Donald Trump Akan Resmikan Larangan Muslim Masuk ke AS?

Liputan6.com, Washington, DC - Enam hari berkuasa, Presiden Donald Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif kontroversial. Ia mencabut Obamacare, memberlakukan kembali kebijakan Mexico City yang sekaligus menegaskan sikap anti-aborsinya, dan menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP). Teranyar, ia memerintahkan pembangunan tembok di perbatasan Meksiko.

Dalam beberapa jam mendatang, ia dikabarkan akan menandatangani perintah eksekutif baru yang memberlakukan larangan muslim masuk ke Negeri Paman Sam. Demikian seperti dilansir Independent.co.uk, Kamis, (26/1/2017).

Sejumlah umat muslim pun berkumpul untuk memprotes rencana Presiden Trump tersebut. Di Washington Square Park, ratusan orang berunjuk rasa dengan mengusung sejumlah poster bertuliskan, "Tidak Ada Manusia yang Ilegal" dan "Setiap Muslim yang Saya Tahu Adalah Warga Amerika yang Lebih Baik Dibanding Donald Trump."

Setidaknya, terdapat lima helikopter yang berputar-putar di udara untuk mengawasi aksi tersebut. Sementara itu, para pendemo kompak menyalakan ponsel mereka.

"Tidak ada dinding, tidak ada tembok. Ini New York kami," demikian teriak mereka.

Aksi demonstrasi diselenggarakan oleh Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR). Nihad Awad, Direktur Eksekutif Nasional CAIR, mengatakan perintah eksekutif Trump mempertegas Islamofobia dan kebijakan yang sangat tidak mencerminkan Amerika.

"Larangan ini tidak membuat negara kita menjadi lebih aman. Sebaliknya, berfungsi untuk menstigmatisasi pengungsi muslim dan komunitas muslim Amerika secara keseluruhan. Ini akan memberikan musuh kita alat propaganda untuk mempromosikan narasi palsu tentang Amerika yang memerangi Islam," kata Nihad.

New York merupakan salah satu kota di AS yang telah berjanji untuk tidak bekerja sama dengan pihak imigrasi federal. Sementara itu, Trump dikabarkan akan mengirim membatalkan dana federal yang berujung pada terancamnya nasib ribuan keluarga imigran.

Sekitar 40 persen dari penduduk di New York merupakan warga pendatang. Pengawas kota New York yang juga politisi asal Partai Demokrat mengatakan, kebijakan Trump untuk membatalkan dana federal senilai US$ 7 miliar itu akan berisiko pada sejumlah sektor sebut saja seperti kontraterorisme, layanan kesejahteraan seperti perlindungan anak, perumahan yang terjangkau dan pencegahan HIV/AIDS.

"Kota ini adalah dan akan selalu menjadi kota suaka," kata Stringer yang juga berpartisipasi dalam aksi damai itu.

"Biar saya perjelas, bahwa sebagai Yahudi Amerika, saya berdiri di sisi komunitas muslim karena hari ini dan setiap hari kita adalah satu," kata dia.

Direktur eksekutif dari Koalisi Imigrasi New York, Steven Choi juga angkat suara. Ia menilai perintah eksekutif Trump merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai dasar Amerika, yakni "kehormatan, kebebasan, dan keadilan."

"Dia telah membuat pilihan yang jelas untuk mengubah retorika penuh kebencian dalam kampanyenya menjadi nyata...," ungkap Choi.

Turut terlibat dalam demonstrasi itu dua orang asal Afghanisan dan Iran-India. Meski cuaca dingin, mereka tentang mengusung poster, menyuarakan tuntutan. Keduanya mengaku, datang ke New York saat berusia tiga tahun.

"Kami di sini, kami terlihat, dan kami tidak akan pergi," ujar salah seorangnya yang bernama Kayhar.