AHY Pamer Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Nyaris 100%

Liputan6.com, Jakarta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan kinerja kementeriannya kepada Komisi II DPR RI pada Selasa, 11 Juni 2024.

Menteri AHY mengungkapkan, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hampir sempurna atau mencapai 97,56% pada 2023.

"Berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2023, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp. 8,72 triliun. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp 7,8 triliun atau sebesar 97,56%," kata Menteri AHY dalam Raker dengan Komisi II DPR, disiarkan pada Selasa (11/6/2024).

Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN juga mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil melampaui target yang ditetapkan pada 2023 lalu.

"Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2,50 triliun, realisasinya mencapai 121,89% atau sebesar Rp 3,05 triliun," papar Menteri AHY.

Dia juga mencatat bahwa sampai dengan akhir 2023, Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan 10 program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

"Dari 10 program dan kegiatan itu, tiga program sesuai dengan target antara lain; access reform realisasinya 100%, peta zona nilai tanah realisasinya 100%, dan data tanah ulayat realisasinya juga 100%," ia merinci.

Adapun lima program lain yang melampaui target. Program pertama, adalah dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota, realisasinya 116,98%.

Program kedua, Peta Tematik Pertanahan dan Ruang realisasinya 143,29%. Ketiga, peta bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), realisasinya sekitar 101,87%.

Selanjutnya, adalah data dan informasi P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah) realisasinya 100,16%. Serta penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan realisasinya mencapai 120,32%.

"Ada dua program yang hampir mencapai target, yaitu SK redistribusi realisasinya 98,15%, dan sertifikat hak atas tanah PTSL realisasinya 96,24%," jelas Menteri AHY.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 136 Sertifikat Tanah Elektronik bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung pada Minggu (09/06/2024).

Dari 136 sertifikat yang diserahkan, dua di antaranya diperuntukkan bagi tempat ikonik di Bandung, yaitu Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Menteri AHY menyampaikan, terbitnya Sertipikat Tanah Elektronik bagi aset pemerintah ini menjadi bukti sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan kementerian/lembaga lain berjalan dengan baik.

"Ini adalah upaya yang tidak mudah dan hasil kerja keras kita semuanya. Karena itu kami mohon, mari kita lanjutkan sinergi dan kolaborasi ini, mudah-mudahan ke depan pengelolaan agraria dan tata ruang kita semakin baik," kata Menteri AHY dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (11/6/2024).

Ia berharap dengan sinergi dan kolaborasi yang apik dapat mewujudkan pendaftaran 120 juta bidang tanah di akhir tahun 2024.

"Kita kejar juga secara paralel untuk sertipikasinya, Alhamdulillah saat ini sudah mencapai lebih dari 113 juta bidang tanah terdaftar," tuturnya.

Ia melihat, pendaftaran bidang tanah menjadi suatu hal yang fundamental.

Hal itu karena, selain menghadirkan legalisasi aset untuk masyarakat, pendaftaran tanah yang menjadi bagian dari Reforma Agraria ini juga dapat menata akses ekonomi bagi masyarakat.

"Kita berupaya untuk melakukan Redistribusi Tanah dan tanah tersebut juga harus produktif untuk bisa menghadirkan nilai ekonomi yang lebih baik lagi," tambah Menteri AHY.

Penambahan nilai ekonomi menjadi dampak positif dari terdaftarnya bidang tanah.

Menteri ATR mengungkapkan, penambahan nilai ekonomi sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTAL) dijalankan tahun 2017 lalu hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp. 6.519 triliun.

"Bagi negara ini sangat berarti, baik berupa PPh, BPHTB, PNBP maupun Hak Tanggungan. Dan khusus di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 saja penambahan nilai ekonominya mencapai Rp164,9 triliun. Ini juga sesuatu yang luar biasa," imbuhnya.

Sebagai informasi, sertipikat yang diserahkan kali ini antara lain untuk aset milik Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Kota Bandung, BBWS, PT KAI, dan masyarakat Jawa Barat.