HEADLINE: Presiden Jokowi Berdiam Diri soal Rohingya, Benarkah?

Liputan6.com, Rakhine - Situasi di Rakhine State di Myanmar makin memburuk. Sekitar seperempat juta etnis Rohingya terancam kelaparan. Sejumlah politikus di Indonesia memanfaatkan isu krisis kemanusiaan tersebut untuk menyerang pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Situs berita Inggris, The Guardian, melaporkan Myanmar memblokir bantuan kemanusiaan dari Badan PBB. Makanan, air minum, dan obat-obatan tak bisa mencapai area yang jadi pusat konflik di Myanmar, Senin, 4 September 2017. "PBB menjalin komunikasi dengan pihak berwenang demi memastikan operasi kemanusiaan dapat dilanjutkan sesegera mungkin," ucap Kantor Koordinator Residen PBB.

Program Pangan PBB (WFP) mengungkapkan hal serupa. Kondisi ini mengakibatkan sekitar seperempat juta orang tidak memiliki akses terhadap makanan sehari-hari. Aktivis Rohingya sekaligus blogger yang kini menetap di Eropa, Ro Nay San Lwin, mengatakan, sejumlah pengungsi terjebak di hutan, setelah aparat Myanmar dilaporkan membakar habis desa mereka. 

Menurut Vivian Tan dari UNHCR, arus pengungsi Rohingya yang mengalir ke Bangladesh. Hanya dalam waktu 10 hari terakhir sudah hampir 90.000 orang. "Perempuan-perempuan hamil, bayi-bayi yang masih merah, dan orang-orang lanjut usia bersusah payah mencapai kamp pengungsi di perbatasan, di sisi Bangladesh," kata juru bicara Badan Penanganan Pengungsi PBB itu kepada Al Jazeera, Senin (4/7/2017).

Kisah-kisah tragis dan cerita tentang kekejaman mengalir dari para pengungsi: pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan bersenjata yang diduga dilakukan militer Myanmar. "Yang tak kalah menyedihkan, ada banyak dari pengungsi yang tak makan apapun selama berhari-hari," kata Vivian Tan. Sejumlah pengungsi bahkan datang dengan luka tembak di badan.

Sekadar Mau Beda?

Di tengah krisis kemanusiaan di Myanmar, sejumlah tokoh oposisi mengkritik respons Jokowi dan pemerintah atas tragedi Rohingya. Misalnya, pada Minggu, 3 September 2017, Hidayat Nur Wahid menyebut kepala negara kalah tegas daripada saat menanggapi serangan teror di Paris dan London. Lewat akun Twitternya pada 3 September 2017, politikus Gerindra Fadli Zon juga melontarkan kritikan. Tweet-nya antara lain menyatakan, "Rezim ini kelihatan tak mendukung masyarakat #rohingya yg jadi korban pengusiran n pembantaian..."

Namun, menurut Anggota Komisi Luar Negeri DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira, "Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang tepat."

Terkait kritik Fadli Zon dan para politikus lain, Andreas mengatakan, "Saya kira kritik ini tidak beralasan. Hanya sekadar mau beda. Karena realitanya pemerintahan Jokowi sangat responsif terhadap kasus Rohingya."

Ia mencontohkan, melalui jalan diplomasi, pemerintahan Jokowi mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar untuk membicarakan kasus tersebut dengan para pemimpin negara tersebut untuk mencari solusi. "Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dengan keberagaman agama dan budaya dengan pengalaman resolusi konflik horizontal, Menlu bisa berbagi pengalaman dengan pemimpin-pemimpin Myanmar," kata Andreas.

Selain jalur diplomasi, pemerintah dan masyarakat Indonesia juga secara cepat memberikan respons melalui bantuan kemanusiaan terhadap para pengungsi Rohingnya.

Presiden Jokowi memang baru mengeluarkan pernyataan persnya--bahwa perlu tindakan nyata untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami Muslim Rohingya, bukan hanya sekedar kecaman--pada Minggu malam 3 September 2017. Namun, jauh sebelum pernyataan itu, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengambil beberapa langkah. Pertama,  pada 29 Agustus 2017, di Kompleks Istana Negara, Menlu Retno menyampaikan komitmennya membantu penyelesaikan konflik di Myanmar. Menlu juga telah menghubungi Dubes RI di Yangoon dan terus berusaha menjalin komunikasi dengan Menlu Bangladesh, meminta negara itu membuka perbatasannya bagi pengungsi Rohingya, 

Kedua, pada 30 Agustus 2017, Presiden Jokowi juga menyetujui langkah untuk terus menjaga kedekatan dengan Pemerintah Myanmar. Strategi itu penting agar Indonesia dapat didengar dan mengambil langkah guna mengatasi konflik yang menimpa warga Rohingya. Menlu RI pun menyatakan akan segera terbang ke Myanmar. 

Ketiga, Menlu RI menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Pembicaraan selama 16 menit itu dilakukan pada Jumat, 1 September 2017. Gutteres kala itu meminta Indonesia terus menjalankan perannya sebagai juru damai. "Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan mengharapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," kata Menlu Retno.

Keempat, Komunikasi juga dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders pada 2 September 2017. Dari percakapan tersebut, Eropa menunjukkan dukungannya atas apa yang dilakukan Indonesia

Indonesia juga sudah mengirim berbagai bentuk bantuan kepada warga Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Bantuan tidak hanya sebatas makanan, obat-obatan, pakaian, dan sejenisnya. Indonesia bahkan sudah membangun enam sekolah di sana. Saat ini, Indonesia tengah berupaya membangun rumah sakit di Rakhine State. 

Aksi terbaru pemerintah Indonesia pada Senin petang, 4 September 2017. Menlu Retno, menemui dan bicara langsung dengan Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menawarkan formula 4+1, termasuk poin untuk menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Menlu juga minta, akses bantuan kemanusiaan dibuka.

Saat bertemu Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Ming Aung Hlaing, Menlu Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. "Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," tegas dia.

Menlu Retno adalah pejabat asing pertama yang bertemu dengan Pemerintahan Naypyidaw pasca--konflik yang bermula dari serangan militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap aparat keamanan Myanmar pada 25 Agustus 2017, yang berbuntut persekusi pada warga Rohingya.

Sepak terjang Indonesia mengatasi konflik di Myanmar menjadi sorotan dunia diberitakan media asing dari penjuru benua, hasilnya dipantau banyak organisasi internasional. Apalagi, Myanmar hanya mau mendengar dan menerima Indonesia. Dari Channel News Asia, media Singapura itu menuliskan artikel berjudul "Indonesian foreign minister Retno Marsudi to meet Aung San Suu Kyi in Myanmar".

"Menlu Retno ke Myanmar untuk bertemu dengan State Counselor and Foreign Minister Aung San Suu Kyi pada hari Senin," tulis media itu pada Senin (4/9/2017). Media dari Singapura lainnya, The Straits Times, mengangkatnya dengan "Indonesia minister to urge Myanmar to end Rohingya plight". Dari Inggris, Reuters, sebuah artikel diberi tajuk "Indonesian envoy to urge Myanmar to halt violence against Rohingya Muslims". "

Pakar Hukum Internasional, Profesor Melda Kamil Ariadno mengatakan, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia bisa dikatakan sebagai bentuk mediasi yang lembut (soft mediation), untuk mendesak Pemerintah Myanmar agar menghentikan diskriminasi pada etnis Rohingya. "Apa yang terjadi di sana bisa dikategorikan sebagai gross violation of human rights, meski begitu belum tepat kalau disebut sebagai genosida, karena tidak terjadi pada satu etnis saja."

