasi, ketentuan gaji PNS naik tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2024 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Beleid ini diteken Kepala Negara pada 26 Januari 2024.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai langkah Jokowi bisa meningkatkan kepercayaan atau kepuasan masyarakat. Utamanya pada golongan-golongan PNS.

"Saya rasa bahwa dengan adanya kenaikan gaji yanh dilakukan oleh Pak Jokowi tentu akan memberikan kepuasan kepada publik," kata dia kepada Liputan6.com.

"Tentu PNS akan semakin puas dengan kebijakan pak Jokowi dan saya rasa ketika ruang lingkup ini masih berada di ruang yang puas atas pemerintahan Jokowi, maka ini juga akan makin masih stabil," sambungnya.

Pada saat yang sama, posisi kepuasan publik juga ditambah dengan adanya penyaluran bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan oleh pemerintah di awal tahun ini. Mengingat penyalurannya berada di masa kampanye menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Dan saya rasa secara kepuasan publik juga akan menguntungkan bagi pak Jokowi. Karena untuk cukup menarik bagi para ASN maupun yang menerima bansos," ungkap analis politik ini.

Di sisi lain, Arifki menilai kebijakan Jokowi ini berpotensi juga mengundang kritik. Utamanya, yang bersumber dari kelompok-kelompok yang pada dasarnya tidak menyukai pemerintahan Jokowi.

"Tapi ketika itu dia di luar ruang itu, maka saya rasa ini juga akan menjadi fenomena yang akan mendapatkan kritik oleh pemilih yang memang berada di level bukan suka dengan kebijakan yang dilakukan oleh pak Jokowi," ucapnya.

Dia memandang, pada konteks ini ada dua poros kelompok; pertama, yang suka dengan kebijakan Jokowi, dan kedua, yang tidak suka dengan kebijakan Jokowi.

Bagi kelompok yang menyukai, akan menilai pemerintah dibawah komando Jokowi seakan peduli pada masyarakat. Sementara, di kelompok lainnya akan berpandangan sebaliknya.

"Saya rasa ini pertarungnnya adalah bahwa yang tidak suka dengan soal isu-isu bansos, kenaikan gaji ASN tentu lebih kepada masyarakat atau kompetitor politik yang berada di luar pemerintahan Jokowi. Kelompok yang tidak suka menganggap tentu ini menjadi bagian dari politik menjelang pemilu, dan ini sah-sah saja," pungkasnya.