Investasi Lewat Vendor, Apple Diklaim Bakal Dongkrak Ekspor Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi Apple di Indonesia tidak dilakukan langsung oleh induk perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut, melainkan lewat pihak vendor. 

Model investasi melalui vendor juga turut dilakukan Apple di negara-negara lain. Untuk di Indonesia, perusahaan memakai vendor untuk membangun pabrik AirTag di Batam, Kepulauan Riau.  

"Saya musti koreksi ya, yang investasi itu bukan Apple, tapi vendor-nya Apple. Karena itu yang mereka lakukan, baik di India, Vietnam, Malaysia, bukan Apple-nya," jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

"Contohnya, ini handphone Apple. Satu handphone ada 320 vendor. Di Thailand, di Malaysia, Vietnam, vendor-nya lebih dari 35, ada yang hampir 40 vendor-nya. Di kita, itu baru hanya ada satu," dia menambahkan. 

Meskipun baru satu vendor, Rosan meyakini investasi Apple di Tanah Air bakal turut mendongkrak neraca perdagangan Indonesia. Lantaran 65 persen dari hasil produksi vendor tersebut akan berorientasi ekspor, dan berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia. 

Dalam hal ini, dia menjelaskan investasi Apple USD 200 juta untuk pembuatan pabrik AirTag di Batam. Adapun nilai total investasi yang diajukan Apple sebesar USD 1 miliar, merujuk pada pendapatan dari hasil penjualan. 

"Memang investasi Apple itu tuh adalah mereka one billion (USD) in term of revenue-nya mereka sebagai offtaker," kata Rosan. 

"Jadi ini untuk ekspor kita juga akan meningkat. Dan ini akan terus meningkat dari USD 1 billion ke USD 2 billion, sampai dengan USD 10 billion dalam waktu yang nanti tidak lama," ia menambahkan. 

Secara multiplier effect, investasi Apple oleh pihak vendor di Indonesia pun dipercaya bakal menciptakan lapangan kerja baru untuk ribuan orang. 

"Memang itu juga yang berlaku di negara-negara lain. Karena investasinya ini dilakukan oleh vendor-vendor. Jadi ini juga akan menimbulkan hal yang positif dari penciptaan lapangan kerjanya, itu hampir mencapai 2.000 orang," bebernya. 

"Jadi memang buat kami, kita melihatnya secara keseluruhan lah. Jadi tidak dari satu sisi, oh investasinya berapa. Tapi dari sisi penciptaan lapangan kerja dan yang lain-lain," imbuh Rosan.

Negosiasi Tak Mudah

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menceritakan, proses negosiasi dengan Apple tidak mudah. Mengingat perusahaan besar tersebut akan mengedepankan keuntungan besar yang diperoleh dari Indonesia.

"Negosiasi tidak akan mudah. Apple akan menempatkan kepentingan atau interest mereka, yang kita bisa baca adalah untungnya berapa, cuannya berapa," kata Menperin beberapa waktu lalu. 

Meski demikian, Menperin memastikan pemerintah tetap teguh memegang prinsip untuk kepentingan nasional dalam proses negosiasi.

"Sementara kami, pemerintah, juga punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang, yang tidak mungkin kita kesampingkan," katanya pula.

Adapun prinsip tersebut terdiri dari empat poin teknokratis yang sudah dikaji pihaknya, yakni perbandingan investasi Apple di negara lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pendapatan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem.

Sebelumnya, Apple berencana membangun pabrik di Batam untuk produksi AirTag, aksesoris iPhone dengan nilai investasi sebesar USD 1 miliar. Pabrik tersebut diperkirakan bisa memasok sekitar 60 persen kebutuhan AirTag global dan berproduksi mulai tahun 2026. Fasilitas produksi ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sekitar 2.000 orang.

“Berdasarkan assessment teknokratis kami, nilai riil investasi pabrik AirTag Apple di Batam hanya USD200 juta. Nilai ini tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi usd 1 miliar dalam proposal yang disampaikan Apple kepada kami,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Berdasarkan perhitungan teknokratis Kemenperin, komponen proyeksi nilai ekspor dan biaya pembelian bahan baku tidak dapat dimasukkan sebagai capex (capital expenditure) investasi.

Nilai investasi diukur hanya dari capex, yang terdiri dari pembelian lahan, bangunan, dan mesin/teknologi.  Dengan masuknya proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku dalam investasi oleh pihak Apple, seakan-akan melambungkan nilai investasi lebih tinggi sampai USD1 miliar, padahal riil nya hanya USD 200 juta.

“Jika nilai investasi Apple sebesar USD1 miliar itu benar-benar untuk capex, seperti pembelian tanah, bangunan, dan mesin/teknologi, tentu lebih baik lagi. Bayangkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap dengan angka investasi USD1 miliar, tentu akan sangat besar sekali,” Febri berkomentar.

Ia memaparkan, dalam negosiasi pada 7 Januari 2025 tersebut, pihak Apple menanyakan apakah proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku masuk dalam capex.

Tim negosiasi Kemenperin dengan tegas menyatakan bahwa dua variabel tersebut bukan merupakan bagian dari capex. Pengukuran capex menggunakan tiga variabel, yakni pembelian lahan, bangunan, dan mesin/teknologi produksi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap bisa memberikan sanksi keras jika Apple tak menambah jumlah investasinya. Salah satunya adalah mencabut izin penjualan produk Apple seperti iPhone di dalam negeri.

Dia mengatakan, landasan pemberian sanksi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017. Kemudian, ada alasan lain yang mendasari Apple bisa dikenakan sanksi.

"Sebetulnya kami punya dasar untuk memberikan sanksi yaitu ketidakpatuhan dari Apple dalam rangka mengimplementasikan komitmen didalam skema 3 itu tidak sesuai dengan apa yg sudah ditentukan dalam Permenperin 29/2017," kata Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Ketidakpatuhan itu misalnya terkait minimnya kontribusi dari Apple Academy dalam pemenuhan investasi di sektor inovasi. Padahal, Permenperin 29/2017 mengamanatkan juga soal pembangunan pusat riset dan pengembangan (R&D).

Agus bilang, sanksi tertuang dalam Pasal 59 Permenperin 29/2017. Memang ada tahapan dalam sanksi itu. Pertama, kewajiban penambahan modal atau investasi. Kedua, pembekuan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ketiga, pencabutan sertifikat TKDN.

Jika opsi sanksi paling berat diambil, artinya seluruh produk Apple tidak bisa dijual di Indonesia. Lantaran, syarat izin edar atau penjualan itu salah satunya adalah pemenuhan TKDN.

"Sesungguhnya sanksi itu bisa kami terapkan dalam kasus Apple ini. Sanksinya bisa berupa pencabutan nilai TKDN," tegas dia.

Agus lantas menjelaskan alasan pihaknya belum juga menjatuhkan sanksi kepada Apple. Dia masih mengusahakan Apple mau menambah nilai investasinya ke Indonesia. Hal ini terlihat dari proses negosiasi antara Kemenperin dan Apple. 

"Kita berikan ruang, kadang-kadang kami di Kemenperin dianggap terlalu fleksibel. Sekarang kesempatan ini akan kami pergunakan sebesar mungkin untuk mendapatkan manfaat yang sebesarnya bagi kita, bagi Indonesia dalam negosiasi dengan Apple," terangnya.

Komitmen Apple baru muncul terkait rencana pembangunan pabrik aksesori AirTag di Batam. Agus menegaskan, pabrik itu tak berkaitan dengan komponen ponsel. Artinya, belum bisa memenuhi syarat TKDN untuk penjualan iPhone 16 di Indonesia.