Caplok 14% Saham Vale, MIND ID Pakai Dana Freeport

Liputan6.com, Jakarta Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID telah menambah kepemilikan saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebesar 14 persen. Sehingga, maka saham MIND ID di INCO jadi sebesar 34 persen.

MIND ID sendiri menyiapkan dana sekitar USD 300 juta, atau setara Rp 4,7 triliun (kurs Rp 15.700 per dolar AS) untuk akuisisi saham Vale senilai Rp 3.050 per lembar saham.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menilai MIND ID saat ini punya kecukupan uang. Utamanya dari setoran dividen PT Freeport Indonesia.

"Kita kan ada dividen dari Freeport juga. Dividen interim dari dalam ya, terutama dari Freeport," ujar Tiko, sapaan akrabnya saat ditemui di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Saat ditanyai terkait opsi pinjaman, Tiko menyebut pihaknya masih menunggu pasar. Adapun holding pertambangan perusahaan pelat merah tersebut dikabarkan bakal turut mencari dana pinjaman senilai USD 2 miliar, atau setara Rp 31,4 triliun untuk melakukan akuisisi Vale Indonesia dari Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd.

"Ini (loan MIND ID untuk akuisisi Vale Indonesia) belum, masih nunggu market-nya dulu," sambung Tiko.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, proses akuisisi saham MIND ID untuk Vale Indonesia merupakan langkah besar bagi Indonesia, dimana perseroan telah menjadi pemegang saham terbesar INCO.

"Adapun komposisi pemegang Vale Indonesia setelah kesepakatan adalah MIND ID sebesar 34,00 persen, VCL sebesar 33,88 persen, SMM sebesar 11,48 persen dan publik sebesar 20,63 persen," jelasnya dalam keterangan tertulis.

Peran Strategis

Indonesia memiliki peran strategis dalam industri nikel global sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Sehingga, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengambil kendali dalam menentukan arah industri nikel.

Menurut Erick, melalui divestasi ini Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk berada di garis depan dalam pengembangan hilirisasi industri nikel.

“Divestasi PT Vale Indonesia merupakan perwujudan transformasi BUMN yang penting untuk dilakukan dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang di era ekonomi yang terus berkembang. Dengan melakukan divestasi yang strategis, MIND ID dapat memperkuat posisi mereka,” ujarnya.

Erick menjelaskan, bentuk joint corporation dalam pengelolaan PT Vale Indonesia Tbk ke depan akan dapat menjamin pembangunan ekosistem pertambangan hulu hingga hilir yang lebih baik bagi Indonesia.

Melalui momentum ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal investasi keberlanjutan untuk down streaming dengan luasan lahan dan total investasi terbaik bagi Indonesia.

“Tentu kami melihat keberlanjutan sebagai hal yang penting, kami yakin bahwa komitmen kami dan VCL dalam mengelola PT Vale Indonesia ini sama, dan kami dan VCL, sebagai pemegang saham terbesar pertama dan kedua, telah bersepakat untuk melanjutkan komitmen hilirisasi sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap program strategis pemerintah,” tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak khawatir akuisisi saham PT Vale Indonesia Tbk sebesar 14 persen dilakukan saat harga nikel di pasaran merosot.

Seperti diketahui, harga nikel terus melorot sejak mencapai titik puncak USD 33.294 per ton pada Maret 2022. Per 1 Maret 2024, harga penawaran nikel di London Metal Exchange (LME) berada di posisi USD 17.430 per ton.

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah telah berpikir jangka panjang dalam program divestasi saham Vale. Termasuk soal harga nikel yang saat ini anjlok.

"Ini yang sekarang sedang kita cari. Kalau merosot itu kan hari ini. Ini kan bukan mikir satu hari sekarang. Kita kan mikirnya beberapa puluh tahun ke depan. Kita ingin bahwa semuanya mendapatkan manfaat," ujar Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Menurut dia, pemerintah telah berpikir bahwa dengan penarikan saham Vale ini bakal turut mendongkrak penerimaan negara. Juga sejalan dengan program hilirisasi yang digalakan pemerintah.

"Itu kan sekarang yang dikoordinasikan, mungkin nanti akan diputuskan oleh Kementerian Keuangan bagaimana sistem kebijakannya," imbuh Dadan.

Terkait perpanjangan izin kontrak karya, Dadan mengatakan ada ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebagai syarat perpanjangan kontrak Vale Indonesia. Seperti diketahui, kontrak karya bagi Vale Indonesia telah diamandemen pada 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga 28 Desember 2025 mendatang.

"Ya seperti di dalam aturannya, kan ada tahapan-tahapannya. Itu sudah berjalan sih selama ini, proses-proses untuk perpanjangan IUPK. Mudah-mudahan tidak lama, dalam artian karena sudah disiapkan cukup lama," ungkapnya.

Kementerian ESDM pun terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk proses perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tersebut. Harapannya, itu bakal turut mendongkrak penerimaan negara.

"Sekarang kita lagi koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kan dalam IUPK salah satu yang sebaiknya ada, dan ini yang diminta adalah naiknya penerimaan negara," kata Dadan.