BBM Rendah Sulfur Bakal Disubsidi? Ini Kata Anak Buah Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata buka suara soal inisiasi peluncuran produk BBM jenis baru rendah sulfur, dengan spesifikasi berupa bahan bakar Solar 50 part per million (ppm).

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menegaskan, bahwa terkait anggaran subsidi mengenai produk BBM jenis baru rendah sulfur tersebut masih belum dibahas lebih lanjut. "Nanti kita bicarakan itu (BBM rendah sulfur)," kata Isa saat ditemui usai menghadiri acara Launching Implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara, di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah tengah melakukan kajian pembuatan BBM jenis Solar baru agar hasil pembuangan pada kendaraan bisa lebih bersih.

Di sisi lain, Pemerintah juga sedang menghitung besaran volume dan menyiapkan titik-titik peluncuran dari jenis BBM terbaru ini, termasuk nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin bagus kualitas suatu bahan bakar maka akan berpengaruh terhadap harga.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Taufik Aditiyawarman menyatakan siap menjalankan Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) baru rendah sulfur milik PT Pertamina (Persero). Produk BBM rendah sulfur itu akan diambil dari Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Dia menyebutkan, KPI akan mengalokasikan hingga 900 ribu barel.

Apa Itu BBM Rendah Sulfur?

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara terkait rencana Bahan Bakar Minyak (BBM) baru yang diklaim lebih ramah lingkungan.

"Kita sekarang ini udara kita banyak emisi ini bagaimana caranya supaya ngurangin kita hidup sehat ini alternatifnya pakai BBM rendah sulfur," kata Arifin Tasrif saat ditemui di kantornya Kementerian ESDM, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia menuturkan, sejauh ini Pemerintah belum berencana membuat BBM jenis baru dalam waktu dekat. Lantaran pihaknya masih mencari formula yang tepat agar bisa mengurangi kandungan sulfur dalam BBM.

"Jadi, begini kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 harus di bawah 50. Menuju itu ongkosnya ada. Tapi kilang kita belum kelar di Balikpapan," jelas Arifin.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Taufik Aditiyawarman menjelaskan kesiapannya terkait Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) baru rendah sulfur milik PT Pertamina (Persero).

“Oh siap, kita tadi habis koordinasi pokoknya nanti sama tim, kita support," kata Taufik kepada wartawan di GRHA Pertamina, Rabu (17/7/2024).

Adapun, produk BBM rendah sulfur itu akan diambil dari Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Dia menyebutkan, KPI akan mengalokasikan hingga 900 ribu barel.

Selain itu rencana uji coba peluncuran produk baru ini direncanakan pada September di 3 SPBU di Jakarta. Taufik menegaskan produk baru tersebut berupa solar (diesel) dengan spesifikasi 50 ppm dan bukan jenis BBM bensin. 

"3 SPBU dulu di Jakarta. Ambil dari balongan karena Balongan sudah duluan bisa ultra low sulfur,"  ujar dia.

Rencana Menko Airlangga

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto ketika ditanya mengenai rencana peluncuran BBM jenis baru yang rendah sulfur, Menko Airlangga menyatakan adanya sinyal positif dalam hal tersebut.

Hal ini disebabkan oleh standar Euro 4 yang mengharuskan kadar sulfur BBM yang digunakan rendah, sekitar 50 ppm.

Ya, jika standar euro 4 mengharuskan BBM rendah sulfur, dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus)," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 . 

Selain itu, Airlangga juga menuturkan, tidak ada rencana pembatasan BBM pada 1 September 2024 seiring pertemuan sejumlah menteri di kantornya pada Selasa sore. "Tidak ada pembatasan BBM," ujar dia kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Airlangga mengatakan, fokus pemerintah saat ini ialah terus menyosialisasikan program BBM subsidi tepat sasaran. Airlangga menuturkan, sosialisasi program BBM subsidi tepat sasaran akan dilakukan secara efektif mulai 1 September 2024 mendapatkan.

"Ya (1 September 2024), jadi saya minta untuk sosialisasi dulu," kata dia.

Akan tetapi, Airlangga enggan bicara secara rinci terkait mekanisme sosialisasi program BBM subsidi tepat sasaran pada 1 September 2024. Dia mengaku akan melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi program tersebut.

"Ya tentu kita sedang mempersiapkan skenario, dan nanti skenarionya di laporkan dulu ke pak presiden," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan BBM subsidi disebut menjadi salah satu cara untuk memangkas konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Hal ini juga dinilai sejalan dengan peralihan dari bahan bakar minyak (BBM) ke bioethanol.

"Kemudian masalah penggunaan bensin, kita sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin," ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu, 10 Juli 2024.

Airlangga menambahkan, pembatasan BBM subsidi itu juga akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara seiring pembatasan BBM Subsidi. Menko Luhut harap masyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," kata dia.

Reporter: Tim Bisnis

Sumber: Sulaeman