Angkat Isu Ekonomi Kreatif, Indonesia Jadi Inisiator dalam Dewan Keamanan PBB

Liputan6.com, Jakarta - Isu ekonomi kreatif sering menjadi topik yang akhir-akhir ini banyak diangkat di Indonesia. Namun ternyata, isu tersebut masih belum banyak dibicarakan dalam ranah internasional.

Menyadari pentingnya pertumbuhan ekonomi di era digital, Indonesia pun akhirnya mengangkat isu tersebut di ranah Dewan Keamanan PBB.

Resolusi kreatif ekonomi intinya bertujuan untuk membuat sebuah platform kerjasama di bidang pengembangan ekonomi kreatif. Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia pun menggelar acara bertajuk 'Friends of Creative Economy Meeting 2019', pada 2-3 September 2019 lalu di Bali. 

Selain itu, Indonesia juga ingin mewujudkan tahun 2021 sebagai 'International Year on Creative Economy for Sustainable Development' dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik.

Pencapaian tersebut berawal dari 'World Conference on Creative Economy'. Sebelumnya, Indonesia telah melakukan rundingan dalam menemukan produk dari isu tersebut seperti memperkuat kerjasama di bidang ekonomi kreatif serta meningkatkan kemampuan negara dalam berkontribusi di industri ekonomi kreatif. 

"Dari mandat tersebut, creative economy sekarang sudah milik dunia. Yang selanjutnya akan dilakukan di Dubai, jadi bukan di Indonesia terus," ujar Febrian Ruddyard selaku ​Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral. 

Usaha Indonesia dalam mengangkat isu ini pun ia nilai sebagai suatu keberhasilan lantaran pihak PBB yang sudah mengakuinya. Bahkan sebagai inisiator, Indonesia mendapat dukungan dari 81 negara sebagai co-sponsor atas isu tersebut. 

Febrian menyimpulkan bahwa isu tersebut sebenarnya sudah dianggap penting bagi banyak negara, namun tetap diperlukan adanya inisiator, dan hal itu telah dilakukan oleh Indonesia. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam isu ekonomi kreatif, terdapat beberapa hal yang menjadi program utamanya.

Salah satunya adalah terkait keuangan. Negara-negara anggota diharapkan bisa saling belajar dalam mengharmonisasikan peraturan di negaranya masing-masing yang umumnya hanya ada di kawasan menengah ke bawah. 

Selain itu terkait capacity building, saat ini Indonesia sudah memiliki 'center of excellent' yang bisa dimanfaatkan untuk masalah pendanaan ekonomi kreatif oleh negara yang terlibat. 

Seluruh rangkaian usaha yang dilakukan Indonesia terkait isu ini, Kementerian Luar Negeri sebelumnya juga bekerja sama dengan Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif).