Pelantikan Presiden 2024: Ini Sederet Janji dan Kebijakan Prabowo Sektor Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden kedelapan dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen (MPR/DPR/DPD RI), Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Pelantikan Presiden Prabowo ini dihadiri oleh pejabat tinggi negara, mantan presiden/wakil presiden, tokoh-tokoh dalam negeri, serta sejumlah kepala negara/pemerintahan dan utusan asing, termasuk duta besar dari negara sahabat.

Selama masa transisi menuju pemerintahan baru, sejumlah kebijakan yang akan diterapkan Prabowo dalam lima tahun ke depan sudah mulai terungkap.

Berikut beberapa janji dan kebijakan utama Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana dirangkum oleh Liputan6.com pada Minggu (20/10/2024):

1. Kebijakan Pajak

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memusatkan pendapatan negara dari sektor pajak, non-pajak, dan bea cukai melalui satu pintu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dari sekitar 10% menjadi 23%.

Namun, rencana pembentukan BPN yang diinisiasi Prabowo akan ditunda. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengonfirmasi hal tersebut kepada Liputan6.com. Penundaan ini terjadi karena belum mendapatkan persetujuan dari Sri Mulyani Indrawati, yang akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.

"Sri Mulyani tidak setuju dengan pemisahan tersebut," ujar Dradjad, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Prabowo berjanji akan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20% untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dengan target meningkatkan pendapatan pajak hingga 18% dari PDB.

"Kami berharap bisa mengurangi pajak penghasilan badan usaha," kata Dradjad, dikutip dari Channel News Asia, Senin (14/10/2024).

Pemerintahan Prabowo juga masih mengkaji kemungkinan kenaikan **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan ini direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Prabowo juga berkomitmen untuk mengejar pendapatan negara dari pengemplang pajak, dengan estimasi potensi penerimaan hingga Rp 300 triliun. Langkah ini diambil untuk menutupi selisih belanja pemerintah yang diproyeksikan mencapai Rp 3.900 triliun pada 2025, sementara APBN 2025 menetapkan belanja sebesar Rp 3.600 triliun.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% selama masa pemerintahannya. Menurutnya, apa yang sudah dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini menjadi modal utama untuk mewujudkan target tersebut.

Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi harus dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama melalui swasembada pangan dan energi.

Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kerja sama dari seluruh instansi pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat. Pemerintahan Prabowo harus menarik investasi senilai Rp 1.900-2.000 triliun, angka yang lebih tinggi dari target tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun.

3. Sektor Properti

Prabowo juga berencana menghapus pajak properti yang saat ini totalnya mencapai 16%, yang terdiri dari PPN sebesar 11% dan BPHTB sebesar 5%. Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi sektor properti, dengan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli rumah tanpa harus membayar DP di awal.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berlangsung hari ini di Gedung DPR MPR RI, Jakarta. Seusai Pelantikan Presiden 2024 itu, Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinet menteri pada Minggu malam (20/10/2024) ini.

Ini diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco.“Nanti malam, Insyallah nanti malam. Jamnya belum tahu, tapi akan diumumkan oleh Presiden Terpilih di Istana,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sedangkan, kata Dasco, prosesi pelantikan menteri baru akan dilakukan pada Senin (21/10/2024) pagi, kemudian wakil menteri kabinet Prabowo-Gibran pada sore harinya.

“Kalau tidak ada halangan besok pagi akan pelantikan menteri, sore harinya pelantikan wamen,” jelas dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengumpulkan para calon anggota kabinet dan memberikan pengarahan kepada para calon menteri. Pertemuan itu digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Para anggota kabinet mendapatkan pengarahan secara ekslusif dan intens mengenai berbagai isu aktual, dari geopolitik hingga ekonomi.

Salah satu calon anggota kabinet Prabowo, yaitu Amran Sulaiman, yang kini menjabat Menteri Pertanian di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan bahwa Prabowo menyampaikan dengan tegas gagasan-gagasan besarnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

“Ini luar biasa, kita pembekalan ini diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, GDP, dan lain lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting ini kita pesan Pak Prabowo bentuk tim yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa beliau sangat visioner,” ungkap Amran dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

“Kami yakin, kami optimistis bahwa mimpi-mimpi kita bersama gagasan besar beliau (Prabowo) visi misi beliau bisa kita realisasikan,” lanjutnya.

Menjelang transisi pemerintahan baru pada 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mulai menyusun kabinetnya, memanggil beberapa tokoh kunci untuk ditugaskan sebagai menteri. Pemerintahan baru ini memberikan kesempatan signifikan untuk menjembatani kesenjangan antara populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia.

Prabowo mengundang beberapa tokoh ekonomi nasional, termasuk Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN; Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar; serta menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini seperti Agus Gumiwang, Erick Thohir, dan Sri Mulyani, untuk membahas potensi peran mereka sebagai calon menteri Prabowo.

Pertemuan ini menandai awal baik keberlanjutan dan pembentukan kabinet baru yang bertujuan untuk merevitalisasi dan memajukan lanskap ekonomi Indonesia.

Dalam konteks ini, Piter Abdullah Rejalam, seorang ekonom senior dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menekankan kebutuhan mendesak bagi pemerintah baru untuk memprioritaskan inklusi keuangan.

“Akses terhadap layanan keuangan tetap menjadi hambatan signifikan bagi banyak orang Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah. Kabinet baru harus menerapkan kebijakan yang memfasilitasi akses keuangan bagi populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia ini,” tegas Piter, yang juga menjabat di Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dikutip Selasa (15/10/2024).