5 Pekerjaan Rumah yang Bakal Uji Ketangguhan Jokowi-Ahok

Jelang setahun kepemimpinannya, pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki T Purnama (Ahok) tampaknya memuaskan pelaku ekonomi. Namun hal itu tak mengurangi besarnya keinginan yang masih terpendam dari para pengusaha di ibukota.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menilai komunikasi antara Jokowi-Ahok dengan pelaku usaha selama ini terkesan tersumbat. Adanya pertemuan rutin untuk mendengar dan menyerap berbagai aspirasi dunia usaha diyakini bisa menjadi masukan dan referensi dalam mengambil suatu kebijakan sehingga pertumbuhan ekonomi Jakarta dapat lebih menguat.

Para pengusaha di ibukota menganggap Jokowi-Ahok masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan salah satu PR tersebut adalah pelayanan perizinan dunia usaha yang dipercepat  melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Strategi ini diyakini bisa memberikan kepastian waktu dan biaya yang dibutuhkan pelaku usaha.

"Kami berharap tahun ini Perda tentang PTSP dapat selesai akhir tahun ini sehingga efektif tahun 2014 sudah dapat berfungsi," kata Sarman, dalam laporan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (13/10/2013).

Tahun kedua kepemimpinan Jokowi-Ahok kali ini juga bersamaan dengan era perdagangan bebas Asean (Asean Economy Community) yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2015. Menghadapi persaingan antara negara Asia Tenggara ini, Kadin menilai Jokowi harus mempersiapkan setidaknya tiga hal.

Persiapan pertama adalah  kesiapan Usaha Kecil Menengah (UKM) di DKI Jakarta untuk bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Upaya ini bisa terlaksana dengan memberikan penguatan dan pembinaan kepada UKM menyangkut manajemen usaha, akses modal, akses pemasaran, akses teknologi, kulitas produk, desain termasuk bahasa Inggris.

Persiapan kedua yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Jika angkatan kerja DKI Jakarta tidak siap bersaing dan tidak memiliki keahlian, tidak tertutup kemungkinan tenaga kerja dari 10 negara ASEAN akan merajai pangsa kerja yang ada di DKI Jakarta.

Terakhir, atau ketiga adalah kebijakan pemprov DKI Jakarta harus merupakan regulasi yang pro terhadap pengembangan dunia usaha dan bisnis. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) agar benar- benar memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, produktivitas serta kemampuan dunia usaha.

"Jangan sampai kenaikan UMP dipengaruhi karena adanya desakan dan demo dari serikat pekerja.Kenaikan UMP yang tidak terkendali akan mengancam nasib penganggur yang jumlahnya mencapai 513.170 orang yang menunggu formasi kerja," tuntutnya.

Disamping tiga persiapan jelang AEC 2013, Pemprov DKI Jakarta juga diimbau segera merevitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini tidak memiliki kinerja kurang baik namun memiliki potensi untuk dikembangkan seperti PD. Dharma Jaya. BUMD ini seharusnya mampu mengatasi gejolak pasar seperti stabilisasi harga daging sapi yang dalam kenyataannya kurang memiliki kinerja dan kreativitas sehingga cenderung merugi.

"Kami dari pelaku usaha tetap menagih agar Jokowi juga blusukan ke pengusaha. Selamat bekerja kepada Jokowi-Ahok memasuki tahun kedua, kita dari pelaku usaha akan mendukung senantiasa," pungkasnya.(Pew/Shd)