Menurut dia, ada etnis lain di Rakhine yang juga terdampak konflik. Imelda juga mengatakan, ada alasan mengapa Myanmar hanya menerima Indonesia. Sebab, ada sejarah bilateral yang positif. Misalnya, saat krisis, Indonesia terus mendukung Aung San Suu Kyi. Indonesia juga bisa representasi ASEAN, karena RI adalah salah satu pendiri organisasi negara-negara Asia Tenggara itu. "Indonesia adalah driving force. Kita jadi penggerak."

Sebuah foto bisa mewakili ribuan kata. Namun, gambar-gambar hoax alias palsu tentang penderitaan warga Rohingya di Myanmar justru membuat situasi makin runyam. 

Foto-foto yang disebarkan banyak orang, dari politisi Senayan hingga Wakil Perdana Menteri Turki, Mehmet Simsek memicu prasangka yang tak pada tempatnya. 

Belakangan, muncul bukti yang lebih sahih berupa citra satelit menunjukkan kehancuran beberapa desa di Rakhine, pascakonflik berdarah antara tentara Myanmar dengan kelompok bersenjata Rohingya yang terjadi pada akhir Agustus 2017 lalu.

Penginderaan jarak jauh itu dirilis oleh beberapa individu pemerhati krisis kemanusiaan untuk Rakhine dan Rohingya.

"Penginderaan satelit terbaru menunjukkan kehancuran total atas sejumlah desa yang dihuni kelompok etnis mayoritas Muslim. Kerusakan yang terjadi di Rakhine mungkin akan lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya," jelas Phil Robertson, deputi direktur kawasan Asia untuk Human Rights Watch, seperti yang dikutip dari News.com.au, Senin (4/9/2017).

"Itu baru menunjukkan 17 desa yang dibakar yang berhasil kami temukan melalui citra satelit. Kami membutuhkan tim pemantau independen untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana," tambahnya.

Sementara itu, menurut laporan lembaga pegiat HAM lain, dalam periode yang hampir bersamaan saat konflik bersenjata terjadi, sekitar 2.600 desa di Rakhine dibakar.

"Aksi pembantaian (yang dilakukan militer dan kelompok etnis mayoritas) terjadi sekitar selama lima jam, dari 14.00 hingga 19.00," ujar laporan tertulis dari organisasi pegiat hak asasi manusa Fortify Rights.

Jalal Ahmed, yang berhasil tiba di kamp pengungsi di Bangladesh bersama 3.000 rombongan warga sipil terdampak konflik bersenjata di Rakhine, setelah berjalan selama sekitar sepekan, menjelaskan kepada media asing: "Militer datang bersama sekitar 200 warga simpatisan ke desa kami dan mulai melepas tembakan. Seluruh rumah di desa saya dihancurkan oleh mereka. Kami melarikan diri. Andaikan kami kembali, mereka akan menembaki kami."

Krisis di kawasan itu mulai lagi pada 27 Agustus lalu, ketika terjadi konflik berdarah antara kelompok bersenjata Rohingya dengan aparat keamanan Myanmar di Rakhine.

Pemerintah pusat menyebut konflik bersenjata itu dipicu oleh penyerangan sejumlah anggota kelompok teroris ekstremis Bengali (sebutan pemerintah pusat untuk Rohingya) ke 20 pos polisi di Rakhine. Saat menyerang, mereka dilengkapi sejumlah senjata api dan bom molotov. Militer menjustifikasi aksi itu sebagai sebuah "operasi pembersihan" serta melanjutkan misi yang "sebelumnya belum selesai". "Tentara dan polisi telah mengorbankan nyawanya untuk negara. Pertempuran berlangsung di pos polisi Kyar Gaung dan Desar Nat Chaung," sebut Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing.

Namun, menurut pengakuan kelompok etnis Rohingya, aksi tentara pemerintah Myanmar bersama kelompok etis mayoritas pada akhir pekan lalu justru ditujukan untuk membantai sejumlah etnis Muslim Rohingya.