Tunda Perang Narkoba, Presiden Filipina Berantas Polisi Korup

Liputan6.com, Manila - Polisi Filipina menyatakan akan menangguhkan 'perang' kontroversial mereka terhadap narkoba atau obat-obatan terlarang yang belakangan ini tengah giat dilakuukan. Langkah tersebut diambil karena mereka hendak 'membersihkan' kesatuannya dari anggota yang korup.

Kepala polisi Filipina, Ronald dela Rosa mengatakan, bahwa unit anti-narkoba di negara akan dibubarkan.

Langkah itu diambil setelah pembunuhan seorang pengusaha Korea Selatan di dalam kantor polisi Filipina. Dia diduga kuat diculik dan dibunuh oleh polisi unit anti-narkoba.

Lebih dari 7.000 orang tewas sejak tindakan keras terkait narkoba dimulai saat masa kepresiden Presiden Rodrigue Duterte. Sikap keras sang pemimpin itu manuai kritik dari kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat, meski terus mendapat dukungan di antara warga Filipina.

"Duterte mengatakan kepada kita untuk membersihkan organisasi itu yang utama. Kami akan membersihkan barisan kami ... maka mungkin setelah itu, baru melanjutkan perang terhadap narkoba," ucap Dela Rosa seperti dikutip dari BBC, Senin (30/1/2017).

Sebelumnya, Duterte memang menitikberatkan pemberantasan narkoba dan para pengguna serta bandar di Filipina pada masa kepresidenannya. Awalnya ia berjanji untuk menuntaskan perihak tersebut pada Desember 2016, lalu ia memperpanjangnya hingga Maret 2017.

Bukan Duterte namanya kalau tak menuai kontroversi. Ia pun kembali mengubah kebijakan terkait 'perang' terhadap narkoba itu.

"Saya akan memperpanjang masa itu ('perang' terhadap narkoba) hingga akhir kepemimpinan saya pada 2022... periode hingga Maret tidak lagi berlaku," ucapnya dalam konferensi pers pada Minggu 29 Januari 2017.

Senator Leila De Lima, kritikus paling vokal terhadap Duterte, mengatakan presiden dan kepala polisi harus tegas memberikan perintah untuk mengakhiri pembunuhan.

Leila mengatakan pembongkaran operasi polisi unit anti-narkotika berarti, "mereka menyadari bahwa orang-orang yang sangat terlibat dalam operasi itu ... sejatinya terlibat dalam kegiatan ilegal dengan kedok 'perang' melawan narkoba," katanya kepada Televisi ANC.

Sikap keras Duterte terhadap narkoba sejauh ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat. Meskipun ia mendapat dukungan dari warganya.