Lewat Forum Konsultasi PBB, RI Perkuat Kerja sama Mitigasi Pandemi COVID-19

Wamenlu RI, Mahendra Siregar sampaikan dua pesan kunci untuk penguatan sinergi dan kerja sama strategis Indonesia-PBB melalui kerangka IUNCF.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 30 Nov 2020, 07:02 WIB
Diterbitkan 30 Nov 2020, 07:02 WIB
Ilustrasi DK PBB
Ilustrasi (iStock)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan Pertemuan Pleno ke-5 Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) pada Jumat, 27 November 2020.

Pertemuan membahas upaya bersama Indonesia dan PBB dalam menanggulangi pandemi Covid-19 sekaligus membahas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), demikian dikutip dari laman Kemlu.go.id, Senin (29/11/2020).

Dalam pembukaan, Wamenlu RI, Mahendra Siregar sampaikan dua pesan kunci untuk penguatan sinergi dan kerja sama strategis Indonesia-PBB melalui kerangka IUNCF.

Pertama, pentingnya penguatan forum konsultasi sebagai payung koordinasi inklusif, bersinergi, dan efektif antara Indonesia-PBB.

Kedua, Indonesia perlu melihat beberapa area yang dapat ditingkatkan dari transisi kerangka kerja sama PBB - United Nations Partnership for Development Framework 2016-2020 menuju United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2021-2025.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Simak video pilihan berikut:


Kerja Sama Dianggap Penting

Ilustrasi ruang sidang DK PBB.
Ilustrasi ruang sidang DK PBB. (Dok: Kemlu RI)

Mahendra Siregar mengatakan, kerja sama ini sangat penting untuk masa pemulihan pasca-pandemi Corona COVID-19.

"Kerja sama yang kuat antara Pemerintah RI dan United Nations Resident Coordinator (UNRC) sangat penting untuk memastikan pemulihan negara dari pandemi Covid-19 secara cepat dan juga pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Mahendra Siregar.

Kedua pihak menyepakati bahwa kerja sama kuat antara Indonesia dan PBB sangat penting, dalam memastikan akses bantuan teknis, penelitian, serta ketersediaan vaksin yang dapat terjangkau.

Pertemuan konsultasi yang dipimpin Dirjen Multilateral Kemlu dan UNRC untuk Indonesia ini merupakan mekanisme kemitraan strategis yang digagas Pemerintah Indonesia dan badan PBB di Indonesia pada tahun 2013 dengan tujuan memperkuat kerja sama dan koordinasi kemitraan antara Indonesia dengan PBB.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya