Korupsi Minyakita Terbongkar, Siapa Wajib Tanggung Jawab?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengemasan minyak goreng merek Minyakita. Saat melakukan inspeksi di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan,

Mentan mendapati bahwa volume Minyakita tidak mencapai 1 liter sebagaimana yang tertera di kemasan. Setelah dilakukan pengukuran, isi minyak goreng dalam kemasan tersebut hanya sekitar 750-800 mililiter.

Menyikapi temuan ini, Mentan Amran Sulaiman langsung menghubungi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Dalam percakapan mereka, Mendag Budi sepakat bahwa produsen minyak goreng yang terbukti melakukan kecurangan harus ditindak tegas.

"Pak Mendag sudah kami telepon langsung, beliau pesan segel Pak Mentan, kita tutup," kata Mentan dikutip Minggu (9/3/2025).

Siapa Wajib Tanggung Jawab?

Merespon hal tersebut, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengatakan kasus ketidaksesuaian volume ini tentu sangat merugikan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang bergantung pada Minyakita untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kasus ketidaksesuaian volume di kemasan Minyakita merugikan masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah," ujar Nailul Huda kepada Liputan6.com, Minggu (9/3/2025).

Menurut Nailul, dengan volume yang lebih sedikit dari yang seharusnya, masyarakat harus membeli lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini berarti mereka harus mengeluarkan pengeluaran lebih besar, yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi tidak optimal.

"Ketika ada ketidaksesuaian volume minyak, maka mereka pasti membeli dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang seharusnya. Artinya, ada penghasilan yang mereka keluarkan lebih untuk membeli Minyakita sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Selain itu, kasus ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk kebijakan pemerintah. Jika pengawasan terhadap distribusi dan produksi tidak diperketat, maka kejadian serupa dapat terulang kembali dan merugikan konsumen.

"Selain itu, kepercayaan masyarakat akan produk-produk dari pemerintah sangat bisa menurun," ujarnya.

Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas dalam mengawasi produksi dan distribusi Minyakita agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan.

Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tindakan tegas terhadap produsen yang terbukti melakukan kecurangan juga menjadi hal yang krusial. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali percaya pada kebijakan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin.

"Pemerintah perlu pengawasan lebih ketat dalam produksi hingga distribusi produk-produk kebijakan," katanya.

Sementara itu, Mentan Amran meminta Satgas Pangan untuk tidak menindak pedagang Minyakita di dalam pasar. Menurutnya, pedagang juga sebagai pihak yang dirugikan karena tidak tahu menahu.

"Tolong yang di dalam, jangan ditindaki, mereka tidak paham. Saudara kita itu mencari rezeki juga, tidak paham," imbuhnya.

Diketahui, nama produsen yang tertera dalam kemasan Minyakita tak sesuai volume itu yakni PT Artha Eka Global Asia. Amran meminta Satgas Pangan menelusuri perusahaan tersebut.