Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Bantu Korban Gempa-Tsunami Donggala dan Palu, Selandia Baru Siapkan Rp 16 M

Selandia Baru telah menyiapkan dana lebih dari Rp 16 miliar untuk membantu pemerintah Indonesia menangani gempa-tsunami di Sulawesi Tengah.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Okt 2018, 08:00 WIB

Diterbitkan 04 Okt 2018, 08:00 WIB

Orang-orang berjalan melewati mayat (penutup biru) setelah gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah , Sabtu (29/9). Gelombang tsunami setinggi 1,5 meter yang menerjang Palu terjadi setelah gempa bumi mengguncang Palu dan Donggala. (AFP /OLA GONDRONK)

Liputan6.com, Wellington - Selandia Baru telah menyiapkan dana lebih dari Rp 16 miliar untuk membantu pemerintah Indonesia menangani gempa-tsunami di Sulawesi Tengah.

Kantor Kementerian Luar Negeri Selandia Baru mengatakan Menteri Luar Negeri Winston Peters sedang berada di Thailand dan berencana datang ke Jakarta pada Kamis 4 Oktober 2018, untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung atas nama pemerintah Selandia Baru.

Mengutip laporan media di Selandia Baru, pemerintah Selandia Baru akan memberikan lebih dari Rp 15 miliar kepada Palang Merah untuk keperluan sanitasi, kebutuhan mendasar, dan perlengkapan mandi serta kebersihan, demikian seperti dikutip dari ABC Indonesia (4/10/2018).

Lebih dari Rp 1 miliar lainnya akan diberikan kepada kantor kedutaan Selandia Baru di Jakarta untuk keperluan mendesak lainnya.

Simak video pilihan berikut:

RI Bentuk Satgas Koordinasi Bantuan Internasional

Pandangan Udara Kota Palu Usai Dilanda Gempa dan Tsunami

Pandangan udara memperlihatkan sejumlah bangunan rusak usai dilanda gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). Gempa berkekuatan 7,4 Magnitudo disusul tsunami melanda Palu dan Donggala pada 28 September 2018. (JEWEL SAMAD/AFP)

Pemerintah Indonesia, pada 1 Oktober 2018, telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengkoordinasikan masuknya bantuan internasional bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Satuan tugas itu dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), membawahi sejumlah kementerian dan lembaga negara lain, termasuk Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pembentukan satgas itu, kata pihak Kemlu, sekaligus mengonfirmasi bahwa pemerintah RI, atas mandat Presiden Joko Widodo, membuka pintu kepada komunitas internasional untuk memberikan bantuan.

"Tadi pagi, Kemenkopolhukam serta kementerian dan lembaga terkait telah mengadakan rapat untuk membentuk satgas guna mengatur distribusi bantuan internasional itu," Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir mengonfirmasi dalam sebuah keterangan pers yang diperoleh Liputan6.com dari RRI, Senin 1 Oktober 2018.

"Satgas dipimpin oleh pejabat Kemenkopolhukam dan beranggotakan pejabat Kemlu dan lembaga negara terkait ... Jadi, negara dan organisasi internasional yang akan memberikan bantuan, tidak langsung masuk ke Sulawesi, tapi dikoordinasikan melalui satgas tersebut."

Sejak gempa dan tsunami menghantam Palu, Donggala, dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 --yang telah menewaskan setidaknya 844 orang, ratusan lainnya terluka, dan ribuan orang mengungsi atau menderita kerugian ekonomi-- negara sahabat telah menyampaikan kesiapannya untuk memberikan bantuan.

Lanjutkan Membaca ↓