Perusahaan Rusia Aktif Pakai Kripto, Ini 4 Hukum yang Diadopsi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota parlemen Rusia berniat untuk segera menyetujui empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek cryptocurrency. Sementara itu, perusahaan Rusia sudah menggunakan aset digital di pemukiman lintas batas.

Menurut Ketua Komite Pasar Keuangan Parlemen Anatoly Aksakov, Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, berencana untuk mengadopsi empat undang-undang terkait kripto selama sesi musim semi yang berakhir pada 30 Juli.

RUU tersebut disesuaikan untuk mengatur penambangan mata uang kripto, pembayaran mata uang kripto lintas batas, perpajakan aset digital, dan pertanggungjawaban atas penggunaan ilegal mereka, kata anggota parlemen tersebut, dikutip oleh kantor berita Interfax. Ia menegaskan, rancangan undang-undang tersebut telah dipikirkan matang-matang.

Aksakov mengatakan, perusahaan besar Rusia sudah aktif menggunakan cryptocurrency dalam penyelesaian perdagangan luar negeri, tetapi mereka ingin melihat undang-undang yang menguraikan kerangka hukum untuk transaksi semacam itu.  

"Sekarang kita telah sampai pada titik di mana empat RUU sedang dalam tahap adopsi praktis. Sangat mungkin bahwa kita akan mengadopsi semua undang-undang di sesi musim semi," kata dia saat berbicara di Forum Hukum Internasional St. Petersburg.

Anatoly Aksakov juga mengatakan pihak berwenang ingin mempertimbangkan pendapat pelaku pasar terkait aturan perpajakan.  

"Kemungkinan besar, norma-norma yang berlaku untuk DFA akan diperhitungkan semaksimal mungkin di sini, karena ini adalah instrumen yang serupa,” jelasnya.

Undang-undang “Tentang Aset Keuangan Digital” (DFA), yang mulai berlaku pada Januari 2021, hanya mencakup beberapa aktivitas terkait kripto, khususnya yang melibatkan aset digital dengan entitas penerbit, seperti aset tradisional yang diberi token atau token utilitas.

Pada saat yang sama, transaksi dengan cryptocurrency terdesentralisasi seperti bitcoin belum diatur secara komprehensif di Rusia. Ditekan oleh sanksi Barat atas invasi Moskow ke Ukraina, otoritas Rusia telah meningkatkan upaya mereka ke arah ini.

Sebelumnya, di tengah invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina, AS dan mitra sektor swastanya ingin membantu otoritas Ukraina yang ingin menghalangi aktor Rusia menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi.

Pada Kamis, 11 Mei 2023, unit Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS-CI) dan perusahaan analitik blockchain, Chainalysis, memulai pelatihan analisis blockchain tingkat lanjut di Frankfurt, Jerman untuk lembaga penegak hukum Ukraina.

Kepala IRS-CI Jim Lee mengatakan dia ingin menyoroti pentingnya kemitraan dan bagaimana mereka penting untuk melakukan bisnis. Lee menambahkan mereka adalah kunci untuk mengungkap transaksi keuangan yang kompleks.

Dua puluh penyelidik Ukraina dari tiga lembaga penegak hukum yang berbeda, Polisi Nasional, Biro Keamanan Ekonomi, dan Departemen Keamanan Siber dan Informasi dari Dinas Keamanan berpartisipasi dalam pelatihan untuk mempelajari cara menganalisis data blockchain, melacak transaksi mata uang kripto, dan mengembangkan lead operasional.

Salah satu pendiri dan CEO perusahaan analitik blockchain Chainalysis, Michael Gronager mengatakan ini adalah langkah maju dalam membangun kepercayaan di antara berbagai lembaga dan perusahaan sektor swasta.

“Semakin sukses semua orang jika sektor publik mengalokasikan sumber daya yang diperlukan,” kata Gronager, dikutip dari Decrypt. 

Kripto Memainkan Peran Penting dalam Konflik Rusia-Ukraina

Menurut entitas pemerintah dan swasta, cryptocurrency memainkan peran baik dan buruk dalam konflik tersebut. Di satu sisi, kelompok pro-Rusia meminta sumbangan dalam kripto, dengan lebih dari 100 kelompok berbeda menerima USD 5 juta atau setara Rp 73,8 miliar (asumsi kurs Rp 14.761 per dolar AS) selama setahun terakhir. 

Sementara itu, aset kripto juga telah digunakan untuk kebaikan, baik itu bantuan langsung dalam upaya perang maupun untuk kebutuhan kemanusiaan. Organisasi dan individu di Ukraina telah menerima lebih dari USD 50 juta atau setara Rp 738 miliar.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, pertukaran cryptocurrency Binance hadapi penyelidikan di Amerika Serikat (AS) atas dugaan pelanggaran sanksi terhadap Rusia.

Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah platform perdagangan kripto dipakai oleh Rusia untuk hindari pembatasan keuangan yang diberlakukan atas invasi Moskow ke Ukraina.

Dikutip dari Bitcoin.com, Senin (8/5/2023), sumber mengatakan Binance hadapi penyelidikan AS lainnya. Departemen Kehakiman AS sedang mencoba untuk menentukan apakah Binance Holdings, operator pertukaran crypto terbesar di dunia telah dipakai untuk memungkinkan Rusia menghindari sanksi barat.

Menurut sumber, divisi keamanan nasional sedang menyelidiki apakah perusahaan atau pejabatnya telah melanggar pembatasan yang diperkenalkan sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina sebagai bagian dari penyelidikan rahasia.

"Penyelidikan yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, bergerak pada jalur paralel dengan penyelidikan yang ada oleh divisi kriminal,” ujar sumber.

Berita itu muncul setelah laporan media kripto Rusia pada akhir April melaporkan Binance diam-diam telah mencabut beberapa pembatasan pada pengguna Rusia. Orang Rusia dapat kembali memakai kartu bank untuk menyetor dan platform perdagangan telah membatalkan batas saldo yang diperkenalkan sesuai dengan sanksi Uni Eropa.

Binance telah melakukan pembicaraan dengan Departemen Kehakiman dalam upaya menyelesaikan keluhan terkait tuduhan sebelumnya untuk melewati sanksi terhadap Iran sebelum memperkenalkan kontrol kepatuhan yang lebih ketat.

Dalam sebuah pernyataan, perusahaan menekankan pihaknya sepenuhnya mematuhi semua sanksi Amerika Serikat dan internasional.

Pada 2021, Binance meluncurkan inisiatif untuk merombak total struktur tata kelola perusahaannya termasuk membawa jajaran eksekutif kelas dunia untuk secara mendasar mengubah cara Binance beroperasi secara global.

Itu juga menunjukkan protokol know-your customer meyaingi sistem perbankan tradisional manapun dan setiap pengguna Binance diharuskan untuk melewati prosedur ini yang mencakup verifikasi negara tempat tinggal dan memeriksa identitas pribadi.

"Kebijakan kami memberlakukan pendekatan tanpa toleransi untuk pendaftaran ganda, identitas anonym, dan sumber uang yang tidak jelas,” perusahaan menekankan.

Sementara itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menolak berkomentar.

Binance telah menjadi fokus investigasi Amerika Serikat lainnya termasuk penyelidikan atas kepatuhannya terhadap persyaratan anti pencucian uang yang dipimpin oleh Internal Revenue Service dan gugatan yang diajukan oleh Commodity Futures Trading Commission.

Securities and Exchange Commission telah memeriksa apakah platform tersebut mendukung perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar.