PBB: Tanpa Langkah Kuat, Perlu 118 Tahun Atasi Kesetaraan Gender

PBB mengingatkan, jika kesetaraan gender terus diabaikan maka akan butuh ratusan tahun untuk mengatasi isu ini.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 19 Mei 2016, 16:50 WIB
Diterbitkan 19 Mei 2016, 16:50 WIB
Dukung Kesetaraan Gender, Saham Perusahaan Target Anjlok
Target, Perusahaan ritel terbesar kedua di Amerika Serikat mengumumkan dukungannya untuk kesetaraan gender Selasa malam 19 April 2016.

Liputan6.com, Jakarta - Kesetaraan gender, merupakan persoalan klasik yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Hal itu menjadi sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Badan PBB untuk Perempuan, UN Women, persoalan kesetaraan gender tidak hanya terjadi di satu daerah atau wilayah, melainkan berlangsung hampir di setiap bagian dunia termasuk wilayah Asia-Pasifik.

 



"Walau pertumbuhan ekonomi (Asia-Pasifik) sangat kuat, kemajuan perempuan dalam partisipasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik sangat lambat selama 20 tahun terakhir," ujar Direktur Regional UN Women, Roberta Clarke Kamis (18/5/2016).

Menurutnya, masalah ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab, jika kondisi seperti ini masih terjadi maka untuk mencapai kesetaraan gender antara pria dan wanita di Asia-Pasifik butuh waktu ratusan tahun.

"Tanpa langkah kuat, diperlukan 118 tahun untuk dapat mengatasi kesenjangan gender," ucapnya.

Clark menyampaikan, dari hasil penelitian disimpulkan rendahnya kesetaraan gender sudah menjadi hal lazim di wilayah Asia Pasifik. Lebih menyedihkan lagi, isu tersebut sulit terselesaikan karena lembaga pemerintah di Asia-Pasifik yang diberi tanggungjawab menangani kesetaraan perempuan tidak memiliki dana yang cukup.

"Hambatan utama hal ini adalah kurangnya investasi," paparnya.

Oleh sebab itu, Clark mengatakan butuh perhatian lebih dari pemerintah dan setiap pemangku kepentingan untuk menangani masalah ini. Ia pun mendorong, agar masalah kesetaraan gender tak berlarut-larut -- agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memperhatikan masalah ini.

"Pajak dan kebijakan fiskal serta dukungan pembangunan harus memastikan kesetaraan gender," pungkas dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya