Pria Filipina Tewas Usai Dihukum 300 Squat karena Melanggar Protokol COVID-19

Pria di Filipina tewas usai dihukum 300 squat oleh otoritas setempat karena melanggar protokol jam malam karantina wilayah COVID-19

oleh Hariz Barak diperbarui 12 Apr 2021, 08:01 WIB
Diterbitkan 12 Apr 2021, 08:01 WIB
FOTO: Filipina Laporkan Lonjakan Kasus COVID-19 Lebih dari Seminggu
Polisi memeriksa pengendara sepeda motor saat jam malam untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Metro Manila, Filipina, Senin (15/3/2021). Kementerian Kesehatan Filipina melaporkan lonjakan kasus COVID-19 selama lebih dari seminggu. (AP Photo/Aaron Favila)

Liputan6.com, Manila - Pada 1 April 2021, Darren Manaog Peñaredondo yang berusia 28 tahun, penduduk Kota General Trias, Provinsi Cavite Filipina, meninggalkan rumahnya untuk membeli air minum.

Ia keluar dia atas jam 18.00, melewati jam malam yang ditetapkan sebagai bagian dari Karantina Masyarakat Yang Ditingkatkan (ECQ) daerah itu guna menghadapi pandemi COVID-19.

Dia kemudian tertangkap oleh penjaga desa, yang kemudian memaksanya untuk melakukan 300 squat (posisi berdiri dan jongkok berulang-ulang), yang akhirnya mengakibatkan kematian pria itu pada 3 April 2021, demikian seperti dikutip dari Mashable, Senin (12/4/2021).

Setelah menjalani hukuman dan kembali ke rumah keesokan paginya, Peñaredondo mengeluh tentang hukuman itu.

Hukuman aslinya diduga 100 squat. Tapi Peñaredondo bukan satu-satunya pelanggar jam malam yang tertangkap malam itu.

Penjaga desa memaksa mereka untuk melakukan latihan secara sinkron. Jika ada yang tertangkap karena tak seirama, mereka harus mengulangi semuanya.

"Dia mengatakan kepada saya bahwa mereka dibawa ke Plaza Malabon di depan balai kota," kata rekan-nya, Reichelyn Balce, kepada Rappler.

"Dan kemudian, mereka disuruh melakukan squat sebanyak 100 kali. Para penegak hukum juga mengatakan bahwa jika mereka tidak sinkron, mereka akan mengulanginya. Dia juga bilang dia tersandung saat melakukan hukuman."

Balce tahu ada sesuatu yang salah bahkan sebelum dia mengetahui tentang hukuman brutalnya.

"Kemudian saat pulang hari Jumat 2 April 2021 sekitar pukul 08.00, dia diantarkan oleh rekannya sesama pelanggar karantina yang ditangkap bersamanya. Saya bertanya apakah dia dipukuli, dia hanya tersenyum tetapi jelas dia kesakitan," katanya.

Peñaredondo berjuang untuk berjalan, terpaksa merangkak berlutut jika dia perlu bergerak di sekitar rumah.

Beberapa jam setelah kembali ke rumah, pria itu mulai kejang-kejang dan jatuh pingsan.

"Dia kejang-kejang dan wajahnya berubah menjadi ungu. Jantungnya berhenti berdetak. Saya meminta tetangga kami untuk memberinya CPR, setelah itu detak jantungnya kembali," jelas Balce.

Kemudian ia dibawa ke rumah sakit, di mana ia kembali mengalami kejang.

Ia meninggal di rumah sakit itu pada 22.00 di hari yang sama.

Letnan Jenderal Polisi Trias Kolonel Marlo Nillo Solero membantah klaim keluarga bahwa aparat kepolisian melakukan hukuman tersebut terhadap pelanggar jam malam COVID-19. Menurut Solero, pelanggar hanya diberikan ceramah tegas.

Simak video pilihan berikut:

Penyelidikan

FOTO: Filipina Laporkan Lonjakan Kasus COVID-19 Lebih dari Seminggu
Polisi memeriksa kendaraan saat jam malam diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Metro Manila, Filipina, Senin (15/3/2021). Lonjakan kasus COVID-19 di Filipina menambah kekhawatiran atas lambannya vaksinasi dan keengganan publik. (AP Photo/Aaron Favila)

Tetapi berita tentang hukuman dan kematian Peñaredondo berikutnya yang tersebar di seluruh kota, mendorong Walikota Jenderal Trias Antonio Ferrer untuk memerintahkan penyelidikan polisi atas insiden itu.

Ferrer mengatakan dia telah memerintahkan kepala polisi kota untuk melakukan penyelidikan yang tidak memihak ke dalam kasus ini dan menekankan bahwa "itu tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kota untuk menjatuhkan hukuman fisik kepada pelanggar karantina."

Ferrer menambahkan bahwa ia berhubungan dengan keluarga korban untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

Dalam sebuah briefing berita yang disiarkan televisi pada hari Selasa, juru bicara Departemen Dalam Negeri Jonathan Malaya mengatakan perintah telah dikeluarkan untuk Kepala Satuan Tugas Gabungan COVID Shield Kepolisian Nasional Filipina (PNP) Letjen Cesar Hawthorne Binag untuk melihat masalah ini.

"Dia meyakinkan kami bahwa tim dari Kantor Wilayah Kepolisian 4A akan menyelidiki hal ini," kata Malaya, menambahkan: "Biarkan penyelidikan PNP berjalan dengan baik. Sedangkan untuk unit pemerintah daerah, mereka sudah bersumpah untuk menyelidiki segala kemungkinan kesalahan desa (pejabat) yang memiliki yurisdiksi atas insiden ini."

Sementara itu, juru bicara PNP Brigjen Ildebrandi Usana mengatakan bahwa Jenderal Polisi Trias Letkol Marlo Solero telah membantah memberlakukan latihan fisik sebagai sanksi bagi pelanggar karantina.

"Kami akan mengambil kata-katanya untuk itu. Dia (Solero) bahkan mengaku mereka memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk membawanya ke rumah sakit yang berbeda. Namun jika ada saksi yang bertentangan, PNP di daerah akan berada di sana untuk mendapatkan pihaknya untuk pelaksanaan penyelidikan," kata Usana.

Dalam wawancara radio terpisah, Solero mengatakan bahwa polisi "tidak memaksakan latihan fisik kepada pelanggar karantina" tetapi mengajari mereka sebagai gantinya.

Dia menambahkan bahwa "mereka bahkan mengambil gambar pelanggar yang ditangkap, termasuk Peñaredondo, sebelum mereka dilepaskan ke pejabat desa untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik yang baik."

Namun, dia meyakinkan masyarakat bahwa petugas yang ditemukan menegakkan hukuman fisik "tidak akan ditoleransi."

Sekretaris Kehakiman Menardo Guevarra baru-baru ini menyarankan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 bahwa unit pemerintah daerah dapat menggunakan layanan masyarakat daripada denda atau waktu penjara untuk hukuman "karena hidup sulit akhir-akhir ini."

Kelompok hak asasi manusia Karapatan menuntut penyelidikan segera dan adil ke dalam insiden untuk "kemungkinan pelanggaran Hukum Anti-Penyiksaan," antara lain.

"Aparat penegak hukum yang memberlakukan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan harus bertanggung jawab," kata Cristina Palabay, sekretaris jenderal Karapatan, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya