Pupuk Kaltim Teken Kontrak Gas dengan Pertamina hingga 2028

Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) resmi menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Pertamina (Persero) untuk periode kontrak 2022-2028. Kesepakatan ini memastikan kelancaran pasokan gas sebagai bahan baku utama produksi pupuk.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo mengatakan, pasokan gas merupakan faktor krusial dalam operasional pabrik Pupuk Kaltim, guna menjamin kelangsungan produksi dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

"Oleh karena itu, penandatanganan perjanjian jual beli gas (PJBG) merupakan salah satu langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di Indonesia," ujar Soesilo dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

Soesilo menyampaikan, PJBG sebelumnya antara Pupuk Kaltim dengan Pertamina telah berakhir pada 2021. Kecuali untuk unit pabrik PKT-4 yang masih berlaku hingga 2022.

Guna memenuhi aspek legal dalam pengaliran dan transaksi jual beli gas antara Pupuk Kaltim dan Pertamina, maka PJBG harus segera disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kolaborasi Strategis

Dikatakan Soesilo, penandatanganan PJBG antara Pupuk Kaltim dan Pertamina ini merupakan bentuk kolaborasi strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi dan industri.

"Keberlanjutan industri pupuk sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara sektor hulu dan hilir dalam rantai pasok energi nasional. Oleh karena itu, kerja sama ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang," sebut dia.

Lebih lanjut, Soesilo mengatakan, Pupuk Kaltim bertekad untuk terus mengoptimalkan efisiensi dan mengembangkan inovasi dalam proses produksi, guna mendukung upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan ketahanan energi yang berkelanjutan.

"Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam proses produksi, sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan ketahanan energi secara berkelanjutan," tutur dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan tak akan memberikan harga gas murah melalui program harga gas bumi tertentu (HGBT), untuk industri yang berorientasi ekspor.

Bahlil menceritakan, kelanjutan HGBT 2025 sudah diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) untuk mengalami kenaikan secara harga. Dari tadinya USD 6 per MMBTU, menjadi USD 6,5 per MMBTU untuk bahan baku industri, dan USD 7 per MMBTU untuk listrik.

Namun, ia menegaskan, ketentuan harga gas murah ini tidak akan berlaku untuk industri yang punya orientasi pasar ekspor. Lantaran pemerintah sudah mengorbankan potensi pendapatan negara untuk itu, namun tidak dipakai industri untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

"Contoh Pupuk Kaltim. Dia mengelola pupuk tapi orientasinya ekspor. Nah itu kita tidak kasih HGBT. Karena ada pendapatan negara yang harusnya diterima, tapi tidak dipungut dalam rangka menciptakan nilai tambah di dalam negeri, hilirisasi," ujarnya beberapa waktu lalu.

Sebagai contoh, ia menyebut negara sudah kehilangan total potensi pendapatan dari hulu migas sebesar Rp 87 triliun selama 2020-2024, akibat kompensasi daripada HGBT.

"Jadi HGBT itu bukan berarti negara enggak kasih duit. Itu ada potensi negara yang tidak dipungut, untuk memberikan sweetener kepada perusahaan agar dia membangun industri hilirisasinya," tuturnya.

Adapun berdasarkan data capaian kinerja ESDM di 2024, pemanfaatan gas bumi domestik dibagi berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan industri mendominasi dengan total 1.473 MMBTU atau sekitar 40 persen dari total pemanfaatan gas bumi tahun 2024.

Lalu, untuk kebutuhan pupuk sebesar 690 MMBTU setara 19 persen, kelistrikan sebesar 707 MMBTU setara 19 persen, domestik LNG sebesar 695 MMBTU setara 19 persen, domestik LPG sebesar 77 MMBTU atau sekitar 2 persen, cita gas 15,48 MMBTU atau 1 persen, dan BBG sebesar 3,95 MMBTU (kurang dari 1 persen).