46 Perusahaan Siap Datangkan 1,3 Juta Sapi Hidup Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberikan dukungan dalam hal izin dan menyiapkan lahan seluas 1 juta hektar untuk memelihara sapi terkait impor sapi.

Hal ini dalam rangka mendukung salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dalam program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menuturkan, program makanan bergizi bagi anak-anak sekolah akan mulai berjalan pada 2025. Program yang dulu dinamai makan siang gratis ini akan menjangkau sekitar 83 juta siswa. 

Dia menuturkan, Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto akan menyediakan makanan bergizi secara gratis, sementara untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging, Indonesia membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengimpor sapi hidup. 

Sudaryono mengungkapkan sudah ada 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi.

"Pemerintah akan memberikan dukungan dalam hal perizinan dan menyiapkan lahan seluas 1 juta hektar untuk memelihara sapi. Kami juga berharap ada keterlibatan dari Jepang dalam program ini,” ujar Sudaryono dalam keterangannya selama melakukan kunjungan kerja di Jepang, Kamis (17/10/2024).

Meski demikian, tidak disebutkan daftar 46 perusahaan dalam negeri maupun asing yang akan gotong royong menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

Selama melakukan kunjungan kerja di Jepang, Wamentan Sudaryono terlebih dulu menghadiri diskusi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Tokyo yang bertajuk Prioritas Pembangunan Pertanian di Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Selain itu, Wamentan Sudaryono juga turut menghadiri dialog terkait kebijakan dan inisiatif untuk sektor pertanian, serta kerjasama internasional dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) di Tokyo, Jepang.

Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang modern. Tak hanya itu, Wamentan Sudaryono juga mendorong peningkatan ekspor komoditas pertanian nasional di pasar Jepang.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa Pemerintah akan mengimpor 1,3 juta ekor sapi di kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sudaryono menyebut, saat ini ada lebih dari 46 perusahaan lokal hingga koperasi yang akan mengimpor sapi.

Ia menuturkan, impor ini dilakukan untuk untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG).

"Asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya (memilih eksportir). Tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, Mexico, Brazil, dan seterusnya,” ungkap Sudaryono kepada wartawan di Hotel Bidakara Jakarta, dikutip Jumat (11/10/2024).

Tetapi Sudaryono juga menegaskan, dengan dilakukannya impor bukan berarti pemerintah mengabaikan peternak lokal.

Kebutuhan pangan

Dijelaskannya, Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar perlu memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, negara tersebut masih membutuhkan impor.

"Mohon tidak misleading bahwa seolah-olah kita meninggalkan rakyat, peternak, bukan. Terus kok mengimpor sih, kan kita ada peternak lokal?," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

"Kalau nggak datangkan sapi hidup, mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk bisa sapinya beranak-pinak sampai banyak. Kita penduduknya 270 juta, jumlah ternak kita 12 juta, ya kurang," jelas dia.

“Kota ingin impor barang hidup, nanti didistribusi sebagian, dikelola oleh masyarakat, menjadi mitra, ya itu kan sudah dilakukan juga kan di Greenfields, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain kan sudah lakukan itu," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengatakan program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghabiskan anggaran sekitar Rp800 miliar per hari.

"Nanti kalau sudah dilaksanakan secara penuh, totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran Rp400 triliun,” kata Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, ditulis Rabu (9/10/2024).Adapun kata Dadan, total anggaran awal untuk program tersebut senilai Rp71 triliun. Namun, berdasarkan perhitungannya, BGN akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun setiap harinya. Dari alokasi itu sebanyak 75 persen digunakan untuk intervensi makan bergizi gratis.

"75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi gratis, atau Rp800 miliar setiap hari,” ujarnya.

“Kami masak setiap hari, kami kirim ke anak sekolah, ibu hamil dan menyusui untuk dimakan setiap hari. Dengan spending uang yang besar itu, maka ini adalah yang beredar di daerah pedesaan,” tambahnya.

Uji Coba

Lebih lanjut, berdasarkan uji coba yang sudah dilakukan BGN selama 9 bulan lalu, diperoleh hasil bahwa setiap satuan pelayanan yang melayani 3.000 anak, setidaknya membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg sayur, 350 kg ayam, dan 3.000 telur setiap harinya.

“Itu baru satu satuan pelayanan. Kalau nanti program ini berjalan secara menyeluruh, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah yang mulai dari PAUD, sampai SMA,” ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, kata Dadan, hadirnya program makan bergizi gratis juga berpotensi bisa membuka lapangan kerja baru sebanyak 1,5 juta orang.

Rencananya, program itu akan dibuka 30 ribu pelayanan untuk program MBG tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam satu unit pelayanan akan ditempatkan 3 pegawai BGN yang tugasnya akan akomodasi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan program tersebut.

Nantinya dalam satu pelayanan akan dibutuhkan setidaknya 45-46 petugas untuk memasak makanan. Dengan demikian, berdasarkan perhitungannya, akan membuka lapangan pekerjaan baru.

"Di daerah yang masak-masak itu tergantung dari alat masak yang digunakan, kalau alat masaknya tradisional butuh kurang lebih sampai 45-46 orang. Jadi kalau kita asumsi masaknya tradisional maka nanti akan ada peluang kerja baru 1,5 juta (untuk 30 ribu pelayanan)," pungkasnya.