KPPI Selidiki Produk Impor Expansible Polystyrene dari Taiwan, China hingga Vietnam

Liputan6.com, Jakarta - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada Senin, 22 Juli 2024 menginisiasi Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP atau safeguard measures) terhadap impor barang expansible polystyrene (EPS) dengan nomor kode sistem harmonisasi (harmonized system atau HS) 8 digit 3903.11.10 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

Penyelidikan tersebut dilakukan terhadap impor EPS dari tiga negara impor utama Indonesia untuk produk ini, yaitu Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam. KPPI menginisiasi penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut setelah menerima permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia (PT KPI) pada 21 Juni 2024.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, KPPI menemukan fakta adanya bukti awal terkait kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

"Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan pemohon, kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk pada periode 2021–2023. Hal-hal ini, antara lain, penurunan pada produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan laba. Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal,” ungkap Franciska seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (23/7/2024).

Franciska menambahkan, PT KPI telah menginformasikan realisasi program penyesuaian struktural hingga saat ini yang telah mencapai 27,74 persen.

Realisasi itu, menurut PT KPI dalam permohonannya, terbilang kecil. Hal itu karena waktu tiga tahun, seperti dalam pengenaan BMTP sebelumnya, tidak memberi cukup waktu bagi industri dalam negeri untuk membuat penyesuaian struktural.

"Oleh karena itu, pemohon meminta KPPI untuk memperpanjang pengenaan BMTP agar PT KPI dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural dan bersaing dengan barang impor," kata Franciska.

Pada 2023, impor utama expansible polystyrene terbesar berasal dari Taiwan dengan pangsa impor sebesar 47,09 persen, diikuti Tiongkok dan Vietnam dengan pangsa impor masing-masing sebesar 37,56 persen dan 13,36 persen. Selain ketiga negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan (interested parties) untuk mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengikuti dengar pendapat (hearing), selambat-lambatnya pada 1 Agustus 2024. Pendaftaran disampaikan secara tertulis kepada: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia,Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) tengah menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan jasa industri pada 10 subsektor prioritas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pengembangan jasa industri pada 10 subsektor prioritas dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan jasa industri, baik jangka pendek, menengah dan panjang. Pedoman itu juga telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2022.

10 Sektor Prioritas

Adapun 10 subsektor prioritas tersebut meliputi, Jasa Rancang Bangun dan Konstruksi Industri, Jasa Instalasi dan Commisioning Peralatan Industri, Jasa Riset, Rekayasa, dan Desain Industri, Jasa Proses Industri, Jasa Perawatan dan Reparasi, Jasa Konsultansi Manajemen Industri, Jasa Logistik dan Distribusi Industri, Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi, dan Kalibrasi, Jasa Pengepakan, serta Jasa Pendukung Industri 4.0.

"Tentunya hal ini menjadi kesempatan bagi para stakeholders untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan pandangan dan positioning-nya dalam mendukung penyusunan roadmap tersebut," ujar Menperin dalam acara Pameran dan Seminar Jasa Industri di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Kementerian Perindustrian melakukan berbagai program dan fasilitasi untuk mengakselerasi pembangunan sektor jasa industri ini. Termasuk lewat penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) jasa industri.

Kemudian, fasilitasi dan pendampingan pengembangan jasa industri, membangun kemitraan antara pelaku jasa industri dengan industri manufaktur maupun sektor lainnya, peningkatan daya saing melalui transfer knowledge antar stakeholder jasa industri, dan mendorong peluang dan kerjasama jasa industri baik skala nasional, regional, dan global.

Perpres 74/2022 juga memiliki 7 sasaran program pengembangan jasa industri. Mulai dari tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri, terpetakannya kontribusi jasa industri dalam PDB nasional, tersusunnya rekomendasi kebijakan pengembangan jasa industri prioritas.

Juga untuk menggenjot infrastruktur pendukung jasa industri, kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung sektor industri, kompetensi SDM jasa industri dalam negeri, dan peran jasa industri di tataran global.

Adapun berdasarkan kajian yang telah dilakukan BSKJI bersama dengan lembaga dan tenaga ahli pada 2023, diperkirakan kontribusi jasa industri selama 2015-2022 sebesar 3,35-3,75 persen terhadap PDB Nasional.

"Tentunya Ini peluang yang sangat bagus untuk terus dieksplorasi. Sehingga kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional tersebut dapat ditingkatkan," kata Menperin.

"Saya ingin 7 sasaran program pengembangan jasa industri dapat diakselerasi pencapaiannya. Saat ini Kementerian Perindustrian mengampu sebanyak 520 KBLI (5 digit), di mana 71 KBLI (5 digit) dalam lingkup jasa industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian dengan BPS sedang bekerja sama untuk menghitung kontribusi PDB jasa industri," tuturnya.