Indonesia Pimpin Penguatan Kerja Sama Maritim di Kawasan ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan memimpin Pertemuan 7th ASEAN Maritime Forum (7th AMF) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2017 di Jakarta dan akan dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Selanjutnya Indonesia juga akan memimpin Pertemuan 5th Expanded ASEAN Maritime Forum (5th EAMF) pada 7 Desember 2017, yang tidak hanya dihadiri oleh 10 negara anggota ASEAN, namun juga 8 negara mitra wicara ASEAN.

Sebagai negara archipelagic terbesar di dunia dan sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia Indonesia terus mendorong dilakukannya dialog dan kerja sama di bidang maritim dengan berbagai negara di dunia. Demikian keterangan pers KBRI London yang diterima oleh Liputan6.com pada Rabu (6/12/2017).

Bertepatan dengan peringatan usia ASEAN ke-50 tahun di tahun 2017, forum AMF/EAMF tahun ini akan memberikan kesempatan bagi negara-negara ASEAN untuk mengevaluasi kerja sama yang telah ada dan mencari peluang baru kolaborasi dalam menghadapi tantangan-tantangan lingkungan, ekonomi maupun keamanan di laut kawasan.

Pertemuan antara lain akan membahas agenda pemajuan kerja sama maritim di bidang safety, seperti upaya mengurangi insiden di laut dan kerja sama SAR serta di bidang security seperti isu perompakan, IUU fishing, perdagangan manusia dan kejahatan perikanan.

Tidak kalah pentingnya, pertemuan ini juga menjadwalkan pembahasan isu-isu perlindungan lingkungan hidup, seperti penanggulangan sampah plastik di laut, polusi laut dan pengelolaan kawasan pantai.

Diharapkan Pertemuan 5th AMF dan 7th EAMF di Indonesia akan dapat memperkuat komitmen negara-negara dalam mengembangkan kerja sama maritim dan menghasilkan program kerja praktis.

Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C untuk periode 2018-2019 dalam sidang pemilihan yang berlangsung pada Jumat, 1 Desember 2017 di London, Inggris.

"Tentu saja kita sangat bersyukur atas terpilihnya kembali Indonesia di Dewan IMO, terlebih lagi dengan kenaikan perolehan suara dan ranking dibandingkan periode lalu," tegas Duta Besar RI untuk Inggris Raya, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional, Rizal Sukmayang, saat memimpin delegasi Indonesia pada saat sidang pemilihan.

Duta Besar RI menekankan bahwa terpilihnya Indonesia menunjukkan pengakuan negara anggota IMO atas peran aktif Indonesia di sektor maritim global dan keberhasilan diplomasi RI di bidang tata kelola maritim global dan pencegahan pencemaran laut.

Sebagai anggota Dewan IMO, Indonesia memainkan peran strategis dalam menentukan agenda dan kebijakan global di bidang kemaritiman, khususnya yang menjadi fokus dan mandat IMO.

Keanggotaan di IMO bertujuan pula untuk mewujudkan visi pemerintah RI sebagai global maritime fulcrum dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

Pemilihan anggota baru Dewan IMO dilakukan di sela-sela Sidang Majelis IMO ke-30 yang berlangsung pada 27 November hingga 6 Desember 2017 di London, Inggris.

Delegasi Indonesia yang hadir di Sidang Majelis IMO ke-30 terdiri dari perwakilan berbagai kementerian terkait, industri, dan asosiasi, seperti Pertamina, Pelindo, Pelni, dan INSA.

IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran dan pencegahan pencemaran laut oleh kapal.

Dewan IMO merupakan organ eksekutif organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi kerja dan kinerja organisasi. Dewan dipilih untuk jangka waktu dua tahun.

Terdapat tiga kategori Anggota Dewan IMO yaitu Kategori A, B, dan C. Anggota Dewan pada Kategori A merupakan 10 negara anggota dengan armada terbesar.

Kategori B merupakan 10 negara lain dengan kepentingan terbesar dalam penggunaan jasa pelayaran.

Kategori C adalah 20 negara yang tidak termasuk dalam anggota Kategori A dan B, salah satunya Indonesia, tapi memiliki kepentingan khusus dalam transportasi laut atau navigasi dan yang pemilihannya ke dalam Anggota Dewan akan memastikan keterwakilan semua daerah geografis utama di dunia.