Pemimpin Sipil Myanmar Bersumpah untuk Revolusi terhadap Junta Militer

Liputan6.com, Naypyidaw - Pemimpin sekelompok politisi Myanmar yang digulingkan oleh kudeta militer telah bersumpah untuk menekan dengan "revolusi" terhadap junta.

Dalam pidato publik pertamanya, Mahn Win Khaing Than mengatakan "ini adalah momen tergelap bangsa dan saat fajar sudah dekat," demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (14/3/2021).

Dari persembunyian, ia memimpin sekelompok legislator yang menolak menerima kudeta bulan lalu.

Sebanyak 12 demonstran dilaporkan tewas pada Sabtu 13 Maret 2021.

Myanmar telah dicengkeram oleh protes jalanan sejak militer merebut kendali pada 1 Februari dan menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin partai National League for Democracy (NLD).

NLD memenangkan kemenangan telak dalam pemilihan tahun lalu, tetapi militer mengatakan pemilu itu curang.

Anggota parlemen NLD yang berhasil melarikan diri dari penangkapan membentuk kelompok baru, Komite Untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), dengan Mahn Win Khaing sebagai kepala penjabat yang ditunjuk. CRPH mencari pengakuan internasional sebagai pemerintahan Myanmar yang sah.

Dalam pidato di Facebook, Mahn Win Khaing Than mengatakan: "Inilah saatnya bagi warga negara kita untuk menguji perlawanan mereka terhadap saat-saat gelap."

"Dalam rangka membentuk demokrasi federal, yang semua etnis adalah saudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade ... revolusi ini adalah kesempatan kita dapat menempatkan upaya kita bersama-sama."

"Terlepas dari perbedaan kita di masa lalu, inilah saatnya kita harus mencengkeram tangan kita bersama untuk mengakhiri kediktatoran untuk selamanya."

Militer menganggap CRPH sebagai kelompok ilegal, memperingatkan bahwa siapa pun yang bekerja sama dengan mereka akan menghadapi tuduhan pengkhianatan.

Pada hari Sabtu, setidaknya 12 demonstran tewas di Myanmar, menurut BBC Burma dan saksi mata.

Simak video pilihan berikut:

Pengamat internasional independen telah membantah klaim militer tentang pemilu curang yang diadakan pada November 2020, dengan mengatakan tidak ada penyimpangan yang diamati.

Pekan lalu, militer menuduh Suu Kyi secara ilegal menerima $ 600.000 (£ 430.000) dan 11 kg emas. Tidak ada bukti yang diberikan dan anggota parlemen NLD membantah tuduhan itu.

Suu Kyi telah ditahan selama lima minggu terakhir di lokasi yang dirahasiakan dan menghadapi beberapa tuduhan lain termasuk menyebabkan "ketakutan dan kecemasan", memiliki peralatan radio secara ilegal, dan melanggar pembatasan Covid-19.

Sejak kudeta, militer telah menggunakan kekuatan kekerasan untuk mencoba memadamkan protes, menyebabkan puluhan orang tewas dan mendorong kecaman internasional yang meluas.

AS telah mengumumkan sanksi pada pemimpin kudeta, sementara langkah-langkah juga diambil untuk memblokir akses oleh militer ke $ 1bn dana pemerintah yang diadakan di AS.

Militer telah menepis kritik atas tindakannya, malah menyalahkan Suu Kyi atas kekerasan itu.