Partai Boris Johnson Menang Pemilu Parlemen Inggris, Brexit 31 Januari 2020

Liputan6.com, London - Para pemimpin Uni Eropa menyampaikan kemenangan Partai Konservatif Perdana Menteri Boris Johnson dalam pemilu parlemen Inggris. Hal itu membuka jalan bagi terlaksananya Brexit pada bulan depan, 31 Januari 2020.

"Ini adalah hasil yang sangat jelas," Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven mengatakan kepada awak media di Brussels, di mana para pemimpin Uni Eropa tengah mengadakan dua hari pertemuan seperti dikutip dari DW Indonesia, Jumat (13/12/2019).

"Itu menandakan kini kami akan menindaklanjuti proses pemisahan (Brexit). Kami sekarang memiliki 11 bulan untuk menyelesaikan kesepakatan (perjanjian dagang). Ini adalah waktu yang sangat singkat," kata Lofven.

Komisaris Perdagangan Internal Uni Eropa Thierry Breton mengatakan, Uni Eropa sekarang ingin "membangun ulang" hubungan dengan Inggris.

Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz memberikan selamat atas "kemenangan yang mengesankan" dari kubu Johnson, dan mengatakan bahwa "perjanjian penarikan (Inggris) sekarang diharapkan akan segera diratifikasi."

Norbert Röttgen, ketua komite urusan luar negeri Jerman mengatakan bahwa kini kesepakatan Brexit tidak dapat dielakkan. Dalam cuitan Twitter-nya, ia menyampaikan bahwa tujuan utama Uni Eropa sekarang adalah untuk "menjaga hubungan dengan Inggris sebaik mungkin."

Agenda utama Johnson kini adalah dia harus bisa mendapatkan dukungan parlemen terkait kesepakatan Brexit yang dia buat dengan Uni Eropa pada Oktober lalu, sehingga Inggris dapat keluar dari keanggotaan Uni Eropa pada akhir bulan Januari mendatang, seperti yang telah direncanakan.

Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel, dalam pertemuan di Brussels menyampaikan, "Kami siap untuk tahapan selanjutnya dan kami akan melihat apakah mungkin bagi parlemen Inggris untuk menerima perjanjian dan mengambil keputusan."

Menteri Urusan Eropa Prancis, Amelie de Montchalin, mengatakan kepada wartawan bahwa suara mayoritas telah lama hilang dari politik Inggris. "Kami sudah mengatakan berkali-kali: 'Kami perlu kejelasan'," ujar Montchalin.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pada Jumat ini, para petinggi Uni Eropa di Brussels tengah bekerja secara cepat untuk merancang mandat kesepakatan perdagangan pasca-Brexit.

Setelah 31 Januari, Inggris memasuki masa transisi hingga akhir tahun 2020. Dalam rentang waktu tersebut, London dan Uni Eropa harus mencapai kesepakatan mengenai seperti apa hubungan perdagangan mereka di masa depan.

Uni Eropa berharap untuk memulai negosiasi kesepakatan perdagangan kedua pihak pada bulan Maret mendatang, dipimpin oleh negosiator Uni Eropa Michel Barnier. Ini praktis menyisakan 10 bulan untuk mencapai kesepakatan dan agar dapat diratifikasi oleh Parlemen Inggris serta negara-negara Uni Eropa.

Beberapa pejabat Uni Eropa berpendapat waktu tersebut telalu singkat, mengingat bahwa perjanjian perdagangan seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan.

"(Ini) negosiasi besar untuk melanjutkan hubungan di masa depan dalam waktu yang begitu singkat," kata seorang pejabat Uni Eropa.

London dapat meminta penambahan waktu, selambat-lambatnya pada bulan Juni.

Menurut rancangan draft Brexit yang dikutip oleh kantor berita AFP dan akan diadopsi pada pertemuan puncak pada hari Jumat, para pemimpin Uni Eropa akan menentukan "secepat mungkin hubungan masa depan dengan Inggris" sambil memperingatkan bahwa "hubungan kedua pihak harus didasari pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dan memastikan kesetaraan" dalam hal aturan bisnis dan perdagangan.