Menlu Antony Blinken: AS Bantu Fasilitasi Vaksin J&J untuk Warga di Zona Konflik

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat berupaya memfasilitasi kesepakatan antara perusahaan Johnson & Johnson (J&J) dan COVAX untuk pengiriman pertama vaksin COVID-19 pada warga yang tinggal di zona konflik.

Upaya ini disampaikan oleh Menlu AS Antony Blinken dalam pernyataannya di Virtual COVID-19 tingkat ministerial pada Rabu (10/11) pagi waktu Amerika Serikat.

"Mereka juga perlu dilindungi. Saya senang jika berbagi dan kini Amerika Serikat telah membantu menengahi kesepakatan antara J&J dan COVAX guna memfasilitasi pengiriman pertama vaksin J&J kepada orang-orang yang tinggal di zona konflik dan lainnya," ujar Blinken.

"Kami ingin orang-orang dalam situasi sulit ini mendapatkan perlindungan terhadap COVID-19 sesegera mungkin. Kami tahu urgensi pertarungan ini. Kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan pandemi. Sekarang, kita harus melakukannya," kata Blinken di hadapan para menlu sejumlah negara.

Antony Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki ambisi untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dan pihaknya tengah berupaya tanpa kenal lelah.

"Kita harus tak kenal lelah karena pandemi ini tak henti-hentinya. Dan kita harus terkoordinasi dan bersatu karena itulah yang dibutuhkan oleh keadaan darurat kesehatan global seperti ini."

"Jadi saya harap kita bisa memanfaatkan waktu kita bersama hari ini dan di hari-hari mendatang. Mari kita terus bekerja sama saat kita bergerak maju untuk menyelamatkan nyawa sekarang dan untuk memperkuat keamanan kesehatan global untuk masa depan," kata Blinken.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Virtual COVID-19 tingkat ministerial menjadi momen pertama kalinya bagi para menteri luar negeri berkumpul untuk tujuan membahas bagaimana mengakhiri pandemi COVID-19 sejak dimulai hampir dua tahun lalu.

"Pandemi ini telah mengajarkan kepada kita bahwa pencegahan dan penanggulangan kedaruratan kesehatan global tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab menteri kesehatan atau pakar kesehatan global, karena pandemi bukan hanya krisis kesehatan," kata Menlu Blinken.

"Ini juga krisis keamanan, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan. Itulah mengapa kita membutuhkan menteri luar negeri untuk melangkah."