Kronologi Penangkapan Aung San Suu Kyi hingga Kudeta Militer Myanmar

Liputan6.com, Yangon - Kudeta militer yang tengah terjadi di Myanmar bermula ketika menghadapi krisis politik beberapa hari sebelum parlemen yang baru terpilih ditetapkan untuk bersidang. Krisis politik terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara militer kuat negara itu dan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.

Kini, Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint ditahan dalam sebuah penggerebekan militer pada Senin (1/2/2021).

Juru Bicara Myu Nyunt mengonfirmasi penangkapan Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lain di Partai Liga Demokrasi Nasional Myanmar.

Berikut kronologi penangkapan Aung San Suu Kyi dan kudeta militer di Myanmar:

Kemenangan Mutlak Partai Aung San Suu Kyi

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi yang berkuasa memenangkan kemenangan telak dalam pemilu 13 November 2020.

Hasil dari pemungutan suara hari Minggu, 13 mengonfirmasi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi telah mengamankan 322 kursi di badan legislatif bikameral yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Demikian seperti melansir laman Channel News Asia.

NLD telah mengambil 346 kursi dari 412 kursi yang telah diumumkan, dengan hasil dari 64 kursi lagi belum diumumkan.

Kemenangan ini akan menjadi dorongan selamat datang bagi Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang mengalami masa jabatan pertama yang bergolak dan berjuang untuk memenuhi harapan publik yang tinggi.

Dia ditugaskan untuk mengembangkan negara Myanmar yang menderita isolasi selama hampir 50 tahun dan kerusakan di bawah pemerintahan militer yang ketat.

Bahkan sekarang, pemerintahannya diharuskan untuk mengatur dengan keterlibatan militer, khususnya di bidang keamanan dan pertahanan, di bawah konstitusi yang disusun selama pemerintahan para jenderal.

NLD menang dengan selisih yang sama dalam pemilihan terakhir pada 2015, pemungutan suara bebas pertama sejak berakhirnya kekuasaan militer.

Simak video pilihan di bawah ini:

Komisi pemilu Myanmar, pada Kamis 28 Januari 2021, melabeli pelaksanaan pemilihan November 2020 --yang merupakan pemilihan umum bebas kedua setelah puluhan tahun junta militer-- sebagai praktik yang transparan dan adil.

Namun, seorang juru bicara untuk militer (Tatmadaw), pada Selasa 26 Januari 2021 menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta militer, sementara panglima Min Aung Hlaing pada Rabu 27 Januari melayangkan gagasan untuk mencabut konstitusi negara.

Pernyataan militer ini ditanggapi oleh Anggota komite eksekutif NLD, Myo Nyunt menyatakan bahwa partainya tidak akan diam.

"Tidak pantas bagi militer untuk mendorong klaim (kemenangannya) setelah hasil pemilu telah disertifikasi," jelasnya.

"Apa pun yang mereka lakukan, harus sejalan dengan undang-undang yang ada," lanjut politisi sipil Myanmar tersebut.

Respon Asing Muncul

PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, pada Jumat 29 Januari juga mendesak militer untuk menghormati hasil pemilu yang diterima secara luas.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak "semua aktor untuk berhenti dari segala bentuk hasutan atau provokasi, menunjukkan kepemimpinan, dan mematuhi norma-norma demokrasi," dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Kamis.

"Kami menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghambat transisi demokrasi Myanmar," demikian pernyataan bersama dari beberapa misi diplomatik negara asing di Myanmar.

Pada Senin (1/2/2021) dinni hari, militer Myanmar resmi merebut kekuasaan atau kudeta. Menurut laporan AP News, Aung San Suu Kyi sekarang berstatus tahanan rumah. Jaringan internet dan telepon di ibu kota Naypyitaw sudah putus.

Saluran TV Myanmar Visual Television dan Myanmar Visual Radio tidak menyiarkan acara reguler mereka Senin pagi ini. Presiden Myanmar Win Myint dan tokoh senior partai berkuasa lainnya juga ditahan.

Seorang anggota parlemen NLD (National League of Democracy), yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan, mengatakan salah satu dari mereka yang ditahan adalah Han Thar Myint, anggota komite eksekutif pusat partai. Demikian seperti mengutip laman The Guardian.

Juru bicara Myo Nyunt mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah "dibawa" pagi-pagi sekali dalam kudeta militer.

"Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," katanya, seraya menambahkan bahwa dia juga diperkirakan akan ditahan.

"Kami harus berasumsi bahwa militer sedang melakukan kudeta," kata juru bicara partai.