Paket Bali Buat Ekonomi Dunia Bertambah US$ 1 Triliun

Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, sebanyak 160 negara di dunia berhasil mencapai kesepakatan perdagangan global. Keputusan ratusan negara tersebut diyakini bakal mendorong perekonomian dunia hingga US$ 1 triliun.

Kesepakatan tercetus dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Bali. Lewat deklarasi Paket Bali, prosedur kepabeanan perdagangan dunia akan semakin dipermudah sehingga arus barang akan semakin cepat.

Paket Bali adalah perjanjian perdagangan multilateral paling signifikan yang pernah disepakati Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang dibentuk pada 1995.

Seperti dilansir laman CNN, Minggu (8/12/2013), perhitungan OECD memperkirakan Paket Bali ini akan memangkas biaya perdagangan sebesar 10-15%. Pengurangan berasal dari pemotongan dokumen administrasi serta mempermudah penundaan pengiriman di perbatasan dan segala masalah  bottleneck.

Lahirnya kesepakatan bersejarah WTO di Bali ini juga akan membuat negara-negara berkembang diperkirakan bisa menghemat dana hingga US$ 445 miliar per tahun.

Seiring waktu, kesepakatan ini juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian global dengan meningkatkan arus perdagangan, bertambahnya pendapatan, dan meningkatnya investasi.

Perjanjian Bali juga memungkinkan negara-negara berkembang untuk terus melanjutkan program persediaan bahan pangan dan memberikan subsidi bagi kalangan masyarakat miskin.

Kesepakatan Bali menghembuskan kehidupan baru ke dalam WTO yang selama ini seolah telah hilang dari peredaran karena kegagalannya mencapai kesepakatan perdagangan yang jauh lebih komprehensif global yang dikenal sebagai Putaran Doha. Perjanjian ini dimulai pada tahun 2001 dan membuat sedikit kemajuan sejak 2008.

Sebelumnya, pekabat perdagangan Eropa, Karel de Gucht memperingatkan, kegagalan di Bali akan menjadi pukulan fatal bagi sistem aturan perdagangan global.

"Kami telah menempatkan dunia kembali ke 'World Trade Organization," kata Dirjen WTO, Roberto Azevedo,

"Keputusan yang kami ambil di sini adalah batu loncatan penting menuju penyelesaian putaran Doha," lanjutnya.

Meski dianggap sukses, sejumlah pengamat menilai kesepakatan Bali dan Trans-Pasicif Partnership akan menganggu keseimbangan perusahaan-perusahaan besar dan lebih jauh bakal membatasi kemampuan pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin.(Pew/Shd)