Kabinet Donald Trump Diskusi Soal Pencopotannya Usai Ricuh di Capitol Hill

Liputan6.com, Washington D.C - Anggota Kabinet Presiden Donald Trump pada Rabu 6 Januari 2021 membahas kemungkinan untuk mencopot Donald Trump dari jabatannya, setelah para pendukungnya menyerbu Capitol Hill, demikian tiga saluran berita Amerika melaporkan.

Mengutip Channel News Asia, Kamis (7/1/2021), diskusi difokuskan pada Amandemen ke-25 atas Konstitusi Amerika Serikat, yang memungkinkan pencopotan presiden oleh wakil presiden dan kabinet jika dia dinilai "tidak dapat menjalankan kekuasaan dan tugas dari jabatannya".

Dalam proses tersebut, kabinet akan membutuhkan Wakil Presiden Mike Pence untuk memimpin Kabinet dalam pemungutan suara untuk menyingkirkannya.

CNN mengutip para pemimpin Republik yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan Amandemen ke-25 telah dibahas, mengatakan mereka menggambarkan Trump sebagai "di luar kendali".

Reporter CBS Margaret Brennan mengatakan bahwa "tidak ada hal formal" yang telah disampaikan kepada Pence, dan reporter ABC Katherine Faulders mengatakan "banyak" sumber mengatakan kepadanya bahwa diskusi berlangsung pada langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

Dorongan Trump terhadap para pengunjuk rasa, klaimnya yang tidak berdasar bahwa dia kalah dalam pemilihan presiden 3 November karena penipuan besar-besaran, dan perilaku aneh lainnya telah menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya untuk memimpin.

Sementara hanya dua minggu tersisa sebelum Presiden terpilih Joe Biden menjabat, setelah serangan terhadap Kongres pada hari Rabu, anggota parlemen dari Partai Demokrat menyerukan untuk meminta Amandemen ke-25 juga.

Komite Kehakiman DPR dari Partai Demokrat mengirim surat kepada Pence yang mendesaknya untuk bertindak untuk menyingkirkan Trump, dengan mengatakan dia telah memicu tindakan pemberontakan dan "berusaha untuk merusak demokrasi kita".

Menunjuk pada pidato bertele-tele yang disampaikan Trump pada hari Rabu, dikatakan bahwa dia "mengungkapkan bahwa dia tidak sehat secara mental dan masih tidak dapat memproses dan menerima hasil pemilu 2020".