Edy Rahmayadi: PSSI Harus Taat kepada Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Calon Ketua Umum PSSI Letnan Jenderal Pangkostrad Edy Rahmayadi mengatakan tak ada yang salah dengan keputusannya sebagai aparat negara yang ingin rangkap jabatan di federasi olahraga. Pernyataan ini merupakan respons dari pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang mengatakan, pemimpin cabang olahraga, termasuk PSSI tak boleh terbebani tanggung jawab berat.

Dari sembilan calon Ketum PSSI, dua di antaranya merupakan sosok penting di pemerintahan. Selain Pangkostrad, ada Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko yang juga berebut kursi sebagai pucuk pimpinan PSSI.

"Indonesia kan mengenal regulasi, mengenal hukum. Kalau hukum tidak memperbolehkan, baru kita tidak boleh," ucap Pangkostrad Edy kepada wartawan di Markas Divisi I Kostrad Cilodong, Depok, Jumat (28/10/2016) siang.

Dia menuturkan, hanya satu hal yang tidak bisa ditolerir dalam kepengurusannya nanti bila terpilih yakni mencampuradukkan olahraga dengan politik. Sebab, politik bisa menghilangkan martabat sepakbola nasional.

"Yang tidak berurusan dengan sepak bola tidak boleh dekat-dekat. Jadi gampang memisahkan sepak bola dengan politik. Bagaimana maunya kita saja," kata Pangkostrad.

Pencalonan Edy sendiri sudah mendapat restu dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia melihat jika sudut pandangan pencalonannya bukan sebagai kalangan sipil dan militer, tetapi seorang warga negara Indonesia.

Menanggapi hubungan tak harmonis kepengurusan PSSI terdahulu dengan pemerintah, Mantan Panglima Kodam I/Bukit Barisan tersebut berjanji akan menciptakan sinergi yang baik sebagai federasi olahraga di Indonesia.

"Semua yang hidup di Indonesia ini harus bersinergi dengan pimpinan yang ada dengan formal dan institusional. Pemerintah yang memiliki wewenang, jadi omong kosong bisa berbuat sesuatu tanpa sinergi di republik ini."

"Walau punya induk sendiri, FIFA, tapi kita tetap harus taat pada pemerintah," kata Letjen Edy.