AHY Tak Mau Proyek 3 Juta Rumah Ganggu Swasembada Pangan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pembangunan tiga juta rumah agar jangan sampai mengganggu program prioritas lainnya milik Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan.

Dalam konteks ini, AHY tak ingin pembangunan 3 juta rumah turut mengganggu lahan pertanian. Sehingga hasil produksi pertanian secara nasional pun ikut terkikis.

Oleh karenanya, putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menekankan perlunya peta satu jalan, atau one map policy dalam pembangunan infrastruktur nasional ke depan.

"Jangan sampai di tempat yang jauh di sana kita membuka lahan sawah, di tempat yang sudah ada kita mengkonversi lahan sawah secara besar-besaran. Sehingga ya kembali terjadi defisit (lahan pertanian)," ujar AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Menko AHY tak ingin produktivitas pertanian terkendala. Lantaran pemerintah secara kebijakan juga tidak turut melindungi lahan sawah eksisting, demi menyongsong urbanisasi.

"Kita juga tahu bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan lain sebagainya, harus ada lahan yang dipersiapkan juga. Untuk membangun perumahan dan membuka kawasan-kawasan permukiman," ungkapnya.

Di sisi lain, ia tak menutup mata jika saat ini masih terjadi backlog perumahan. Lantaran sekitar 10 juta kepala keluarga belum memiliki rumah, dan sekitar 26 juta kepala keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ini juga yang terus kita kejar, termasuk memindahkan masyarakat yang berada di kolong-kolong jembatan atau rumah-rumah susun sederhana," seru Agus Harimurti Yudhoyono.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memanggil sejumlah menteri teknis di bawah koordinasi ke Kantor Kementerian IPK di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Adapun jelang pertemuan tersebut, beberapa menteri dan jajarannya tampak datang terlebih dahulu sebelum AHY. Sebut saja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, hingga Wamen PU Diana Kusumastuti beserta jajaran eselon I di Kementerian PU.

AHY sendiri tiba di kantornya sekitar pukul 10.00 WIB. Saat hendak beranjak menuju ruangannya, ia menyempatkan diri sejenak menjelaskan terkait pemanggilan para menteri di bawahnya.

"Jadi saya mungkin mendengarkan paparan dari para menteri, termasuk juga para wakil menteri, sekjen, dan juga jajaran eselon I untuk menyamakan frekuensi. Sekaligus kita rekap tahun 2024 yang sudah kita lalui, ada outlook yang harus kita rumuskan bersama untuk 2025," ujarnya.

Dampak ke Peertumbuhan Ekonomi

Ditekankannya, ia ingin para menteri teknis tidak hanya sekadar menjalankan tugasnya di lingkup masing-masing, tapi juga punya dampak nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah.

"Yang jelas kita ingin pembangunan infrastruktur bisa semakin berdampak, tepat sasaran untuk berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga kesejahteraan masyarakat," tegas AHY.

Dalam pertemuan tersebut, AHY dan tim juga bakal melakukan evaluasi menjelang 100 hari masa kerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Sehingga nanti tidak hanya akan dibahas beberapa hal strategis, namun juga yang bersifat teknis sekaligus strategis dalam sektor infrastruktur.

"Karena infrastruktur spektrumnya luas, bukan hanya yang sifatnya besar ataupun megah, tetapi juga banyak infrastruktur besar yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Kita ingin itu semua mendapatkan prioritas," bebernya.

Mantan Menteri ATR/BPN di era pemerintahan eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menegaskan, pemerintah dalam membangun infrastruktur tidak harus terkekang oleh keterbatasan anggaran.

"Kita tahu di masa awal tahun ini, kita semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan, karena selalu dihadapkan pada budget constraint. Selalu ada limitasi dalam hal anggaran, pendanaan. Itu semua harus kita pikirkan dengan baik," tuturnya.