Hadapi Virus Corona, Indonesia Perlu Kerja Sama dengan Korsel dan Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Pemerintah Kasus Virus Corona Achmad Yurianto menyatakan, jumlah pasien positif Virus Corona bertambah menjadi 27 orang, pada Selasa 10 Maret 2020 kemarin.

Terkait hal ini, Indonesia disebut harus membuka diri terhadap peluang kerja sama dengan negara lain yang cukup berhasil dalam mereduksi Virus Corona COVID-19, misalnya Singapura dan Korsel.

"Tingkat infeksi COVID-19 di dua negara tersebut terus menurun belakangan ini," kata Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris, Rabu (11/3/2020).

Dia menuturkan, melihat dari pengalaman Korsel, cara paling efektif untuk memerangi penyebaran Corona ini dengan dengan melakukan tes sebanyak-banyaknya melalui Rapid Testing sehingga dengan identifikasi yang akurat, pemerintah bisa memiliki strategi yang efektif.

"Kondisi ini sangat kontras dengan pendekteksian oleh Kemenkes saat ini yang masih fokus menggunakan metode PCR dan bisa memakan waktu berhari-hari, sehingga negara seluas RI sampai hari ini baru bisa memeriksa ratusan sampel saja. Korea Selatan misalnya sudah melakukan tes terhadap lebih dari 200 ribu orang," ungkap politisi PDIP ini.

Menurut dia, kerja sama dalam meningkatkan kapabilitas diagnosa cepat dengan Singapura dan Korsel ini, adalah langkah konkret yang bisa dilakukan Pemerintah saat ini untuk menekan laju infeksi Virus Corona di dalam negeri.

"Saya meyakini dua negara tersebut juga akan sangat welcome dengan rencana kerja sama ini, karena selain menyangkut kemanusiaan, juga menyangkut stabilitas dan kepentingan kawasan," ungkap Charles.

Dia menegaskan, wabah penyakit tidak mengenal batasan negara dalam menginfeksi umat manusia.

"Oleh karenanya, tidak ada alasan negara-negara, termasuk RI, untuk tidak bekerjasama dengan negara lain dalam memerangi COVID-19 yang sudah menewaskan ribuan manusia ini," pungkasnya.

Saksikan Juga Video Berikut Ini:

Singapura telah mempersiapkan berbagai cara untuk menangani Virus Corona, termasuk untuk melibatkan berbagai pihak.

Secara medis, pemerintah Singapura telah meluaskan dan meningkatkan berbagai fasilitas medis, termasuk Pusat Nasional untuk Penyakit Menular. Dokter serta perawat terlatih pun ikut dilibatkan dalam penanganan virus ini.

Guna mempelajari virus lebih lanjut, Singapura juga mengembangkan kelompok riset dan kemampuan diagnosis guna mempelajari lebih dalam untuk memiliki penanganan, pengobatan, serta pencegahan yang lebih baik di masa mendatang.

Spesifik untuk menangani kasus ini, pemerintah pun memiliki koordinasi yang erat antar satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Dengan membentuk Multi-Ministry Taskforce (MTF) on COVID-19 pada 22 Januari 2020, seluruh koordinasi penanganan Virus Corona akan dikawal oleh lembaga tersebut. 

Selain dari Kementerian Kesehatan, lembaga itu pun juga melibatkan kementerian bidang lain, termasuk sumber daya manusia, pendidikan, transportasi, komunikasi, serta lingkungan hidup.

Dengan duduknya Menteri Kesehatan Singapura sebagai wakil lembaga tersebut, beberapa tugas utama yang akan dilakukan adalah mengkoordinasi komunikasi guna melindungi kesehatan warga lokal hingga bekerja sama dengan pihak internasional terkait penanganan virus ini.

Tindakan tanggap serta kesiapan dari pemerintah Singapura pun membuat pihak internasional sepatutnya mencontohnya. 

Singapura selama ini selalu bersikap transparan serta terbuka, terbukti dengan penjelasan formal, yang diberikan setiap ada kasus terbaru ditemukan di sana. Tindakan seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat dunia dari pemerintahannya masing-masing. 

WHO telah memberikan apresiasi upaya Singapura dalam mendeteksi setiap kasus secara detil, menindaklanjuti orang-orang yang memiliki kontak dekat dengan pasien, serta berusaha untuk mencegah penyebarannya. 

Selain dari WHO, pemerintah Singapura juga mendapat apresiasi dari Harvard University atas kapabilitasnya, dan menyebutnya hold standard dalam usaha pendeteksian kasus. 

Singapura telah berkomitmen untuk menjalankan upayanya sebagai bagian dari komunitas internasional, bekerja sama secara intens dengan WHO, otoritas kesehatan internasional serta mitra kerja di luar negeri.