Pemerintah Kurang Niat Bangun Jalan di Luar Jawa

Partai Golkar menilai komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan di luar Pulau Jawa terbukti rendah. Salah satu indikasinya adalah penundaan modal tunai tambahan untuk membangun jalan tol trans Sumatera.

Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto menyatakan penyertaan modal negara kepada PT Hutama Karya yang mengerjakan pembangunan jalan tol trans Sumatera masih terus menunggu persetujuan Menteri Keuangan.

“Sebetulnya kami tidak masalah uang tersebut dikucurkan tapi harus ada kejelasan dari pemerintah. Kita tidak boleh seperti memberikan cek kosong. Kalau cek kosong, anggaran bisa mudah diselewengkan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Partai Golkar mencatat pembangunan infrastruktur jalan di luar Jawa termasuk sangat lambat. Hingga 2011 panjang jalan di luar pulau Jawa hanya mencapai 25.259 kilometer (km) atau hanya setara 27,39% total jalan nasional yang mencapai 92.212 km.

Total panjang jalan nasional dan kabupaten mencapai 496.607 km. Menurut tingkat kewenangan pemerintahan, panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten memiliki panjang jalan paling besar, yaitu mencapai 404.395 km.

Jalan tol Sumatera ditargetkan sepanjang 2.700 km melewati sembilan dari sebelas pusat ekonomi Sumatera, diantaranya, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi. Kemudian, Palembang, Batam, Padang, Bandar Lampung, dan Bengkulu.

Direncanakan, tol lintas Sumatera akan dibangun dalam 23 ruas dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp 129.603 triliun. Untuk tahap awal, pemerintah mengutamakan pembangunan ruas Medan-Binjai (16,8 km/Rp 2 triliun), Pekan Baru-Dumai (135 km/Rp 14,7 triliun), Indralaya-Palembang (22 km/ Rp 1 triliun) dan Bakauheni-Terbanggi Besar (150 km/ Rp 13,8 triliun). (Dny/Ndw)