Indonesia dan 6 Negara Teluk Teken MoU Pererat Kemitraan Ekonomi hingga Polkam

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dan kelompok 6 negara Teluk Arab telah menandatangani nota kesepakatan guna mempererat hubungan ekonomi hingga politik.

Penandatanganan dilakukan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC) Abdul Latif bin Rashid Al-Zayani di Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (28/8/2019).

Perhelatan yang turut disaksikan 6 Duta Besar Negara Teluk Arab menjadi salah satu agenda utama kunjungan kerja Sekretaris Jenderal GCC di Jakarta pada 27 hingga 30 Agustus 2019.

"Penandatangan kesepakatan pembentukan mekanisme konsultasi Indonesia dan negara-negara Teluk menandai era baru kemitraan Indonesia dan Negara Teluk," tutur Menlu Retno.

Dokumen nota kesepakatan bernama 'Mekanisme Konsultasi antara Pemerintah RI dan Sekretariat GCC di Jakarta' akan menjadi platform bagi kedua belah pihak untuk memperdalam kerja sama pada sejumlah bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga keamanan.

Retno mengatakan, dokumen nota kesepakatan itu akan ditindaklanjuti menjadi rencana aksi, yang akan diselesaikan sebelum akhir 2019. Setelah itu, kedua belah pihak akan memulai mekanisme konsultasi skala penuh pada tahun depan sebagai bagian penjajakan memperdalam kerja sama kedua pihak.

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Indonesia, sambung Retno, "Mengusulkan ada baiknya RI - GCC memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA)." Ia bercermin pada hubungan perekonomian RI - GCC yang meningkat signifikan.

Dalam 2 tahun terakhir misalnya, terjadi peningkatan perdagangan Indonesia dan negara teluk sebesar 40% dari US$ 8,68 miliar pada 2016 menjadi US$ 12,15 billion pada 2018. Di saat yang sama, total investasi negara Teluk di Indonesia meningkat 26% dari US$ 60,3 juta pada 2016 menjadi US$ 76,1 juta pada 2018. 

"Meskipun terjadi peningkatan kerja sama ekonomi, masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Negara Teluk untuk kesejahteraan rakyat kedua negara," sebut Menlu RI.

Hadirnya FTA atau CEPA sangat penting untuk meningkatkan akses perdagangan, penurunan hambatan kerja sama ekonomi, dan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan investasi langsung negara-negara Teluk di Indonesia. 

"Fokus Indonesia dan Negara Teluk adalah memperkuat kerja sama ekonomi yang langsung berdampak bagi kesejahteraan rakyat," tekan Retno. 

Atas usulan pembentukan negosiasi FTA dan CEPA, "GCC merespons baik inisiatif indonesia," lanjut Retno yang menambahkan bahwa dewan kerja sama negara Teluk itu memang tengah mencari negosiasi perjanjian ekonomi dengan sejumlah negara.

Indonesia juga mengusulkan agar GCC ikut bekerjasama dalam pameran produuk halal tahun depan.

Delegasi Sekretariat GCC juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BKPM dan Kementerian Perdagangan pada 29 Agustus 2019, untuk membahas sejumlah rencana aktivitas kerja sama yang untuk disepakati dalam sebuah Joint Plan of Action (JPoA) antara Indonesia dan GCC.

JPoA tersebut akan melengkapi MoU yang telah ditandatangani dengan aspek-aspek kerja sama konkrit yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan negara-negara GCC.

Kedua belah pihak juga membahas soal potensi kerja sama politik dan keamanan (polkam). "Karena stabilitas dan keamanan kawasan Teluk dan Timur Tengah adalah bagian dari kepentingan nasional Indonesia," jelas Retno.

Dia juga menambahkan, Indonesia-GCC turut menjajaki kerja sama untuk "menyebarluaskan nilai-nilai  moderasi, toleransi, serta upaya untuk memerangi radikalisme dan terorisme."

"Dan yang terpenting, kita juga membahas isu Palestina," imbuh Retno.

"GCC menyampaikan bahwa masalah Palestina adalah penting demi stabilitas dan perdamaian di kawasan," ungkap Retno yang menambahkan bahwa kelompok 6 negara itu turut mengapresiasi upaya Indonesia, baik bilateral, multilateral, maupun pada platform Dewan Keamanan PBB yang konsisten membela Palestina.