Tekanan Dunia atas Isu Rohingya Buat Aung San Suu Kyi Terpojok

Dunia internasional mendesak pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, bertindak mencegah kekerasan terhadap Rohingya.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 04 Sep 2017, 17:28 WIB
Diterbitkan 04 Sep 2017, 17:28 WIB
20150906- Aung San Suu Kyi-Myanmar
Calon Presiden Myanmar, Aung San Suu Kyi memberikan pidato di Ho Pone, Myanmar, Minggu (6/9/2015). Keinginan Aung untuk menjadi presiden akan terganjal oleh UU yang melarang calon presiden memiliki pasangan warga negara asing. (AFP Photo/Ye Aung)

Liputan6.com, Naypyidaw - Tekanan terhadap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, semakin deras datang. Penerima Nobel Perdamaian itu dinilai dunia membiarkan masalah kemanusiaan Rohingya berlarut-larut.

Kritik internasional diarahkan kepada bagaimana pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Suu Kyi memperlakukan etnis minoritas muslim tersebut.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merupakan salah satu pemimpin dunia yang bersuara lantang. Menurutnya, pemerintah Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menyebut operasi militer Myanmar malah membuat reputasi negara Myanmar di mata dunia tercoreng.

Presiden Organisasi Rohingya di Inggris, Tun Khin, menjelaskan aparat mereka telah mendapat bukti mengenai kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar.

"Ada ribuan orang yang terkonfirmasi telah dibunuh tentara Myanmar dan jumlah korban tewas mungkin jauh lebih tinggi," ucap Khin, seperti dikutip Telegraph, Senin (4/9/2017).

"Militer telah membakar banyak desa, mereka bahkan melempar anak-anak ke api," ucap dia.

Merespons kritikan tajam, pemerintah Myanmar menyangkal. Mereka menyalahkan milisi pemberontak Arakan Salvation Army.

Kelompok tersebut adalah otak dari penyerangan terhadap pos polisi yang memicu krisis kemanusiaan terbaru di Rakhine.

Sangkalan tersebut ditanggapi Kelompok Pengawas HAM, mereka menegaskan pemerintah Myanmar tidak memberi bukti apa pun.

Kelompok tersebut menuntut dilangsungkannya penyelidikan independen atas kasus penindasan yang ditargetkan ke etnis Rohingya.

RI Fasilitasi Penyelesaian Krisis Rohingya

Indonesia berperan aktif dalam penyelesaian krisis Rohingya. Hari ini, Menlu Retno Marsudi bersama Duta Besar RI untuk Myanmar Ito Sumardi melakukan serangkaian pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata, State Counsellor dan sejumlah menteri lain di sana.

Menlu juga membahas progres pembangunan Rumah Sakit Indonesia yang terletak di Myauk U, Rakhine State.

"Pembangunan tahap pertama Rumah Sakit Indonesia telah selesai dilakukan. Tahap pertama ini meliputi pengurukan tanah sehingga rumah sakit tersebut tidak rentan terhadap banjir serta pembangunan pagar," tutur Menlu Retno dalam keterangan yang diterima Liputan6.com Senin (4/9/2017).

Menurutnya, saat ini pembangunan Rumah Sakit Indonesia sudah memasuki tahap II, yaitu untuk ruang dokter dan perawat. Rencananya akan selesai dalam dua bulan.

Setelah itu, tahap III berupa pembangunan gedung utama rumah sakit akan dimulai. Bangunan Rumah Sakit tersebut menempati tanah sekitar 8.000 m2 dan luas bangunan lebih dari 1.000 m2.

Pelaksanaan pembangunan rumah sakit sepenuhnya dilakukan oleh kontraktor dan pekerja Myanmar, yang terdiri dari warga Rakhine dan umat Muslim. Diharapkan proses pembaruan melalui kegiatan ekonomi tersebut akan membantu proses rekonsiliasi ketegangan antarkomunal yang terdiri di Rakhine State.

Pembangunan Rumah Sakit Indonesia ini, menurut Menlu Retno Marsudi, sangat diharapkan oleh wilayah tersebut. Diharapkan dengan selesainya pembangunan rumah sakit tersebut, maka pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat di Rakhine State akan dapat dilakukan dengan baik.

Simak video berikut:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya