Indonesia - Norwegia Perkuat Kerja Sama di Bidang Hak Asasi Manusia

Indonesia dan Norwegia berkomitmen penuh dalam melanjutkan kerja sama di bidang hak asasi manusia (HAM) antara kedua negara.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 08 Nov 2019, 11:00 WIB
Diterbitkan 08 Nov 2019, 11:00 WIB
(sumber: Kementerian Luar Negeri RI)
(sumber: Kementerian Luar Negeri RI)

Liputan6.com, Oslo - Indonesia dan Norwegia berkomitmen penuh dalam melanjutkan kerja sama di bidang hak asasi manusia (HAM). Komitmen itu disampaikan ketika kedua negara melanjutkan Dialog HAM Bilateral RI - Norwegia ke-14 pada 4 November 2019.

"Pertemuan tahunan Dialog HAM RI-Norwegia telah memberikan kontribusi besar dalam penguatan hubungan antara kedua negara. Lebih jauh, Indonesia tetap berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam melakukan kerja sama multilateral di bidang HAM," tutur Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib, sebagai ketua delegasi RI, dikutip dari situs resmi Kemlu RI, Kamis (7/11/2019).

''Hal ini merupakan bentuk nyata hubungan baik dan dan kerja sama kedua negara yang terus meningkat'', tambah Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia dan Islandia, Todung Mulya Lubis.

Pada pertemuan yang ke-14 ini, Dialog HAM RI-Norwegia fokus pada beberapa agenda, yakni: hak-hak anak; kebebasan beragama atau kepercayaan dan kebebasan berbicara; serta beberapa isu multilateral yang berkaitan dengan HAM. Selain itu, dialog ini juga membahas isu-isu HAM kontemporer lain yang menjadi fokus dari kedua negara.

Pemerintah Indonesia menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM, seperti upaya pemerintah mencegah pernikahan usia anak serta dinaikkannya angka minimal usia pernikahan anak perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019.

Dalam konteks multilateral, Pemerintah Indonesia yang baru terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kesiapannya untuk menjadi bagian dari Dewan HAM PBB.

"Indonesia siap untuk bekerja sebagai bagian dari Dewan HAM dalam merealisasikan tujuan-tujuan bersama. Selain itu, Indonesia juga akan menjalankan perannya dalam memastikan tidak ada politisasi, double standard, dan selektivitas yang dapat memengaruhi kinerja dari Dewan HAM," tegas Direktur HAM dan Kemanusiaan.

Selain Kementerian Luar Negeri, Delegasi RI terdiri dari pejabat Kedutaan Besar RI di Oslo, Norwegia; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Kementerian Agama.

Simak video pilihan berikut:

ASEM Seminar on Human Rights

Gedung Pancasila dan Ilustrasi Bendera Indonesia (Liputan6.com/Gempur M Surya)
Gedung Pancasila Kemlu RI dan Ilustrasi Bendera Indonesia (Liputan6.com / Gempur M Surya)

Di samping dari pertemuan bilateral tersebut, delegasi Pemerintah Indonesia juga menghadiri rangkaian kegiatan the 19th Informal Asia Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights: Human Rights Education and Training di Tromsø.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri merupakan salah seorang dari 7 (tujuh) anggota steering committee ASEM, bersama-sama dengan wakil dari Republik Rakyat Tiongkok dan Filipina sebagai wakil-wakil dari wilayah Asia.

Steering committee memiliki peran dalam mendorong implementasi dan rekomendasi dari program kerja ASEM.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya