Pemerintah Dituding Enggan Benahi Transportasi Umum

Transportasi umum Indonesia dinilai masih jauh tertinggal ketimbang negara lain. Hal itu karena, transportasi umum di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan fasilitas sehingga kurang diminati masyarakat.

Pengamat Transportasi dari Universitas Gajah Mada (UGM),  Djoko Stijowarno menyatakan, pemerintah seharusnya memiliki kesungguhan memperbaiki kondisi angkutan umum Indonesia.

Menurut Djoko, dengan memperbaiki angkutan transportasi umum, maka akan mendorong semua kalangan masyarakat menggunakan transportasi umum, seperti yang sudah terjadi di beberapa negara lain.

"Pejabat dan politisi di negara lain terbiasa gunakan transportasi umum dalam mobilitas kesehariannya. Termasuk juga para CEO dan manajer perusahaan ternama sekalipun," kata Djoko, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Rabu (15/1/2013).

Sedangkan di Indonesia, Djoko mengungkapkan kondisi angkutan transportasi di Indonesia masih seperti gerobak sapi, sehingga tidak membuat tertarik masyarakat.

"Di Indonesia, mereka tak mau gunakan transportasi umum, alasannya angkutan umumnya laksana gerobak yang pengap, bau busuk, kotor, ugal-ugalan, mahal, bodi rengsek. Tapi tak ada upaya sungguh-sungguh menciptakan transportasi umum yang layak. Dibiarkan buruk agar nanti sebagian alasan gunakan kendaraan dinas," jelas Djoko

Padahal, dengan memperbaiki angkutan umum dan masyarakat beralih menggunakan transportasi umum, banyak manfaat yang akan didapat, salah satunya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dirinya menambahkan, selain memperbaiki transportasi umum, seharusnya pemerintah juga memperhatikan nasib kesejahteraan supir angkutan umum dengan menerapkan sistem gaji.

"Di negara lain, sopir transportasi umum profesi yang terhormat dengan kesejahteraan yang cukup. Sementara di Indonesia sebagai profesi orang melarat dengan kesejahteraan pas-pasan," pungkas Djoko. (Pew/Ahm)


Baca juga:

Produsen Mobil Ogah Bikin Angkutan Umum di Indonesia

Penjualan Kendaraan Tetap Tinggi Meski Bali Stop Pembelian Mobil

Bisakah Pajak Progresif Mobil di Jakarta Disiasati?