Kementerian ESDM Dukung Relaksasi Izin Ekspor Freeport, tapi Ada Syarat

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, menyatakan dukungan terhadap relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga (ore) PT Freeport Indonesia.

Namun, Tri mengatakan, Freeport Indonesia tetap harus mengikuti ketentuan berlaku agar bisa kembali mendapat izin perpanjangan ekspor.

"Mendukung kita, mendukung. Tapi syarat dan ketentuan berlaku," ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Adapun salah satu syarat Freeport bisa kembali mengantongi izin ekspor, yakni menuntaskan pembangunan smelter. Hanya saja, smelter Freeport yang berada di Gresik, Jawa Timur mengalami insiden kebakaran pada Oktober 2024 lalu.

Kementerian ESDM, lanjut Tri, juga telah melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut. Hasilnya ditemukan, bahwa insiden kebakaran smelter Freeport merupakan kondisi kahar atau tak disengaja.

"Investigasinya sepertinya sudah selesai. (Hasilnya?) Kahar. Kalau misalnya sengaja, asuransinya enggak cair. Itu kan diasuransikan," kata dia.

Adapun Kementerian ESDM berhak memberikan rekomendasi untuk izin relaksasi ekspor. Namun itu masih harus melalui jalan panjang, sebelum akhirnya PTFI bisa kembali menembus pasar ekspor.

"Kalau rekomendasi mustinya ke ESDM. Tapi, rekomendasi kan hasil dari mana, itu hasil dari mana-mana. Setelah hasil dari mana-mana itu, baru ada itu (rekomendasi ESDM)," urainya.

Ditentukan oleh Rakor dan Ratas

Terpisah, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2024, masa ekspor Freeport Indonesia telah berakhir per 31 Desember 2025.

"Karena kan sudah ada pembatasan. Jadi dengan adanya pembatasan harus dibawakan paling tidak itu ada rakor atau ratas untuk membolehkan," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM.

Meski begitu, Kementerian ESDM buka peluang agar Freeport bisa kembali mengantongi izin ekspor konsentrat. Namun, relaksasi ekspor harus melihat apakah insiden kebakaran yang terjadi pada smelter di Gresik, Jawa Timur disebabkan oleh kondisi kahar dan bukan kesengajaan.

"Itu harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Misalnya, ini kan kecelakaan, kepolisian menetapkan bahwa ini tidak ada kesengajaan, dampak-dampak yang lain, motif-motif yang lain terhadap terhentinya kegiatan," beberapa Yuliot.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM juga akan melakukan evaluasi terhadap bakal putusan izin ekspor Freeport. Lantaran, pemerintah tak ingin pelaksanaan kegiatan di hulu terganggu, yang juga berdampak terhadap penerimaan negara dan daerah.

"Jadi untuk Kemenko Perekonomian sudah mengkoordinasikan, menugaskan Kementerian ESDM sama Kementerian Perdagangan melihat kondisi ini, untuk dalam rangka adanya pemberian proses ekspor konsentrat yang sudah disiapkan PT Freeport," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah mengkaji perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), yang sudah berakhir per 31 Desember 2024.

Usai fasilitas pemurnian atau smelter konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur terbakar pada Oktober 2024 lalu.

Bahlil mengatakan, keputusan terkait relaksasi ekspor tersebut akan dibahas dulu bersama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas (ratas).

"Kami akan bawa dalam rapat dengan bapak Presiden. Kami lagi akan kaji, karena memang Freeport ini kan smelter-nya sudah jadi. Tapi kemudian kan musibah, ada pabrik asam sulfatnya yang terbakar," ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta beberapa lalu.