Parlemen Jerman Berupaya Halangi Arus Imigran dari 4 Negara Ini

Liputan6.com, Berlin - Para anggota parlemen Jerman telah menyetujui rencana pemerintah setempat untuk menetapkan status aman kepada Georgia dan tiga negara di Afrika Utara negara.

Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menekan laju kedatangan imigran dari keempat negara tersebut, sekaligus merampingkan proses penanganan permohonan suaka, demikian sebagaimana dikutip dari VOA Indonesia pada Sabtu (19/1/2019).

Majelis rendah di parlemen Jerman pada Jumat 17 Januari, mendapati 509 suara mendukun, 138 menolak dan empat abstain, dalam rencana penetapan Aljazair, Maroko, Tunisia dan Georgia sebagai negara yang aman.

Tetapi peluang pemerintah untuk menjadikan legislasi tersebut sebagai undang-undang tampaknya diragukan, karena rencana itu memerlukan persetujuan majelis tinggi, yang merupakan lembaga perwakilan 16 pemerintah negara bagian di Jerman.

Banyak di antara pemerintah negara bagian itu mencakup partai Hijau sebagai oposisi, yang menentang penetapan negara-negara Afrika Utara sebagai negara aman.

Majelis tinggi di parlemen Jerman menolak rancangan undang-undang serupa pada 2017 lalu.

Simak video pilihan berikut: 

Sementara itu, pemerintah Inggris dan Prancis meningkatkan patroli bersama dan pengawasan di Selat Inggris, guna mengatasi peningkatan jumlah imigran ilegal yang berusaha mencapai Negeri Ratu Elizabeth II dengan kapal kecil.

Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid menyetujui rencana aksi bersama dengan Menteri Dalam Negeri Prancis, melalui sambungan telepon di antara keduanya pada Minggu 30 Desember 2018.

Di lain pihak, menyusul sambungan telepon dengan mitranya di Prancis, Christophe Castaner, Kemendagri Inggris mengatakan kedua menteri menyetujui "rencana aksi yang ditingkatkan" pada upaya penanggulangan aus imigran ilegal, yang akan diberlakukan mulai pekan ini.

Operasi bersama itu termasuk menindak kelompok-kelompok perdagangan manusia terorganisir, dan meningkatkan kesadaran para imigran tentang bahaya menyeberang Selat Inggris secara ilegal.

Namun, Kemendagri Inggris tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana operasi ini akan dilaksanakan.