Warga Kelas Menengah RI Turun Terus, Makin Kaya atau Miskin?

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Penyebabnya lantaran tingkat garis kemiskinan yang mengalami peningkatan.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan, garis kemiskinan dari tahun ke tahun berubah. Sesuai standar internasional yang diberikan oleh Bank Dunia, dimana kelas menengah merupakan kelompok orang yang pengeluarannya antara 3,5 sampai dengan 17 kali dari garis kemiskinan.

"Dengan standar garis kemiskinan ini maka di tahun 2019 kelompok yang masuk ke dalam kelas menengah adalah yang pengeluarannya sebesar Rp 1,488 juta sampai dengan Rp 7,229 juta per kapita per bulan," jelas Amalia dalam sesi konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Amalia menekankan, standar garis kemiskinan dari tahun ke tahun tentunya mengalami perubahan, dalam konteks ini meningkat sesuai dengan pola pengeluaran pada tahun tersebut.

"Di tahun 2024 yang masuk dalam kategori kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang pengeluarannya antara Rp 2,040,262 per kapita per bulan sampai dengan Rp 9,919,844 per kapita per bulan," paparnya.

Kelas Menengah Turun Terus

Menurut catatan BPS, jumlah kelas menengah terbukti terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Pada 2019, kelompok kelas menengah sebesar 57,33 juta orang atau sekitar 21,45 persen dari total jumlah penduduk.

BPS sendiri tidak menampilkan data proporsi kelas menengah di 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi di tahun selanjutnya juga turut membuat jumlah penduduk kelas menengah turun, menjadi 53,83 juta orang atau sekitar 19,82 persen total penduduk.

Penurunan terus terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Seperti di 2022, dengan jumlah populasi kelas menengah sebanyak 49,51 juta orang atau 18,06 persen total penduduk. Kembali berkurang menjadi 48,27 juta orang atau 17,44 persen total penduduk di 2023.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024, proporsi kelas menengah tahun ini sebanyak 47,85 juta orang atau sekitar 17,13 persen.

Merujuk perhitungan terakhir, Amalia mengatakan, kelompok kelas menengah adalah mereka yang punya tingkat pengeluaran di kisaran Rp 2.040.262-9.909.844 per kapita per bulan.

"Kalau garis kemiskinan di tahun 2024 besarannya adalah Rp 582.993 per kapita per bulan. Jadi kalau yang pengeluarannya Rp 874,000 sampai dengan Rp 2,040,000 itu belum masuk kelas menengah, tetapi menuju kelas menengah atau aspiring middle class," urainya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji indikator kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan peningkatan signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8%di tahun 2024.

Hal itu salah satunya tercermin dari tingkat kemiskinan yang turun tajam menjadi 9,03%, dan angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Adapun pembangunan infrastruktur yang juga mencapai kemajuan yang Indonesia sentris.

"Kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN Nusantara, dan masih banyak lainnya," ungkap Presiden Jokowi dalam dalam pertemuan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan, dikutip Jumat (16/8/2024).

"Kita juga bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial,"lanjutnya.

Jokowi mengatakan, bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Salah satunya adalah Program Indonesia Pintar untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun. Kemudian ada program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa, dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa.

Selain itu, upaya perbaikan di sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik. Hal itu tercermin dari angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Adapun jumlah prevalensi stunting turun dari 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023.