Rencana Barter Buronan Filipina Alice Guo dengan Gembong Narkoba Gregor Haas, Apa Upaya Polri?

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Ketahanan Energi, Apa Hasilnya?

Sejumlah menteri menghadiri siiidang kabinet dengan Jokowi untuk membahas ketahanan energi nasional

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 31 Jul 2024, 14:00 WIB

Diterbitkan 31 Jul 2024, 13:54 WIB

Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (24/6/2024). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui mengumpulkan sejumlah menteri kabinetnya di Istana Negara. Salah satunya membahas soal ketahanan energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dua BUMN energi juga turut dipanggil. Yakni, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

"Ratas ketahanan energi dengan PLN dan Pertamina," kata Menko Luhut di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan hal serupa. Melalui unggahan Instagram pribadinya, terlihat sejumlah menteri kabinet Jokowi dan bos BUMN energi turut hadir.

"Pagi tadi, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan para Direktur Utama BUMN rapat di Istana Merdeka membahas langkah pemerintah dalam mendorong ketahanan energi nasional," tulis Erick melalui akun Instagram @erickthohir.

"Untuk mewujudkan ketahanan energi, Indonesia fokus pada keterjangkauan, ketersediaan dan keberlanjutan," sambungnya.

Daftar Menteri yang Hadir

Dalam unggahan Erick itu terlihat ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

Kemudian, ada Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur BI Perry Warjiyo.

Lalu, ada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Harga BBM Pertalite untuk Motor Dijamin Tak Naik

Detik-Detik Kenaikan Harga BBM Bersubsidi di SPBU

Antrean kendaraan sesaat jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di SPBU Kawasan Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah resmi menaikkan harga BBM Bersubsidi pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB. Harga BBM Subsidi jenis Pertalite naik dari Rp 7650 ke Rp 10.000,- dan Pertamax dari Rp 12.500 ke Rp 14.500,-(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan tidak akan menaikan harga BBM Pertalite (RON 90) untuk konsumsi sekitar 130 juta pengendara sepeda motor.

"Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Enggak akan itu," tegas Menko Luhut di Jakarta, Kamis (25/7/2024).Namun, pemerintah kini tengah berupaya agar penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Jika itu dilakukan, maka pemerintah bisa menambal kerugian akibat subsidi BBM, sehingga pengeluaran negara bisa hemat Rp 45 triliun.

"Itu kan rugi kita banyak. Mustinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," kata Luhut.

Kendati begitu, Luhut juga ingin memperbaiki kualitas BBM yang dijual ke masyarakat agar lebih ramah lingkungan. Dengan cara menekan kualitas sulfur pada BBM yang kini ada.

"Bensin-bensin kita sekarang ini kan sulfurnya masih 500 (ppm). Jadi ya kita semua kena dampaknya. Kita mau nurunin sampai low sulfur," ungkapnya.

Dengan memperbaiki kualitas BBM, sambung Luhut, pemerintah juga bakal bisa menekan pengeluaran untuk subsidi lainnya. Pasalnya, imbas dari emisi gas pembuangan sangat berdampak terhadap angka subsidi kesehatan.

"Subsidi kesehatan itu kan besar sekali gara-gara air polution. Saya kira Rp 10 triliun, kalau total Rp 38 triliun. Jadi angkanya besar sekali," ujar Luhut.

Lanjutkan Membaca ↓